Posisi Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah dengan beranekaragam tantangan pembangunan menjadikan Indonesia sebagai salah satu kontributor yang kuat untuk berbagai wacana kerjasama pembangunan bilateral dan multilateral. Sebagai pemain kunci yang semakin mencuat dalam kerjasama pembangunan internasional, Indonesia melihat pentingnya berbagi pembelajaran dalam pembangunan. Indonesia secara aktif berkontribusi dalam agenda pembangunan internasional dengan berpartisipasi dalam forum-forum regional dan internasional, khususnya dalam penyusunan berbagai pendekatan dan kerangka kerja yang efektif untuk pembagunan yang sejalan dengan prioritas-prioritas pembangunan nasional Indonesia, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan daya saying, investasi pembangunan sumber daya manusia dan teknologi, pertumbuhan yang inklusif dan merata, serta pembangunan berkelanjutan.

Dalam forum-forum pembangunan internasional, Indonesia sering kali memerankan peran yang “menjembatani’ dengan negara-negara berkembang lainnya, yang mana pula merupakan negara donor yang berkembang dalam sektor “pengetahuan”. Oleh karena itu, adalah penting bagi Indonesia untuk menunjukkan pengalamannya dalam pembangunan serta menguatkan kontribusinya yang mencerminkan peran dan profil Indonesia yang semakin meningkat.

Untuk menanggapi permintaan berupa masukan dari Indonesia untuk agenda dan forum-forum kerjasama pembangunan berikut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas membangun cara untuk menguatkan kapasitasnya dalam mengolah pengetahuan menjadi kebijakan pembangunan yang efektif. Kementerian PPN/Bappenas juga berupaya untuk membangun kapasitas internal organisasi dalam rangka koordinasi dan perumusan opsi-opsi kebijakan berbasis pengetahuan berdasarkan pengalaman dan pencapaian Indonesia sendiri dalam pembangunan. Pembentukan pusat pengetahuan tingkat nasional dalam hal ini akan memperkaya hasil-hasil pengetahuan dalam pembelajaran Indonesia dalam pembangunan.

Pusat pengetahuan mempunyai visi sebagai “hub” yang memfasilitasi pertukaran pengetahuan di dalam Indonesia dan antara Indonesia dengan negara-negara lain dalam konteks Selatan-Selatan dan kerjasama Triangular. Pembentukan pusat pengetahuan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional berbasis pengetahuan yang mendukung tercapainya tujuan-tujuan pembangunan melalui pertukaran penegetahuan dan pembelajaran dan solusi yang mudah dalam penerapannya. Pusat pengetahuan juga akan berfungsi sebagai “perantara” pengetahuan dan solusi, serta sebagai “pusat belajar” melalui inventarisasi pembelajaran, publikasi dan praktik-praktik cerdas yang dapat secara mudah diakses dan informatif bagi beragam audiens. Pusat pengetahuan juga akan menjadi gudang informasi, pengetahuan dan praktik cerdas yang terintegrasi, tempat dimana berbagai pemangku kebijakan dapat mengakses praktik-praktik pembangunan.

Sebagai gudang pengetahuan, pusat pengetahuan akan menghasilkan sebuah menu praktik cerdas pembangunan sebagai referensi perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Menu ini akan diintegrasikan dengan proses perencanaan pembangunan nasional (Musrenbang) dan dukungan KSI yang sementara berjalan dalam pembangunan system e-planning Bappenas.

Sebagai platform pertukaran pengetahuan, pusat pengetahuan dapat meningkatkan kapasitas daerah melalui pertukaran pengetahuan dan interaksi rutin antara penghasil dan pengguna pengetahuan dalam tingkat nasional dan sub-nasional. Bappenas dapat memanfaatkan universitas lokal / organisasi penelitian / perantara yang ada untuk melakukan beberapa fungsi pusat pengetahuan dalam mengidentifikasi, memverifikasi, mendokumentasi dan mendiseminasi praktik cerdas pembangunan. Sebagai contoh, universitas lokal / organisasi penelitian dapat melakukan tugas mengidentifikasi dan memverifikasi potensi praktik cerdas dalam pengawasan dari Bappenas. Pusat penelitian juga dapat “menghimpun” praktik cerdas atau pembelajaran dalam unit kerja di Bappenas dan kementerian terkait, terutama Kementerian Dalam Negeri dan organisasi lainnya. Platform pertukaran tersebut dapat memberikan kesempatan bagi KSI untuk terlibat, dan membangun kapasitas melalui “learning by doing” dan mengeksplorasi potensi kerjasama dengan para pemangku kebijakan di tingkat sub-nasional.

Pusat pengetahuan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Forum Pembangunan Indonesia (IDF) melalui pengetahuan dan keahlian yang telah dihimpun. IDF adalah platform yang dikelola oleh Bappenas yang mengedepankan kepemimpinan Indonesia dalam merevitalisasi sektor pengetahuan yang mana akan memfasilitasi keterlibatan langsung antara para pelaku kebijakan dan pelaku pengetahuan lainnya (penghasil dan perantara). Forum Pembangunan Indonesia akan dirancang sebagai kegiatan tahunan yang menginformasikan perumusan dan wacana kebijakan pembangunan, dengan kegiatan IDF pertama akan dilaksanakan di tahun 2017.

Tujuan

Selama masa pengembangan Pusat Pengetahuan Bappenas, berbagai produk pengetahuan telah disusun, termasuk diantaranya profil, modul-modul replikasi, leaflet dan brosur, spanduk berdiri dan video dokumenter. Produk-produk pengetahuan ini diharapkan dapat memberi informasi yang lebih baik kepada para pelaku pembangunan yang tertarik, terutama pemerintah daerah dalam hal praktik-praktik cerdas pembangunan dari seluruh Indonesia yang dapat direplikasi. KSI juga tertarik dalam mengeksplorasi kemungkinan bermitra sebagai perantara Pusat Pengetahuan dan kegiatan-kegiatan KSI lainnya.

Agar dapat lebih mengefektifkan diseminasi konsep Pusat Pengetahuan Bappenas dan informasi mengenai replikasi praktik cerdas, Bappenas dan KSI akan terlibat dengan organisasi lokal yang telah ada, dalam hal ini adalah Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) untuk mendukung penyebaran informasi kepada pemerintah daerah mengenai konsep Pusat Pengetahuan dan replikasi praktik cerdas pembangunan.

KSI juga berniat merevitalisasi peran platform / forum yang telah ada dalam upaya pembangunan sektor pengetahuan Indonesia yang jauh lebih kuat. Oleh karena itu, KSI akan berkolaborasi dengan BaKTI untuk menyelenggarakan Forum Kepala Bappeda Provinsi se-Kawasan Timur Indonesia dengan partisipasi Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia, JiKTI.

Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI adalah sebuah sub forum dari Forum Kawasan Timur Indonesia yang dibentuk pada tahun 2008, yang mana terdiri dari para Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan) Pemerintah Provinsi dari seluruh provinsi di Kawasan Timur Indonesia. Dengan forum ini, seluruh Kepala Bappeda bertemu secara rutin, berbagi informasi dan berdiskusi mengenai beragam isu berskala regional dalam rangka mendukung kolaborasi dalam kawasan, dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Dalam waktu yang sama, BaKTI dan Forum Kawasan Timur Indonesia juga memfasilitasi pembentukan Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JiKTI) mengingat kebutuhan perwujudan kebijakan pembangunan berdasarkan penelitian di Kawasan Timur Indonesia.

Sejak pembentukannya, Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI dan JiKTI telah menjadi pelaku pengetahuan yang semakin dikenal dan secara aktif merepresentasikan kepentingan seluruh provinsi di Kawasan Timur Indonesia dengan melalukan berbagai kegiatan-kegiatan memproduksi dan pertukaran pengetahuan , serta mendukung solusi lokal untuk menjawab tantangan pembangunan daerah.  

Dalam dukungannya kepada Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI dan JiKTI, KSI berupaya untuk menginsiasi kolaborasi awal untuk mengeksplorasi lebih jauh kapasitas dan perwakilan lokal untuk sektor pengetahuan di Kawasan Timur Indonesia, khususnya dengan Kawasan Timur Indonesia sebagai masa depan Indonesia, yang merupakan tema kunci dari IDF. Hal ini akan memberikan KSI blok-blok pembentukan dalam upayanya di tingkat sub-nasional Tahap 2.

Pertemuan Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI dan JiKTI mengangkat tema “Membangun Basis Pengetahuan untuk Siklus Kebijakan Indonesia”, dengan tambahan awareness building pada pembangunan Pusat Pengetahuan Bappenas dan replikasi praktik cerdas. Dari diskusi tersebut, diharapkan bahwa Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI dan Jaringan Peneliti KTI dapat memformulasikan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menguatkan kapasitas dan kontribusi mereka kepada sector pengetahuan Indonesia melalui penggunaan dan advokasi pengetahuan dalam siklus kebijakan pemerintah.

Unduh Rangkuman Hasil Pertemuan Forum Kepala Bappeda Provinsi se KTI XII