Sebagai Direktur Regional III Bappenas, mengkoordinasikan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) sudah menjadi tugas Ika Retna Wulandary sehari-hari. Di panggung inspirasi ini Ika memberikan gambaran tentang rencana pembangunan yang akan dilakukan di wilayah KTI ke depan, terutama penyediaan layanan dasar yang inklusif. 

Membaca rencana pembangunan di KTI, Ika mengungkapkan bahwa pemerintah meyakini kontribusi wilayah KTI terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dapat mencapai 28,5% pada 2045. Beberapa potensi yang ada antara lain maritim, pariwisata, pertambangan, diyakini menjadi aset penting yang dimiliki KTI. “Modal dasar pembangunan di KTI sudah sangat banyak, kita hanya perlu jahit saja, kita perlu optimalkan,” katanya. 

Ia lantas mengungkapkan beberapa tantangan di beberapa bidang sesuai konteks kewilayahan, seperti bidang ekonomi, sosial, tata kelola dan lingkungan hidup. Selain itu, persoalan data juga menjadi hal yang menurut Ika cukup fundamental. 

Mengacu pada pembangunan konteks kewilayahan, untuk koridor Nusa Tenggara dan Bali diharapkan menjadi super hub pariwisata dan ekonomi kreatif bertaraf internasional. Transformasi ekonomi untuk percepatan pembangunan wilayah ini fokus pada pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif, komoditas unggulan bernilai tambah tinggi dan industri turunannya. 

Sementara transformasi sosial dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul akan fokus pada penguatan aspek pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. “Kita akan lihat apa saja urgensinya, kita melihat masih ada pengentasan stunting, eliminasi malaria, pemenuhan tenaga medis, dan meningkatkan akses layanan kesehatan,” ungkap Ika. 
 
Peningkatan tata kelola pada koridor ini akan ditempuh melalui kebijakan transformatif antara lain penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga, penguatan kerja sama antar daerah, peningkatan partisipasi masyarakat sipil, dan penguatan regulasi penataan jalur lalu lintas laut dan penangkapan ikan. 

Untuk pembangunan Wilayah Papua selama 20 tahun mendatang diarahkan pada “Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif”, yaitu mewujudkan Papua mandiri, adil dan sejahtera melalui pembangunan manusia unggul serta pembangunan ekonomi inklusif yang didukung oleh penguatan tata kelola dan pembiayaan pembangunan wilayah. Hal ini sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 yang ditetapkan melalui Perpres No. 24/2023. 

Fokus transformasi ekonomi wilayah Papua adalah percepatan hilirisasi komoditas unggulan bernilai tambah tinggi pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, termasuk hilirisasi industri berbasis migas, mineral, dan kimia dasar melalui optimalisasi kawasan ekonomi berbasis industri, pariwisata, dan perikanan, penguatan sentra-sentra produksi di kawasan perdesaan serta sentra pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan yang dilengkapi dengan pusat riset, inovasi, dan teknologi (science technopark). Untuk menyiapkan SDM unggul, upaya transformasi sosial berfokus pada pemerataan pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Sementara untuk meningkatkan tata kelola ditempuh melalui optimalisasi dan harmonisasi regulasi dengan proses pra regulasi yang memadai, peningkatan partisipasi masyarakat sipil, peningkatan dan pengelolaan dana otsus, dan beberapa fokus lainnya. 

Menutup presentasinya, Ika menyampaikan bahwa selain arah kebijakan transformatif untuk masing-masing tema pembangunan, juga diperlukan sinergi dengan beberapa pihak. Pertama, peningkatan kerjasama multipihak dengan mengoptimalkan pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, mitra pembangunan maupun masyarakat dalam mendukung keberhasilan agenda pembangunan. Kedua, pendanaan pembangunan perlu diarahkan untuk menarik investasi non-APBN sehingga diperlukan SBSN Green Sukuk strategi inovatif untuk pembiayaan pembangunan, serta upaya untuk sinergi berbagai sumber pendanaan.

Simak presentasi Ika Retna Wulandary di FFKTI IX