Dalam rangka mewujudkan visi sebagai negara maju dan sejahtera pada tahun 2025, Indonesia bertekad mempercepat transformasi ekonomi. Untuk itu disusun Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mengedepankan pendekatan not business as usual, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur. Namun demikian, MP3EI tetap merupakan bagian yang integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang telah ada.

Visi 2025 tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) misi yang menjadi fokus utamanya, yaitu:

1. Peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan asset dan akses (potensi), SDA, geografis wilayah, dan SDM, melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar-kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
2. Mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestic dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional.
3. Mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses, maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan, menuju innovation-driven-economy

Pembangunan koridor ekonomi di Indonesia dilakukan berdasarkan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan memperhitungkan berbagai potensi dan peran strategis masing-masing pulau besar (sesuai dengan letak dan kedudukan geografis masing-masing pulau), telah ditetapkan 6 (enam) koridor ekonomi sebagai berikut:

1. Koridor Ekonomi Sumatera dengan tema pembangunan sebagai “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional”
2. Koridor Ekonomi Jawa dengan tema pembangunan sebagai “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”
3. Koridor Ekonomi Kalimantan dengan tema pembangunan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional”
4. Koridor Ekonomi Sulawesi dengan tema pembangunan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional”
5. Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara dengan tema pembangunan sebagai “Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional”
6. Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku dengan tema pembangunan sebagai ”Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional”

Untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi utama, telah diindikasikan investasi yang pelaksanaannya dimulai dalam waktu 2011-2014 di keenam koridor ekonomi tersebut dengan nilai sekitar IDR 4.000 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah akan berkontribusi sekitar 10% dalam bentuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, serta rel kereta dan pembangkit tenaga listrik, sedangkan sisanya diupayakan akan dipenuhi oleh swasta maupun BUMN dan campuran.  

Mengingat MP3EI merupakan prioritas kerja pemerintah tahun 2012 dan harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maka untuk operasionalisasi pelaksanaannya, dipandang perlu penjelasan lebih lanjut dan update dari masing-masing Kementerian Lembaga (K/L) yang bertanggung jawab untuk setiap koridor ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (Koridor Ekonomi Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Papua dan Kep.Maluku). Selain itu masing-masing koridor perlu menuangkan action plan dan bagaimana pendekatan not business as usual, yang tak lain adalah inovasi dari pemerintah daerah sehubungan dengan realisasi Master Plan ini.

Banyak pertanyaan yang masih harus dijawab untuk mewujudkan MP3EI ini, antara lain bagaimana kita mampu melakukan transformasi menuju negara maju dalam 15-20 tahun jika ekspor dan industri lebih banyak bertumpu pada industri ekstraktif? Bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa berkelanjutan tanpa upaya menginvestasikan kembali manfaat ekonomi dari eksploitasi masif SDA pada human-made capital sebagai basis pembangunan ekonomi ke depan? Bagaimana Indonesia dengan penduduk 242 juta saat ini dan 280 juta lebih pada 2030 akan mampu memanfaatkan jendela peluang bonus demografi jika struktur demografi yang didominasi kelompok usia muda dipenuhi tamatan SMP ke bawah atau tenaga kurang terampil? (Sumber: Kompas Cetak, 25/11/2011)

Melalui Forum Kepala Provinsi Se-KTI diharapkan penjelasan dan perkembangan mengenai pelaksanaan MP3EI diperoleh dari masing-masing K/L dan masing-masing K/L serta Bappenas juga mendapatkan informasi mengenai inovasi apa yang akan dilakukan oleh masing-masing koridor di KTI. Sehingga diskusi mengenai operasionalisasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dapat diinisiasi dari Forum ini.

Forum Kepala BAPPEDA Se-KTI adalah sub jaringan Forum Kawasan Timur Indonesia yang beranggotakan duabelas Kepala BAPPEDA Provinsi dari Kawasan Timur Indonesia. Para kepala BAPPEDA se-KTI bertemu dua kali dalam setahun dan memfokuskan pada usaha peningkatan koordinasi pembangunan antar-pemerintah daerah, antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta untuk berbagi praktik cerdas dalam bidang perencanaan pembangunan.

Unduh Catatan Pertemuan Forum Kepala Bappeda Provinsi se KTI VII