Menjalankan proyek perintis dan mereplikasi
berbagai inisiatif pembangunan yang sesuai dengan daerahnya

Berita

You are here

 » Kinerja Dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru) di Tahun 2017
Kinerja Dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru) di Tahun 2017
Beberapa capaian Program BaKTI - KIAT Guru di tahun 2017 tercatat sebagai berikut:
  1. Advokasi Dana Desa khususnya dalam mendukung Pemerintah Desa menganggarkan dana APBDes untuk kebutuhan operasional Kader dan KPL (Kelompok Penyedia Layanan) dalam melakukan penilaian bulanan terhadap janji layanan guru. Anggaran ini dijadikan sebagai bagian “Pembinaan Masyarakat” atau “Pemberdayaan Masyarakat”. Total APBDes yang dianggarkan untuk kegiatan KIAT Guru adalah sejumlah Rp 848.5 juta
  2. Arahan Plt Dirjen GTK sebagai Ketua Tim Pengarah Tim Koordinasi Nasional KIAT Guru agar:
  • Program KIAT Guru yang mengaitkan pembayaran Tunjangan Khusus dengan layanan dilanjutkan hingga pertengahan 2018.
  • Model KIAT Guru didiseminasikan ke sekolah sangat tertinggal lainnya di 5 kabupaten rintisan dan 122 kabupaten PDT lainnya.
  • Rintisan KIAT Guru untuk Tunjangan Profesi agar dimulai.
Lokakarya Refleksi Nasional Akhir Tahun diselenggarakan oleh Ditjen GTK – Kemdikbud bersama dengan TNP2K pada tanggal 6-8 Desember 2017 di Hotel Best Western Kemayoran, melaporkan pelaksanaan program KIAT Guru hingga akhir tahun anggaran 2017 di wilayah Kalimantan Barat (Ketapang, Landak, Sintang) dan Nusa Tenggara Timur (Manggarai Barat dan Manggarai Timur) yang disampaikan oleh pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun di tingkat Kabupaten dan Kecamatan/UPPK/UPTD/Cabang Dinas. Dalam laporannya, pemerintah 5 kabupaten menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan pelaksanaan program hingga pertengahan 2018, termasuk dalam memperpanjang regulasi dan mengajukan anggaran dana pelaksanaan program dari tingkat kabupaten hingga desa beserta merencanakan strategi pelembagaan Kader dan KPL. Dalam melaksanakan komitmen tersebut, dibutuhkannya dukungan dari Pemerintah Pusat khususnya dalam memperpanjang regulasi di tingkat nasional, termasuk MoU dan beberapa payung hukum pelaksanaan program terkait.
Terkait tata kelola pelaksanaan penilaian, telah disepakati bahwa pelaporan penilaian bulanan akan dilakukan dari sekolah langsung ke Kabupaten dengan dukungan pendampingan dari Kecamatan untuk memastikan pelaporan dilakukan tepat waktu untuk menghindari keterlambatan proses pembayaran tunjangan. Selanjutnya, Kepala Desa juga akan lebih berperan dalam pertemuan penilaian bulanan di tingkat desa sebagai penyelenggara pertemuan dan juga dalam proses verifikasi penilaiannya. Komite Sekolah pun juga akan dilibatkan dalam pertemuan penilaian bulanan. Lokakarya ini dihadiri oleh perwakilan pemangku kepentingan dari Kemdikbud-GTK, TNP2K-KIAT Guru, Tim Koordinasi Daerah di 5 kabupaten rintisan, UPPK/UPTD/Cabang Dinas di 33 kecamatan rintisan, dan Bank Dunia sebagai mitra pembangunan.
 
Tags Berita: 
Indonesian