Memberi masukan signifikan pada agenda pembangunan yang lebih luas

UNICEF-BaKTI Partnership

You are here

 » UNICEF-BaKTI Partnership

       

 

 

 

UNICEF – BaKTI

Kolaborasi untuk pelayanan publik yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak di kawasan timur Indonesia

 

 
Kemiskinan adalah faktor krusial yang menentukan ketidaksetaraan dalam kemampuan bertahan hidup dan perkembangan anak. Walaupun prevelansi kemiskinan ditinjau dari pendapatan masyarakat di Indonesia telah banyak berkurang sejak krisis ekonomi tahun 1997, jumlah absolut orang – termasuk anak-anak – yang hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2010 masih terbilang tinggi, yakni 31 juta orang.
Pada tahun 1999, Indonesia memulai era desentralisasi dengan tujuan memperkuan otonomi daerah, mempercepat pembangunan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan distribusi kemakmuran yang merata di seluruh wilayah. Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten mulai memegang tanggung jawab untuk pelayanan dasar social termasuk kesehatan dan pendidikan, disamping juga bertanggung jawab atas pekerjaan umum, lingkungan, komunikasi, transportasi, pertanian, industri dan perdagangan, investasi modal, lahan, koperasi, sumberdaya manusia, dan infrastruktur.
Hingga kini, bansa Indonesia masih menghadapi tantangan pada bagaimana agenda desentralisasi yang ambisius ini bisa diterjemahkan untuk anak dan pemenuhan hak-hak anak. UNICEF berupaya mendukung pemerintah nasional – provinsi dan kabupaten – untuk memastikan desentralisasi juga bermanfaat bagi anak-anak melalui peningkatan pemberian layanan.
Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Indonesia di era desentralisasi adalah besarnya kesenjangan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Secara rata-rata – menggunakan indicator kesehatan dan pendidikan – status Indonesia tidaklah buruk. Namubn, terdapat kesenjangan yang besar antara wilayah barat dan timur Indonesia.
Desentralisasi tidak akan menunjukkan hasil pada sektor publik yang lebih berorientasi apda masyarakat, efisien, dan efektif kecuali bila ada peningkatan kapasitas yang dilengkapi dengan reformasi pelayanan publik tepat yang memungkinkan daerah mengelola personilnya dengan lebih efektif dan efisien, dan menyediakan beragam cara untuk memastikan orientasi-kinerja dari para pelayan publik. Ini adalah wilayah yang sensitive karena akan melibatkan, dari semua hal, pengembangan input-input konseptual dan dukungan dalam membangun consensus di antara para pemangku kepentingan yang terlibat.
Dukungan desentralisasi harus menyasar para pemangku kepentingan baik pada tingkat pusat maupun daerah. Banyak cara mesti dicari untuk menyebarkan beragam pendekatan dan inovasi-inovasi yang secara horizontal bagi pemerintah daerah yang belum berpartisipasi, melalui kerjasma dengan mitra-mitra pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi.
Dalam konteks desentralisasi, pemerintah pusat tidak selalu dalam posisi untuk menegakkan kebijakan dan strategi terhadap pemerintah daerah. Pengembangan kebijakan dan strategi nasional seharusnya dapat dilakukan dengan cara yang sesuai untuk memastikan terlibatnya pemangku kepentingan daerah dalam proses penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kemungkinan untuk kepatuhan dan penerapannya.
Sebagai sebuah isu lintas-sektor melibatkan pemangku kepentingan pada beragam tingkatan desentralisasi adalah proses yang panjang dan sulit. Koordinasi yang erat dan penyusunan consensus di antara badan-badan pemeritnahan pusat, dan antara pemerintah pusat dan daerah, merupakan prasyarat utama untuk memastikan bahwa proses desentralisasi mencapai tujuannya.
Desentralisasi lebih memungkinkan untuk menghadapi otoritas lokal isu desentralisasi kantor  dan staf yang lebih sesuai konteks dan lokal. Lebih jauh, membahas kebutuhan-kebutuhan perempuan dan anak masih menjadi tantangan yang besar. Masalah dan tantangan yang dihadapi umat manusia bersifat global tetapi terjadi dan harus ditangani di tingkat lokal. Perempuan memiliki hak yang setara atas kemerdekaan dari kemiskinan, diskriminasi, kerusakan lingkungan dan ketidakamanan.
 
Kolaborasi UNICEF – BaKTI
Sejak tahun 2012, Yayasan BaKTI memulai kerjasama formal dengan UNICEF melalui Kesepakatan Pendanaan Skala Kecil untuk Pengelolaan Pengetahuan. Dari kegiatan awal tersebut ini telah membuktikan kerjasama antara BaKTI dan UNICEF dalam hal memperkuat kapasitas organisasi dan mendukung upaya mendiseminasi praktik cerdas yang dilakukan oleh mitra lokal di kawasan timur Indonesia. Karena adanya kepentingan yang mutual di antara dua organisasi ini, kolaborasi yang telah ada perlu dikembangkan ke dalam kemitraan yang lebih stratgegis dalam kerangka Kesepakatan Kerjasama Program, yang menyepakati serangkaian program dalam epriode Juli 2014 – Juli 2015. Kesepakatan ini mencakup 7 provinsi di kawasan timur Indonesia: Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat.
Strategi kunci pelaksanaan kegaitan selanjutnya adalah Pendekatan Berbasis Hak Azasi Manusia untuk merancang partisipasi bermakna dari pemegang hak dalam penyusunan kerangka program, implementasi, dan monitoring dari berbagai intervensi kesehatan. Kerjasama antara UNICEF dan BaKTI akan berfokus pada strategi-strategi berikut.
1.      Advokasi untuk kebijakan yang lebih baikd an perencanaan dan adopsi dari strategi yang sesuai untuk penyadaran  hak perempuan dan anak di Papua. Ini termasuk melaksanakan kerjasama erat dengan Dinas Kesehatan tingkat Kecamatan dalam perencanaan mikro untuk menyentuh populasi yang selama ini sulit terjangkau, ada tingkat kabupaten untuk perencanaan dan penganggaran berbasis bukti demikian juga dengan dukungan teknis dalam menterjemahkan berbagai panduan dan strategi nasional tentang kesehatan ibu dan anak dan WASH ke dalam konteks lokal dan paga tingkat provinsi mendukung penyusunan dokumen kebijakan kunciseperti renstra, renja, dan berbagai rencana aksi.
2.     Meningkatkan kapasitas dari penyedia layanan fasilitas kesehatan pada tingkat kabupaten dan provinsi terkait kesehatan ibu dan anak dan perancangan program WASH melalui pelatihan, bimbingan dan mentoring.
3.      Menyediakan bantuan teknis dan dukugnan awal bagi proyek percontohan untuk memperkuan situasi kesehatan ibu dan anak dengan tujuan perluasan proyek di masa depan.
4.      Memberi dukungan kepada tim provinsi dan kabupaten untuk penerapan real-time dan monitoring berkala program-program kesehatan dan melakukan monitoring bersama dan monitoring berkala lainnya.
5.      Meningkatkan kordinasi dan kemitraan dengan mitra-mitra kesehatan di Papua untuk mengharmoniskan dukungan di provinsi.
6.      Memberikan dukungan untuk memperkuat sistem desentralisasi terkait kesehatan ibu dan anak dan bila dibutuhkan dalam hal respon terhadap kedaruratan.
7.      Melakukan fasilitasi untuk peningkatan kapasitas internal staff BaKTI dan mitra sub-nasional di 7 provinsi. Peningkatan kapasitas ini akan mencakup peningkatan pengetahuan tertentu, advokasi kebijakan dalam mengintegrasikan isu-isu hak anak secara umum.
8.      Mendokumentasi dan mendiseminasi praktik-praktik cerdas atau inisiatif yang menginspriasi dari penerapan program melalui berbagai kegaitan seminar, publikasi dan melakukan distribusi laporan, kertas kebijakan, kertas kerja, newsletter, dan policy brief, serta mengelola berbagai kegiatan diseminasi.
Program kerjasama ini mengutamakan penguatan perempuan dan kesetaraan gender dalam semua aspek di setiap kegiatannya. Program ini akan mematuhi semua kebijakan pemerintah dan peraturan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender. Program ini juga akan menjamin masukan yang responsif gender dapat tertuang dalam pedoman, kebijakan pembangunan dan proyek-proyek yang didukung oleh program.
Indonesian