Saling belajar dalam meningkatkan kualitas program
dan bekerja sama menyelaraskan upaya pembangunan

Berita

You are here

 » Pengumpulan Data Tolok Ukur Penganggaran untuk Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus
Pengumpulan Data Tolok Ukur Penganggaran untuk Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus

BaKTI-Unicef  Bersama Pemerintah Provinsi Sulsel, Kota Makassar, Kabupaten Bantaeng dan Pinrang Menyelenggarakan Studi Pengumpulan Data Tolok Ukur Penganggaran untuk Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus  (Financial Benchmarking for Child Protection) di  Sulawesi Selatan

 

Pendahuluan:

Financial Benchmarking for Child Protection (Acuan Keuangan Publik untuk Perlindungan Anak) memberikan ringkasan indikator berupa belanja untuk pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak oleh pemerintah per anak sebagai persentase belanja utama pemerintah per kapita. Tujuan benchmark adalah untuk memperoleh pengukuran yang sebanding dari realisasi pengeluaran anggaran oleh Pemerintah mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak dari waktu ke waktu. Informasi benchmarking akan memberikan informasi mengenai kecukupan pengeluaran di suatu negara, memungkinkan analisis perubahan sumber daya terhadap komitmen kebijakan dan kebutuhan, serta melakukan perbandingan antar provinsi / kabupaten, dan tren dari waktu ke waktu.

 

Tahap pertama, yaitu lokakarya koordinasi dan pengembangan matriks identifikasi layanan untuk financial benchmarking for child protection telah dilakukan pada bulan Mei 2017 di Makassar.  Tahap kedua, yaitu pengumpulan data, dilakukan mulai tanggal 15 – 30 Agustus 2017.  Fokus dari pengumpulan data adalah laporan pengeluaran (belanja) terkait layanan atau program perlindungan anak tahun 2015 dan 2016 di tingkat provinsi dan di kabupaten/kota terpilih.

 

Organisasi Pemerintah Daerah dan Lembaga Penyedia Layanan yang ditemui adalah  Bappeda atau Badan Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan Anak. Kemudian OPD lain yang menjadi tambahan yang dikunjungi adalah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  dan Dinas Tenaga Kerja. Selain itu, Tim juga mengunjungi Lembaga penyedia layanan  seperti P2TP2A,  yang relevan untuk perlindungan anak yang merupakan milik atau mendapat dana dari APBD provinsi/ kabupaten.

 

Tim yang terlibat yaitu  2 orang dari Oxford Policy Management (OPM); Stephanie Allan, OPM Public Finance Specialist,  Bastian Zaini, Konsultan Nasional, yang merupakan tenaga ahli untuk studi ini dan bertanggung jawab penuh untuk pengumpulan data (wawancara, pengecekan informasi), analisa dan penulisan, tim juga melibatkan staf dari lembaga mitra UNICEF (Yayasan BaKTI di Sulawesi Selatan), serta 2 orang (1 dari provinsi, satu dari pusat) yang menjalani proses belajar mengenai metodologi financial benchmarking for child protection. Data yang dikumpulkan berupa dokumen dan informasi mengenai program, APBD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Laporan Realisasi Anggaran, serta jumlah sasaran penerima manfaat laporan kegiatan dan keuangan), ringkasan jumlah sasaran penerima manfaat serta korban yang ditangani.

 

Pengumpulan Data:

Pengumpulan data di Tingkat Provinsi pada tanggal 15-18 Agustus, Kota Makassar tanggal 21-22 Agustus, Kabupaten Bantaeng tanggal 23-25 Agustus, Kab. Pinrang tanggal 27-29 Agustus 2017. Pada hari pertama melakukan studi dokumen di kantor Bappeda dan kantor Badan Keuangan Daerah. Pada hari II dilanjutkan dengan wawancara dengan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada hari III, dilanjutkan dengan OPD terkait misalnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan atau Lembaga Layanan terkait (P2TP2A, RPSA, SLRT, dan PPKAI Kota Makassar)

Output kegiatan: Pengumpulan data laporan pengeluaran (belanja) terkait layanan atau program perlindungan anak tahun 2015 dan 2016 di tingkat provinsi dan di kabupaten/kota terpilih terlaksana sesuai rencana. Data dan Informasi terkait belanja untuk pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak teridentifikasi.

Rencana Tindak Lanjut: Penyusunan laporan Hasil Studi oleh Tim OPM. Pertemuan klarifikasi data dan temuan di tingkat Provinsi Sulsel.

 

Oleh: Arafah (BaKTI-Unicef)

Tags Berita: 
Indonesian