Menjalankan proyek perintis dan mereplikasi
berbagai inisiatif pembangunan yang sesuai dengan daerahnya

Kegiatan

You are here

 » Diskusi Inspirasi BaKTI ”Kebijakan dan Anggaran yang Berpihak pada Perempuan dan Kelompok Miskin”
Diskusi Inspirasi BaKTI ”Kebijakan dan Anggaran yang Berpihak pada Perempuan dan Kelompok Miskin”
Mar
24

 Diskusi Inspirasi BaKTI
”Kebijakan dan Anggaran yang Berpihak pada Perempuan dan Kelompok Miskin”
BaKTI - Makassar, 27 Maret 2014

Latar Belakang
Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan PUG (Pengarusutamaan Gender) pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran, pada tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132 tahun 2003 ini dicabut tahun 2008 melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut kemudian diubah dengan Permendagri No. 67 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Permendagri No. 15/2008 dan Permendagri No. 67/2011 menginstruksikan pada semua unit pemerintahan di bawah koordinasi Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), untuk mengintegrasikan PUG ke dalam perencanaan dan penganggaran.

Pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di bidang pembangunan.

Pengarusutamaan gender merupakan proses memasukkan analisis gender ke dalam program dan kegiatan dari instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.

Di Sulawesi Selatan, masih banyak masalah yang menjadi penghambat tersendatnya pelaksanaan PUG, antara lain tingkat pemahaman pelaksana yang masih kurang, keterampilan pengelolaan data terpilah serta komitmen pelaksana yang masih rendah. Hal ini juga dibarengi dengan rendahnya kapasitas dan keterampilan pelaksana teknis. Institusi yang juga diharapkan untuk mempercepat pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender yaitu pokja PUG, Tim Teknis dan Focal point ternyata juga tidak berjalan maksimal.  Pokja PUG sudah terbentuk berdasarkan SK Gubernur namun ternyata tidak berjalan secara efektif yang tentunya akan berimplikasi terhadap kinerja Tim teknis dan Focal Point.

Kehadiran program Building Better Budget for Woman and the Poor yang dilaksanakan atas kerjasama ICJ Makassar-Pemprov Sulsel-The Asia Foundation kemudian diharapkan dapat membantu Pemprov Sulsel, dalam hal ini SKPD untuk segera menjalankan amanat Permendagri tersebut.

Melalui program ini, ICJ mencoba melakukan beberapa kegiatan fasilitasi bagi SKPD untuk mendorong implementasi PUG dalam proses perencanaan dan penganggaran agar lebih responsif gender, karena itu program ini kemudian berkonsentrasi pada pengembangan kapasitas dan perbaikan dokumen perencanaan, bagaimana membangun komitmen dan mengembangkan kapasitas di antara pelaksana teknis, menginisisasi lahirnya forum multistakeholder, membangun sinergitas antara para pelaku pembangunan yang ada di Sulawesi Selatan serta bagaimana membangun jaringan multistakeholders. Karena program ini berbicara mengenai proses perencanaan dan penganggaran tentunya yang akan menjadi target advokasinya adalah dokumen perencanaan dan penganggaran mulai dari RPJMD, Renstra, Renja, RKA dan DPA.

Beberapa dampak dari program ini antara lain :
    Komitmen Pemprov Sulsel dalam mengintegrasikan isu gender dalam program pembangunan daerah sudah sangat kuat dengan dikeluarkannya berbagai regulasi seperti Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan perihal Penyusunan Renstra Responsif Gender, Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan perihal Penyusunan RKA-Responsif Gender, Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim ARG Prov. Sulsel, Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Forum Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Prov. Sulsel.
    42 SKPD sudah menyusun RKA dengan melampirkan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS), kegiatan yang responsif gender dapat dilihat pada dokumen DPA SKPD dengan demikian kegiatan yang disusun akan lebih terukur dan sistematis.
    Terbentuknya Tim Teknis ARG
    Beberapa focal point SKPD diaktifkan kembali dan telah menyusun rencana kerjanya.
    Dalam proses penyusunan RPJMD 2013 – 2018, dibentuk pokja tambahan yaitu Pokja gender yang bertugas menganalisa data, permasalahan dan menyusun strategi penyelesaian masalah gender yang ada di Sulawesi Selatan kemudian menuangkannya ke dalam RPJMD Sulsel 2013-2018.
    RPJMD sudah lebih lengkap mencantumkan strategi PUG pada bab atau bagian: kondisi umum, isu strategis, strategi dan arah kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator, dimana sebelumnya hanya ada pada bagian sasaran program saja.

Hari/tanggal  : Kamis, 27 Maret 2014
Waktu          : 14.30 - 18.00 wita
Tempat         : Kantor BaKTI, Jl.A.mappanyukki No.32 (Depan Rumah Sakit Bersalin Restu) Makassar.

Untuk registrasi peserta, sila kirim nama, lembaga, HP ke: info@bakti.or.id.
Acara ini terbuka untuk Umum dan Gratis!