Seiring dengan usaha-usaha pembangunan yang diarahkan ke kawasan dan wilayah bagian timur Indonesia, banyak pengalaman pembangunan yang dapat dianalisa dan dikonfigurasi kembali dalam usaha untuk mendapatkan pendekatan pembangunan yang cocok dan aplikabel bagi penerima. Salah satu usaha yang perlu dilakukan adalah meningkatkan interaksi yang lebih membangun antara aktor dan motor pembangunan (stakeholders) di setiap level/tingkat, antara pemerintah dan organisasi sipil termasuk juga komunitas pembangunan internasional. Pada tingkat nasional, kolaborasi dan interaksi antara stakeholders harus dapat menanggapi sekaligus menerapkan prinsip efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Upaya ini seyogyanya dapat diperluas hingga pada level lokal (Provinsi dan Kabupaten/Kota), agar tercipta interaksi  secara vertikal antara pelaku di tingkat nasional dengan provinsi dan kabupaten/kota, maupun secara horisontal antara provinsi atau kabupaten/kota.

Forum Kawasan Timur Indonesia  (FKTI) hadir untuk menjembatani isu-isu tersebut melalui berbagai peluang bagi para stakeholders untuk berinteraksi. Interaksi ini bermanfaat membangun kepercayaan yang mengarah pada reformasi dan mendorong proses pembangunan yang lebih efektif. FKTI merupakan forum terbuka bagi para reformis pembangunan, terutama reformis yang berada di kawasan ini.

FKTI juga berperan untuk membuka akses berbagai sumber daya pengetahuan tentang maupun bagi program yang dikembangkan oleh komunitas pembangunan internasional bekerjasama dalam rangka mendukung prinsip-prinsip Paris Declaration . Sumber daya pengetahuan seperti ini membantu para pelaku daerah untuk meyumbang/ikut serta pada proses integrasi, inisiasi, masukan, dukungan dan keikutsertaan anggota Forum pada kegiatan prioritas-prioritas pembangunan sub-nasional. Akses pada sumber daya pengetahuan ini juga sangat bermanfaat dalam mengembangkan indikator-indikator yang sesuai dengan kondisi dan konteks lokal, sehingga memastikan bahwa pengukuran hasil bisa dicapai dengan baik dan sesuai kebutuhan. Hal ini mendorong rasa memiliki lokal pada program-program yang berkembang.

Dari sisi pelaku pembangunan, masukan dan input dari FKTI akan membangun keselarasan dan harmonisasi antar stakeholder. Efektifitas pembangunan dan efisiensi bantuan bagi wilayah ini juga didukung melalui Forum ini. FKTI menggabungkan jejaring pemerintah, peneliti, fasilitator pemberdayaan masyarakat dan gender, sehingga kehadirannya dapat membangun komunikasi dan koordinasi bagi semua stakeholder.

Secara regular, FKTI membangun dialog di setiap provinsi, mendiskusikan topik-topik yang berkaitan erat dengan pembangunan. Catatan-catatan penting dari dialog tersebut mengangkat sejumlah ketidakpuasan dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, seperti ketidakjelasan peraturan dan kebijakan (termasuk kontradiksi antara peraturan-peraturan pemerintah); banyaknya kepentingan dalam politik lokal dan demokrasi; isu-isu komunikasi yang buruk dalam hubungan antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah pusat; merajalelanya korupsi; pembelanjaan publik yang tidak efektif atau tidak transparan; kurangnya akses dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik.  

Di tingkat regional KTI, Forum memandang bahwa optimalisasi kebijakan desentralisasi Indonesia harus dari sisi pengembangan efektivitas pembangunan melalui pengembangan simpul-simpul koordinasi antar pelaku pembangunan baik ditingkat nasional maupun di kawasan KTI. FKTI menyadari bahwa untuk mengejar ketertinggalan, para pelaku pembangunan di KTI membutuhkan komunikasi dan interaksi agar dinamika pembangunan berlangsung secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan  komunikasi dan koordinasi diharapkan tercipta networking antara pelaku pembangunan di daerah masing-masing. Pada gilirannya nanti, hal ini akan berdampak dapat geliat pembangunan regional KTI yang maju dan dinamis.

Forum ini telah mengadakan pertemuan sebanyak 3 kali . Pada pertemuannya yang terakhir di Mataram pada Agustus 2007 lalu, Forum ini mengadakan Forum Pemerintah Daerah (yang diwakili oleh 10 utusan Gubernur se-KTI) pertama. Pertemuan ini juga dihadiri oleh beberapa wakil lembaga pendana internasional yang memberi masukan dan komentar membangun. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah melalui FKTI Mataram adalah mendukung pengembangan kerjasama antar provinsi di KTI dengan melibatkan semua Kepala BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dari setiap propinsi di KTI.  Keterlibatan secara aktif dari BAPPEDA, sebagai perencana dan koordinator pembangunan daerah, diharapkan bisa menjembatani tercapainya pendekatan pembangunan yang efektif dan efesiens; serta sekaligus dapat membantu dalam pemerataan bantuan pembangunan (bantuan donor) keseluruh wilayah KTI.

Unduh Catatan Pertemuan Forum Kepala Bappeda Provinsi se KTI I