Berbicara mengenai perencanaan pembangunan tingkat nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengedepankan sebuah strategi baru yang disebut sebagai perencanaan berdimensi kewilayahan. Strategi inilah yang diusung sebagai upaya percepatan pembangunan KTI dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

Bappenas telah menyelesaikan naskah akademis RPJMN 2010-2014  sebagai  proses teknokratis dalam siklus perencanaan.  Proses teknokratis ini akan diintegrasikan dengan program-program prioritas dari ‘Visi dan Misi’ Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Proses selanjutnya adalah proses partisipatif dimana semua pihak dimintai masukannya atas dokumen perencanaan yang telah disusun. Selain itu juga dilakukan proses bottom-up, yaitu dokumen perencanaan tersebut dikonsultasikan dan disinkronkan dengan perencanaan pembangunan dari semua provinsi dan sektoral.

Sehubungan dengan proses konsultasi tersebut, pada tanggal 16 November 2009 yang lalu di Makassar, Forum KTI, BaKTI, DSF dan Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas melaksanakan workshop untuk mensosialisasikan dan merumuskan berbagai masukan dan kesepakatan terkait strategi pembangunan Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua) dalam rangka menyempurnakan hasil Rancangan RPJMN 2010-2014 yang  berdimensi kewilayahan.  Berbagai masukan dan rekomendasi sudah dihasilkan dalam workshop ini, namun masukan dan kesepakatan terkait prioritas pembangunan berbasis wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua perlu untuk dipertajam. Momen Forum Kepala Bappeda IV yang dilaksanakan sebelum Musrenbangnas RPJMN 2010-14 di Jakarta dianggap sangat strategis dan tepat untuk memberikan masukan dalam rangka menyempurnakan hasil Rancangan RPJMN 2010-2014 yang  berdimensi kewilayahan. Karena itu, Forum Kepala Bappeda IV ini dilaksanakan dengan tema “Kontribusi Perencanaan Daerah Berbasis Kewilayahan di KTI terhadap RPJMN 2010-2014”.

Di sisi lain, JiKTI juga diharapkan ikut berperan dengan menyumbangkan pemikiran mengenai RPJMN 2010-2014 maupun ke penguatan Forum Kepala Bappeda se-KTI. Sumber daya yang dimiliki JiKTI sekiranya akan mampu berkontribusi dalam pembangunan yang lebih efektif di Kawasan Timur Indonesia.

Unduh Catatan Pertemuan Forum Kepala Bappeda Provinsi se KTI IV