Menjalankan proyek perintis dan mereplikasi
berbagai inisiatif pembangunan yang sesuai dengan daerahnya

Berita

You are here

 » Manajemen Kasus Bagi Pengelola PPKAI
Manajemen Kasus Bagi Pengelola PPKAI

*)Penulis: Mugniar Marakarma

Layanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI) membutuhkan kerja kolaboratif dari keseluruhan aspek yang terlibat. Kolaborasi yang maksimal bisa dihasilkan bila semua pihak tahu visi dan misinya, serta selaras dalam mengerjakan tugas yang menjadi bagiannya. Analogi sederhananya, ketika seorang anak berusia 3 tahun menangis meraung-raung lantaran kelaparan, sementara badannya dekil dan tangannya terluka karena bermain pisau misalnya, sementara seisi rumah yang bukan ayah ataupun ibunya mencoba memberikan solusi. Idealnya semua yang berada di dalam rumah itu sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Jangan sampai ada yang sibuk main gadget atau membuat makanan berbumbu balado nan pedas, atau malah berteriak-teriak dalam situasi krusial itu.

 

Menyinergikan segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani layanan kesejahteraan anak secara integratif tentunya tak sesederhana analogi di atas. Prosesnya lebih rumit dan tidak selalu sama. Contohnya adalah pada sisi frontliner dan pengelola (manajer)-nya. BaKTI, sebelumnya telah menyelenggarakan pertemuan koordinasi lintas sektor, juga pelatihan bagi frontliner. Pada tanggal 23 – 25 Februari lalu, kembali BaKTI mengadakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tentang Manajemen Kasus, kali ini khusus ditujukan bagi 70 pengelola PPKAI (Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif) di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Pelatihan yang diadakan di Hotel Best Western Makassar ini terselenggara berkat kerja sama dengan UNICEF dan dukungan kedua pemerintah kota/kabupaten yang bersangkutan.

Pelatihan ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang menyeluruh terhadap manajemen kasus dalam PPKAI, untuk membangun pemahaman mengenai etika dalam menghadapi kasus anak, dan untuk membangun kemampuan petugas layanan dan jejaring penanganan kasus serta pendokumentasian kasus di lapangan.

Para peserta dibagi dalam dua kelompok besar berdasarkan wilayah kerja karena setiap wilayah khas dengan irama kerjanya masing-masing. Bertindak sebagai fasilitator adalah Akbar Halim, peneliti PUSKAPA UI (Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia), Adie Erwan Soetopo (Balai Diklat Kemensos Regional 5), Andi Nurlela (Supervisor Sakti Peksos Sulawesi Selatan), dan Mohammad Hatta (Forum Kabupaten Gowa Sehat dan P2TP2A Kabupaten Gowa).

Keempat fasilitator mendampingi dan membuka wawasan para peserta secara interaktif dengan jalan berdiskusi terkait materi mengenai apa itu perlindungan anak dan Layanan Anak Integratif, Etika Pekerja Sosial dalam Bekerja Sama dengan Anak dan Keluarganya, Manajemen Kasus, Protokol Pemanfaatan Data, Sistem Rujukan, Manajemen Stres, dan Role Play SOP (Standard Operation Procedure) PPKAI.

 

Menyamakan Persepsi, Nilai, dan Prinsip

Berangkat dari persepsi yang sama itu penting. Para fasilitator mengingatkan kembali pengertian “perlindungan anak”, dampak pelanggaran terhadap perlindungan anak, sistem perlindungan anak dan elemen sistem kesejahteraan sosial anak dan keluarga, dan pengertian tentang Layanan Anak Integratif.

Dalam pekerjaan sosial yang melibatkan anak, penting bagi pengelola memahami nilai-nilai berikut: 1) Martabat semua orang. 2) Hak-hak anak. 3) Non-diskriminasi. 4) Partisipasi dan tanggung jawab masyarakat. 5) Akuntabilitas dan integritas. 6) Menghormati anak dan keluarga. 7) Menghormati pekerja profesional, relawan, mitra LSM, dan tradisi masyarakat. 8) Hak untuk kerahasiaan dan privasi. 9) Inklusi, nondiskriminasi, keadilan, dan kesetaraan. 10) Sensitif gender.

Selain itu, penting pula memahami bagaimana menerapkan prinsip bekerja dengan anak dan keluarga rentan. Adapun prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh pekerja sosial adalah: 1) Prinsip berfokus pada anak. 2) Prinsip kemitraan dengan keluarga. 3) Prinsip kemitraan dengan masyarakat. 4) Responsif terhadap budaya. 5) Prinsip menguasai kompetensi dasar. 6) Prinsip menguasai keahlian yang berhubungan dengan peran pekerja social. 7) Prinsip tidak merugikan.

Setelah itu, apakah hanya sebatas memahami nilai dan prinsip? Tidak! Pekerja sosial harus pula mengetahui batasan-batasan dalam menerapkan nilai dan prinsip. Misalnya perlu dikaji sejauh mana nilai menjaga privasi dan kerahasiaan dalam layanan dan sejauh mana prinsip perlindungan kepentingan terbaik bagi anak berlaku.

 

Kelola Kasus, Bukan Asal Bertindak

Pada bagian ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan tujuan dan rangkaian tahap proses manajemen kasus perlindungan anak. Sasarannya siapa, identifikasinya bagaimana, dan layanan yang diberikan apa. Tentunya respon kasus yang diberikan berbeda terhadap anak yang menjadi korban pencabulan, korban trafficking, dan korban KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) misalnya. Harus dipahami bahwa ada permasalahan anak yang multi dimensi karena menyangkut multi aspek kehidupan (seperti fisik, psikis, hukum, sosial, pendidikan, dan ekonomi). Dalam hal ini, lembaga tunggal tidak memiliki mandat (dan kapasitas) melayani semua aspek dalam layanan perlindungan anak. Karenanya, perlindungan anak sejatinya merupakan “urusan multi sektor”.

Selayaknya pengelola memahami situasi yang dialami anak dan keluarga. Penguatan keluarga pun penting diupayakan. Penting menghidupkan kembali nilai kearifan budaya kekerabatan, yaitu “memperluas lingkar pengasuh anak”. Ini dilakukan jika dari penilaian awal diketahui adanya potensi keluarga besar bisa menjadi solusi. Adapun manajer kasus, dia berperan sebagai penyedia layanan langsung sesuai keahlian (konseling, bimbingan, atau pendukung psiko sosial) atau penghubung layanan – koordinasi dalam sistem rujukan setempat. Selain itu, manajer kasus seharusnya mampu mendokumentasikan dengan baik dan tepat kasus yang ditangani dan transparan serta akuntabel dalam membuat keputusan.

 

Pentingnya Kolaborasi

Mengapa kolaborasi antar keluarga korban, lembaga/SKPD terkait, dan masyarakat itu penting dalam PPKAI? Jawabannya adalah: karena dengan berkolaborasi dalam PPKAI, ada banyak manfaat yang bisa diperoleh, di antaranya: 1) Dapat meningkatkan lingkaran dukungan bagi anak/keluarga. 2) Memaksimalkan sumber daya yang tersedia. 3) Menyediakan berbagai perspektif dan keahlian untuk membantu klien. 4) Mempercepat akses ke layanan sehingga meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya. Lebih baik dalam mempersiapkan sumber daya karena disiapkan sesuai kebutuhan. 5) Mengurangi berbagai langkah yang tak diperlukan. 6) Mengurangi tekanan/kecemasan pekerja sosial. 7) Meningkatkan kualitas monitoring dan layanan lanjutan.

Tambahan catatan, peran media sangat dibutuhkan dalam pengarusutamaan perlindungan dan kesejahteraan anak di masyarakat. Namun perhatikan etika dalam memberitakan kasus anak. Persiapkan bahan/informasi dan tandai bagian-bagian yang dapat, perlu kehati-hatian, atau yang tidak boleh disampaikan ke media. Pertimbangkan apakah pemberitaan itu untuk kepentingan terbaik bagi anak dengan melihat dampaknya terhadap: keselamatan anak dan keluarga, kesejahteraan psiko sosial (kondisi mental) anak dan keluarganya, dan integritas anak di kemudian hari (adakah resiko stigma dari masyarakat), serta pengaruhnya bagi konsep diri anak.

 

Protokol Dan Pemanfaatan Data.

Bekerja dengan data di PPKAI, penting untuk memahami hal-hal berikut: 1) Informasi/data apa saja yang dikumpulkan. 2) Bagaimana mengelola data. Database dan sistem manajemen informasi apa yang digunakan. 3) Apa manfaat dan tantangan dari penggunaan database dan sistem informasi tersebut. 4) Panduan apa yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan membagi informasi/data tersebut. 5) Protokol berbagi informasi lintas sektor dan perlindungan data, selaraskan pemanfaatannya. 6) Miliki kemampuan analisis data.

 

Mengelola Stres

Tak kalah pentingnya, pengelola PPKAI harus bisa mengelola stresnya. Bagaimana bisa maksimal bekerja dengan anak yang bermasalah dan pekerja lapangan kalau dirinya sendiri penuh masalah tak terpecahkan sehingga wajahnya terlihat keruh? Yang terjadi bisa saja malah dia menambah beban kepada masalah anak yang tengah ditangani.

Manusiawi bila stres mengemuka ketika bekerja dengan anak dan keluarga berisiko. Maka kenalilah semua stres akibat pekerjaan dan atasi dengan cara konstruktif. Ada stres yang baik, yaitu yang mendorong kita mencari solusi dan cara efisien melakukan sesuatu. Namun, stres berlebih tanpa solusi suportif dapat menyebabkan burnout, trauma empati, dan kelelahan akibat rasa iba (compassion). Berita baiknya, sesungguhnya stres itu dapat dikelola di tingkat individu dan tingkat lembaga.

Di tingkat lembaga beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pengelola PPKAI adalah 1) Seleksi dan penempatan (dengan menempatkan orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat dalam waktu yang tepat). 2) Mendesain ulang tugas. 3) Komunikasi organisasional, misalnya dengan membuka jalur “keluhan”. 4) Program kesejahteraan. Contohnya adalah jaminan kesejahteraan bagi keluarga dan staf.

 

***

Semua materi akan bermanfaat dan berdampak positif secara maksimal jika bukan hanya menjadi pengetahuan semata. Butuh penerapan secara serius, bukan sekadar pemahaman. Dengan demikian, para pengelola PPKAI berkesempatan menjadi pemilik kemampuan berkualitas terbaik di negeri ini. Semoga!

Indonesian