Memberi masukan signifikan pada agenda pembangunan yang lebih luas

Berita

You are here

 » Penandatanganan MoU Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan
Penandatanganan MoU Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Hari ini (10/7) berlangsung Kegiatan Penandatanganan MoU SPPT PKKTP (Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan) Provinsi Sulawesi Tenggara di Ruang Rapat Gubernur.

Kegiatan diawali Laporan Panitia yang disampaikan oleh Kepala DPPPA Provinsi Sultra, yang menyampaikan latar belakang dan penyusunan MoU SPPT PKKTP. Kegiatan dilanjutkan dengan Penandatanganan MOU SPPT PKKTP oleh 8 Lembaga yaitu: Gubernur, Kapolda, Kejati, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Kakanwil Kemenkumham,, Rektor IAIN dan Ketua PERADI Kota Kendari.

Setelah penandatanganan, dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Yayasan BaKTI, yang disampaikan oleh Lusia Palulungan, menyampaikan bahwa MOU SPPT PKKTP di Sulawesi Tenggara merupakan salah satu capaian yang berkontribusi pada pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Nasional 2017-2018, yang terdapat dalam Roadmap BAPPENAS RI.

Dalam sambuatan dari Team Leader Program MAMPU yang disampaikan oleh Ibu Fransisca Indarsiani selaku Senior Program Adviser, menjelaskan mengenai kerjasama pemerintah Indonesia dan Australia melalui program MAMPU, dimana program MAMPU berkontribusi terhadap pencapaian RKP Pemerintah RI Tahun 2018, secara khusus melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam sambutan akhir disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, sekaligus memberikan pengarahan terkait urgensi SPPT PKKTP untuk dilaksanakan dan mendorong peran optimal dari setiap lembaga dalam mengimplementasikannya.

Tags Berita: 
Indonesian