Memberi masukan signifikan pada agenda pembangunan yang lebih luas

Berita

You are here

 » Sistem Zonasi pada Penerimaan Siswa Baru Provinsi Sulsel
Sistem Zonasi pada Penerimaan Siswa Baru Provinsi Sulsel

Di tahun ajaran baru 2018 santer terdengar di berita cetak maupun online kehebohan terkait sistem zonasi pada penerimaan siswa baru. Mulai dari kekecewaan orang tua yang anaknya tidak diterima di sekolah unggulan, pengurusan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang tidak tepat penggunannya dan juga tentang ramainya masyarakat mengurus surat keterangan domisili di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Hal-hal ini terkait dengan pemberlakuan kebijakan zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kebijakan zonasi adalah sebuah sistem perekrutan siswa dimana siswa diharuskan mendaftar di sekolah terdekat dengan domisili tempat tinggalnya. Mengutip menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadji Effendy dalam acara sosialisasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah, di Jakarta, Rabu (30/5/2018) bahwa  "Pengaturan penggunaan sistem zonasi demi pemerataan pendidikan di Indonesia, dan sekolah negeri wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB," Jadi tujuan dari kebijakan ini adalah pemerataan.

Jarak rumah ke sekolah sesuai ketentuan zonasi menjadi persyaratan seleksi PPDB untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Sementara itu, SMK dibebaskan dari aturan zonasi, dan dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus terkait bidang/program/kompetensi keahlian.


PPDB tahun ini mewajibkan sekolah menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Banyak perdebatan terkait PPDB sistem zonasi. Untuk itu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan melalui “RIMA 4in1” (Research, Innovation, Meeting, and Action Four in One) yang merupakan Forum Multi Stakeholder melaksanakan diskusi terkait PPDB sistem zonasi pada tanggal 20 Agustus di kantor BaKTI. Forum ini terdiri dari pemerintah, akademisi, industri, dan komunitas yang bertujuan sebagai forum bersama dalam mencari solusi dan tindakan nyata dalam menyelesaikan tantangan masyarakat.
Tujuan dari kegiatan diskusi ini adalah untuk untuk saling berbagi pengalaman dan menghimpun masukan dari stakeholder yang hadir dalam memberikan tawaran solusi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.
Hadir sebagai narasumber pada kegiatan ini adalah  bapak Irman Yasin Limpo, Kepala Diknas Prov Sulsel, Prof Arismunandar, MPd - Pengamat Pendidikan, Muh Ramli Rahim Ketua IGI (Ikatan Guru Indonesia), Herman Hafid NessaSH -Ketua Forum Orang Tua Siswa Kota Makassar dan ibu Nielma Palamba, SH, Map - Kadis Dukcapil Kota Makassar. Diskusi dihadiri sebanyak 60 (Perempuan:27, Laki-laki:33) peserta yang datang dari berbagai unsur diantaranya Balitbangda kabupaten/kota, Bappeda, Kepala Sekolah, Guru, NGO bahkan orang tua siswa. Diskusi dipandu oleh moderator Luna Vidya. Satu persatu narasumber memberikan pemaparan dari perspektif masing-masing yang dimulai dari Irman Yasin Limpo, Kepala Diknas Prov Sulsel. 


Kepala Dinas Pendidikan Provinsi mengawali pemaparannya dengan mengungkapkan fakta-fakta terkait masih tidak meratanya rombongan belajar (rombel) di setiap sekolah yang ada di Sulawesi Selatan, adanya penumpukan peminat di sekolah-sekolah ber-cap unggulan, ada kecamatan yang tidak memiliki sekolah, calon peserta didik yang menyeberang dari kota/kabupaten lain karena mengejar sekolah unggulan. Ia mengungkapkan bahwa zonasi meski masih jadi perdebatan, bertujuan untuk pemerataan siswa agar bisa merata dan tertampung di semua sekolah, tidak ada lagi stigma sekolah unggulan atau sekolah pembuangan. Sistem PPDB online pun bertujuan untuk mempermudah proses pendaftaran yang lebih fair dan transparan.

Pembicara selanjutnya adalah bapak Prof Arismunandar, MPd, Pengamat Pendidikan. Ia mengatakan bahwa, sistem zonasi ini bahkan juga berlaku di Australia bukan hanya di Indonesia. Namun, untuk kasus di Indonesia sistem ini belum relevan mengingat kualitas pendidikan, guru, fasilitas setiap sekolah yang belum merata. Prestasi akademik siswa masih harus menjadi tolak ukur mengakses sekolah. Sementara sekolah adalah tempat anak tumbuh berkembang sehingga lingkungan perlu mendukung agar pencapaiannya bisa optimal, sehingga untuk bisa diterapkan maksimal sistem zonasi masih perlu disiapkan dengan desain yang lebih baik dan matang.

Giliran ke tiga memberikan pemaparan adalah Muh Ramli Rahim Ketua IGI (Ikatan Guru Indonesia). Menurutnya saat ini sekolah memiliki tingkatan-tingkatan atau yang disebutnya kasta. Yakni Brahmana yang diisi oleh sekolah swasta yang mahal, kasta Ksatria yakni sekolah negeri yang masih terbagi lagi yaitu unggulan dan bukan unggulan. Kasta ketiga adalah Sudra yang ditempati sekolah swasta biasa yang menerima siswa saat sekolah lain sudah tutup masa pendaftarannya. Pemaparan ketua IGI menarik karena banyak informasi berupa fakta atau kejadian di lapangan yang diungkap seperti stigma terhadap guru dan sekolah unggulan atau pembuangan, kompetensi guru yang masih rendah, sebaran guru berkualitas yang tidak merata, adanya penumpukan sekolah negeri di daerah tertentu seperti di daerah Baji Gau.

Ketua IGI sendiri setuju dengan kebijakan pemerintah terkait sistem Zonasi. Menurutnya sistem ini akan meratakan sebaran siswa di sekolah-sekolah namun perlu diikuti juga dengan pemerataan kualitas di setiap sekolah. Kalau perlu menurutnya bahkan perguruan tinggi pun ikut sistem ini. Namun ia tidak setuju jika hal ini diterapkan untuk sekolah swasta karena sekolah ini sudah punya kekhususan. Dampak zonasi menurutnya yang mungkin timbul salah satunya adalah banyak sekolah terutama swasta yang tutup.

Berbeda dengan Kadis Pendidikan dan ketua IGI, Herman Hafid Nessa SH, Ketua Forum Orang Tua Siswa Kota Makassar tidak setuju dengan zonasi ini. Menurutnya, usaha dan insvestasi orang tua dalam membekali anaknya, menyiapkan anaknya dengan berbagai les dan pelajaran tambahan akan sia-sia jika kemudian yang menjadi pertimbangan kelulusan hanyalah jarak dari rumah ke sekolah. Sekolah unggulan harus tetap ada. Ia juga mengusulkan agar sistem PPDB online saat ini dikaji dan diperbaiki.

Dari perspektif kependudukan, ibu Nielma Palamba, SH, MAp Kadis Dukcapil Kota Makassar mengungkapkan bahwa belakangan ini kantor dukcapil ramai dikunjungi orang tua siswa yang mengurus legalisasi keterangan domisili. Hal ini menurutnya bisa dihindari jika sistem online sepenuhnya telah dijalankan, dimana warehouse data mitra kerja seperti dinas pendidikan sudah siap.

Sesi diskusi yang berlangsung setelah pemaparan narasumber berjalan menarik, dimana beberapa perwakilan NGO (non government organization), kepala sekolah dan orang tua turut mengutarakan pendapatnya. Seperti yang diungkapkan ibu Fadiah Machmud seorang aktivis pemerhati anak dan juga praktisi pendidikan, menurutnya setiap kebijakan yang ingin diterapkan pemerintah selayaknya didahului dengan persiapan awal yang matang, ada road map yang disiapkan. Sistem tata ruang pemukiman saat ini belum mengakomodir kebijakan zonasi ini. Selain itu ada Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan nasional yang harus dipenuhi untuk bisa meningkatkan mutu guru dan sekolah. Menurutnya kunci pendidikan adalah fokus kepada peningkatan SDM guru dan kepala sekolah, optimalisasi wadah belajar guru (Musyawarah Guru Mata Pelajaran/MGMP) dan wadah belajar kepala sekolah (Kelompok Kerja Kepala Sekolah/K3S) di sekolah sehingga tidak perlu selalu mengikuti pelatihan yang jauh dan oleh guru itu-itu saja serta penting untuk meningkatkan peran forum kepala sekolah.

Salah satu kepala sekolah swasta yang hadir sore itu mengungkapkan bahwa dampak diberlakukannya zonasi ini mulai terasa di sekolahnya. Baru-baru ini terdapat 7 orang alumninya yang lulus jalur undangan di universitas negeri, sebelumnya hanya ada 1 orang. Sementara menurut kepala sekolah SMAN 17 yang merupakan salah satu sekolah unggulan di Makassar, ia merasa tenang dan terbantu dengan sistem pendaftaran online. Tidak ada lagi komunikasi yang ditujukan kepadanya untuk meloloskan siswa pendaftar diluar jalur resmi.

Diskusi sore itu ditutup dengan kutipan menarik dari moderator, ibu Luna Vidya bahwa sistem PPDB adalah tentang perubahan pola pikir semua stakehoder pendidikan. “Jangan memaksakan anak untuk menjadi burung yang terbang tinggi di angkasa jika ia adalah ikan yang ingin berenang di air”. Setiap anak memiliki tempatnya masing-masing termasuk dalam hal sekolah dan pendidikan.

 

Indonesian