Berita BaKTI
  • admin
  • 25 July 2017

Kementrian Dalam Negri dan Pemprov Papua-Papua Barat Siapkan Tim Pembina Teknis Pemerintah Kampung

Sorong (23/07) – Ditjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri melalui Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (FPKAD) bersama Pemerintah Papua dan Papua Barat saat ini tengah menyiapkan Tim Pembina Teknis Pemerintah Kampung/Desa (PTPD). Tim PTPD ini berbasis di distrik dan akan bertugas mendampingi pemerintah kampung, BAMUSKAM dan masyarakat di kampung-kampung di Papua dan Papua Barat untuk menjalankan amanah UU Desa.

 

Direktur FPKAD (Fasilitasi Pengembangan Kapasistas Apapratur Desa) Ditjen Bina Pemdes, Kementerian Dalam Negeri Dr. Drs. Andi Ony Prihartono, M.Si menjelaskan bahwa pelatihan bagi tim PTPD ini merupakan bagian dari strategi Kementrian Dalam Negri untuk memperkuat kapasitas aparatur kampung dalam pelaksanaan UU Desa. “Papua dan Papua Barat merupakan wilayah yang mendapatkan perhatian khusus dari Kementrian Dalam Negri, terutama karena masih banyak kendala dalam pelaksanaan UU Desa yang disebabkan oleh masih belum optimalnya kapasitas aparat kampung,” tegasnya dalam acara jumpa pers yang digelar sesudah pembukaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintah Desa di Sorong, 23 Juli 2017. “Selain pembentukan tim PTPD, Kementrian Dalam Negri juga telah melaksanakan Pelatihan PKAD (Penguatan Kapasitas Aparatur Desa) dan PAD (Pelatihan Aparatur Desa) pada Tahun 2015 dan 2016, diamping juga telah dilakukan ToMT (Training of Master Trainer) dan ToT (Training of Trainer) secara Nasional” lanjutnya. Muatan yang terkandung dalam Modul Dasar PKAD, antara lain adalah:  1) Manajemen Penyeleneggaraan Pemerintahan Desa, 2) PPD (Perencanaan Pembangunan Desa/Kampung). 2) PKAD (Pengelolaan Keuangan Desa), 3. PKD (Pengelolaan Keuangan Desa), 4) Penyunan Peraturan di Desa. Disamping itu untuk memperkuat peran kecamatan/distrik dalam melakukan fungsi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dalam Modul PTPD juga dilengkapi dengan pokok-pokok bahasan: 1) Pengarusutamaaan Pelayanan Dasar, 2) Gender dan Inklusi Sosial, serta, 3) Ketrampilan dasar dan teknik-teknik fasilitasi, tandasnya.

 

Percontohan Pembentukan Tim PTPD dan Pelatihan PKAD ini merupakan kerja-sama antara Kementrian Dalam Negri dengan KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan), yang merupakan fasilitas pembangunan yang didukung Pemerintah Indonesia dan Australia. Melalui kerja-sama ini telah dihasilkan tim pelatih di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Selain itu juga telah dihasilkan modul-modul pelatihan tim pembina teknis dan pelatihan PKAD. “Pembentukan Tim PTPD ini merupakan program percontohan atau penggerak bagi pemerintah provinsi dan kabupaten. Jumlah wilayah yang menjadi percontohan baru 24 distrik. Sedangkan saat ini jumlah distrik di Papua dan Papua Barat ribuan. Besar harapan kami pemerintah provinsi dan kabupaten dapat mereplikasi percontohan ini untuk wilayah-wilayah yang tidak menjadi wilayah percontohan, dengan menggunakan APBD dan memanfaatkan pelatih serta modul-modul yang telah dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri terutama yang terkait dengan Penegembangan Kapasitas Aparaur Desa, Diharapkan kedepan dengan semakin baiknya kapasitas aparatur desa maka penyelenggaraan pemerintahan desa akan semakin professional dan akuntable sehingga akan terwujud Desa yang Maju, Mandiri dan Sejahtera melalui sebagaimana yang tertuang dalam program Nawacita dan amanat UU No 06/2014 tentang Desa ” lanjut beliau.

 

Pada saat ini KOMPAK di Papua dan Papua Barat bersama mitra pelaksana BAKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) dan organisasi lokal lainnya sedang melakukan percontohan perbaikan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi dengan kampung di 10 kabupaten yaitu: Nabire, Waropen, Jayapura, Lani Jaya, Asmat dan Boven Digoel di Papua serta Manokwari Selatan, Sorong, Kaimana dan Fakfak di Papua Barat. Pelatihan Tim PTPD ini berlangsung dari tanggal 23 – 28 Juli 2017 di Sorong dan diikuti oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dari kedua provinsi, dan 10 kabupaten percontohan. Selain itu peserta utama dalam pelatihan ini adalah pemerintah distrik, pendamping distrik dan kader serta aparat kampung dari masing-masing wilayah percontohan. Setelah pelatihan ini akan terbentuk Tim PTPD di 24 distrik di Papua dan Papua Barat. Tugas pertama tim ini adalah mendampingi aparat dan masyarakat kampung di 199 kampung wilayah program untuk melakukan perencanaan dan penganggaran kampung serta menyusun pelaporan kampung. Diharapkan tim yang terbentuk di distrik ini akan menjadi pusat pendampingan yang lebih dekat bagi aparat dan masyarakat kampung.

 

Tentang  KOMPAK

KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) adalah sebuah fasilitas yang didanai oleh Pemerintah Australia yang bertujuan mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai target RPJMN 2015-2019 - menanggulangi kemiskinan dengan meningkatkan mutu dan cakupan pelayanan dasar serta meningkatkan peluang-peluang ekonomi di sektor non-pertanian bagi masyarakat miskin.

Bekerja di tingkat nasional dan sub-nasional, KOMPAK dikonsolidasikan dan dibangun berdasarkan investasi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia di bidang pemberdayaan masyarakat, pelayanan, pemerintahan serta penguatan masyarakat melalui integrasi tiga bidang yang menyatu menjadi sebuah fasilitas.

 

Tujuan KOMPAK adalah memastikan masyarakat miskin dan rentan di Indonesia mendapatkan manfaat dari meningkatnya penyelenggaraan pelayanan dasar dan kesempatan ekonomi yang lebih besar. Hal ini akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan proyek guna mewujudkan tiga Capaian Fasilitas:

CAPAIAN 1: Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan menangani kebutuhan pengguna layanan dasar dengan lebih baik.

CAPAIAN 2: Masyarakat miskin dan rentan mendapatkan manfaat atas peningkatan tata kelola desa.

CAPAIAN 3: Masyarakat miskin dan rentan mendapatkan manfaat atas meningkatnya kesempatan kerja di luar sektor pertanian dan pembangunan ekonomi.

 

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi: Hilda Eveline (hilda.eveline@kompak.or.id atau 0811482574)