Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) adalah program yang akan diupayakan untuk berkontribusi pada tujuan pembangunan yang lebih luas, yaitu tidak ada satupun yang tertinggal dalam pembangunan, lebih banyak kelompok marjinal berpartisipasi dalam pembangunan dan mendapat manfaat dari pembangunan di bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia. 

Program INKLUSI melanjutkan dukungan Pemerintah Australia untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, yang  melanjutkan kemajuan yang telah dicapai Indonesia di bidang kesetaraan gender dan  pemberdayaan perempuan, inklusi sosial, serta penguatan masyarakat sipil. Di dalamnya termasuk pengalaman dan pembelajaran dalam pembangunan berbasis masyarakat, program masyarakat sipil, pemberdayaan perempuan, dan program  pembangunan inklusif. 

Program INKLUSI juga melanjutkan kerjasama dengan pemerintah, organisasi  masyarakat sipil (OMS) dan gerakan sosial di Indonesia, termasuk gerakan perempuan untuk memajukan kesetaraan gender, pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan inklusi  sosial (gender equality, disability, and social inclusion, GEDSI).

Yayasan BaKTI berfokus pada penghapusan kekerasan yang didasarkan pada kondisi kekerasan terhadap perempuan, pemenuhan hak disabilitas, dan kelompok rentan/marjinal, pada 7 kabupaten/kota di Kawasan Timur Indonesia, yaitu Kabupaten Maros, Kota Parepare, Kabupaten Tana Toraja (Provinsi Sulawesi Selatan), Kota Kendari (Provinsi Sulawesi Tenggara), Kabupaten Lombok Timur (Provinsi Nusa Tenggara Barat), Kota Ambon (Provinsi Maluku), dan Kabupaten Kupang (Nusa Tenggara Timur).

Untuk mengefektifkan program di wilayah, maka Yayasan BaKTI bekerja dengan enam mitra lokal, yakni  YLP2EM (Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat) Parepare, YESMa (Yayasan Eran Sangbure Mayang) Tana Toraja, Rumah Generasi Ambon, RPS (Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara) Kendari, UDN (Yayasan Ume Daya Nusantara) Kupang, dan LRC (Lombok Research Center) Lombok Timur.

Dalam pelaksanaan program, Yayasan BaKTI dan mitra lokal di masing-masing wilayah, akan membangun kemitraan dan kerjasama dengan 4 stakeholder kunci, yaitu DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), eksekutif (OPD terkait), media massa melalui forum media, dan kelompok masyarakat marginal/rentan dan disabilitas melalui Kelompok Konstituen pada tingkat desa/kelurahan.

Untuk meningkatkan kapasitas mitra daerah, maka dilakukanmentoring dan TA (Technical Assistant) sesuai dengan kebutuhan mitra daerah, salah satu di antaranya adalah peningkatan kapasitas terkait dengan penulisan dan fotografi. Kedua kapasitas tersebut dibutuhkan mitra daerah, baik untuk kepentingan publikasi media sosial, media mainstream, maupun untuk penulisan praktik baik/praktik cerdas untuk dokumentasi, publikasi, dan replikasi.