Pertemuan Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI XIII
“Penentuan Sektor Strategis di Kawasan Timur Indonesia dalam RPJMN 2020-2024”

Pada awal Oktober 2018, tepatnya pada tanggal 5 di hari Jumat bertempat di Atlet Century Park Hotel Jakarta, dilaksanakan pertemuan Forum Kepala Bappeda Provinsi se-Kawasan Timur Indonesia (KTI) XIII. Kegiatan ini difasilitasi oleh Forum Kawasan Timur Indonesia dan Yayasan BaKTI, dan didukung oleh Knowledge Sector Initiative (KSI) dengan mengangkat tema “Penentuan Sektor Strategis bagi Kawasan Timur Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk tahun 2020-2024”.

Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI dilakukan secara rutin untuk mengedepankan isu-isu pembangunan di KTI untuk mejadi perhatian dalam cakupan nasional. Dalam kerangka pijak tersebut, Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI kali ini ditujukan untuk memperluas jangkauan partisipasi KTI dalam proses teknokratik untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI XIII dalam pelaksanaannya menghadirkan perwakilan dari Bappeda Provinsi NTB, Papua Barat, Papua, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara; Menteri PPN/Kepala Bappenas RI sebagai keynote speaker; Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas yang diwakili oleh Direktur Tata Ruang, dan Pertanahan; Staf Ahli Menteri PPN Bidang Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur dan Team Leader Knowledge Sector Initiative (KSI). Selain itu, beberapa perwakilan Pusat Pembinaan Analis Kebijakan – Lembaga Administrasi Negara (PUSAKA-LAN) memaparkan perkembangan dan pentingnya Analis Kebijakan dan Penilaian Kualitas Kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Pertemuan sehari ini juga dirangkaikan dengan makan siang bersama Deputy Head of Mission, Australian Embassy in Jakarta, His Excellency Mr. Allaster Cox di tempat pelaksanaan kegiatan.

Acara yang berlangsung mulai pukul 9 pagi itu diawali dengan sambutan dari Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI. Dalam sambutannya, Bapak Yusran Laitupa menyampaikan apresiasinya kepada KSI dan Kepala Bappeda Provinsi atas dukungannya dalam pelaksanaan Forum Kepala Bappeda Provinsi kali ini serta kepada BAPPENAS yang senantiasa memberikan dukungan kepada forum ini.

Dalam sambutannya, Team Leader Knowledge Sector Initiative, Petrarca Karetji menyampaikan bahwa Forum Kepala Bappeda se-KTI hari ini masih membawa semangat yang sama semenjak 12 tahun lalu, dimana beliau pertama kali berpartisipasi. Pada saat itu, diskusi Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI diarahkan pada pentingnya membangun kepercayaan atau keyakinan sosial terhadap kebijakan pemerintah. Hal tersebut masih relevan dengan situasi hari ini, dimana social trust dalam proses perencanaan dalam pembangunan masih melekat. Selain itu, kebijakan yang dikembangkan menjadi begitu penting untuk berbasis pada bukti dan pengetahuan yang kuat. Tantangan dalam pembangunan semakin membutuhkan dan mensyaratkan adanya logistik kajian yang kuat di tingkat daerah. Untuk itu, kehadiran dan semakin kuatnya eksistensi Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI hari ini bisa dilihat sebagai peluang pada pentingnya integrasi penelitian dan hasil kajian dalam proses penyusunan kebijakan, demi harapan bersama membangun daerah, KTI dan Indonesia.

Ketua Pokja Forum KTI/Koordinator Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI, , Prof. Dr. Ir. Winarni Monoarfa, MS memberikan sambutan dan secara resmi membuka pertemuan. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI merupakan forum yang berkelanjutan dan eksis hingga saat ini. Forum ini senantiasa aktif mempresentasikan pentingnya penyusunan kebijakan berdasarkan pengetahuan, dan kepentingan strategis untuk pembangunan masing-masing provinsi di payung besar Forum KTI.

Lebih lanjut, Prof. Winarni mengatakan bahwa proses teknokratik untuk penyusunan RPJMN periode 2020-2024 telah dimulai sejak beberapa bulan lalu. Proses ini lebih mengandalkan pada penggunaan metode dan kerangka berpikir ilmiah dalam formulasi perencanaan pembangunan yang secara institusional dilakukan oleh Bappenas, sebagai lembaga negara yang mempunyai otoritas dan kewenangan dalam bidang perencanaan pembangunan lingkup nasional.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas bertugas menyusun RPJMN dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Visi Misi Presiden/Wakil Presiden terpilih. Sebagai langkah awal, Bappenas sedang melakukan penyusunan background study melalui proses teknokratik sebelum dikembangkan menjadi konsep awal RPJMN. Background study ini diharapkan menjadi acuan bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden berikutnya untuk dapat digunakan sebagai pijakan awal dalam pengembangan visi dan misi pemerintahan selanjutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Ibu Winarni menyampaikan bahwa penting bagi perwakilan dan Kepala Bappeda Provinsi se-KTI yang hadir untuk selain mengidentifikasi capaian dan isu pembangunan di provinsi masing-masing, juga untuk mengedepankan kerangka pembangunan dalam perspektif dan konsepsi kewilayahan Kawasan Timur Indonesia yang akan membawa wawasan dan kepentingan pembangunan nasional dalam kontribusi keseluruhan.

Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI bertujuan untuk; 1) Mengidentifikasi sektor dan isu-isu strategis, serta masalah-masalah spesifik yang dihadapi oleh masing-masing provinsi KTI; 2) Mengungkapkan capaian kinerja pembangunan yang menonjol di masing-masing provinsi KTI; 3) Merumuskan agenda-agenda kebijakan untuk mengakselerasi pembangunan untuk konteks provinsi, pulau besar, maupun regional KTI dalam perspektif lima tahun kedepan; dan 4) Memperoleh informasi menyeluruh mengenai proses, cakupan dan arah background study RPJMN 2020-2024.

Setelah proses pembukaan, hadir memberikan Keynote Speech adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas, Prof. Bambang Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D., yang menyampaikan rasa duka cita yang mendalam pada musibah bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah. Dalam pidato kunci beliau, Menteri PPN / Kepala BAPPENAS menyampaikan perkembangan yang terjadi dewasa ini, sudah tidak bisa dipungkiri bahwa di negara kita sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh kerawanan bencana alam besar.  Gempa bumi, tsunami, dan gunung berapi kerap terjadi, maka perlu adanya penyesuaian perencanaan pembangunan di wilayah masing-masing, termasuk 12 provinsi KTI. Penyesuaian tersebut adalah penerapan perspektif dan paradigma kebencanaan dalam perencanaan pembangunan, dengan menitikberatkan pada pengurangan potensi dampak bencana. Bencana tidak dapat ditunda atau dihalau, namun kita mampu mengurangi jumlah korban manusia, maupun kerusakan fisik.

Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dengan mengedepankan sektor kelestarian lingkungan dan mitigasi dampak bencana dapat menjadi salah satu cara dalam penerapan perspektif kebencanaan. Sebagai contoh adalah Kota Maumere di Kabupaten Sikka, NTT, yang mana pernah dihantam tsunami pada tahun 1990an, yang berdampak besar dan menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Setelah itu, Kabupaten tersebut mengembangkan budidaya mangrove di daerah mereka, yang merupakan pertahanan alami menghadapi tsunami yang tentunya tidak bisa dikendalikan kejadiannya. Selain itu, kedepannya perlu dipahami bahwa pemanfaatan ruang perlu dikoneksikan dengan peta potensi kebencanaan dan perencanaan pembangunan. Sinkronisasi ini akan membangun rekomendasi dalam pemetaan potensi dan kerawanan bencana sehingga kejadian ulang seperti yang terjadi di Palu bisa terhindarkan.

Staf Ahli Menteri PPN Bidang Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Ir. Bambang Prijambodo, MA dalam pemaparannya pada topik “Visi Indonesia 2025: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024” mengemukakan bahwa tentunya RPJMN yang akan disusun untuk periode tahun 2020-2024 akan mengacu kepada pembangunan jangka panjang. Perlu ditekankan bahwa Indonesia mempunyai visi jangka panjang 20 tahun yang saat ini masih berlaku sampai 2025, yaitu Visi Indonesia 2025 yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Untuk mencapai visi tersebut, maka perlu dikaji sasaran pokok yang diharapkan dari RPJMN yang akan disusun dalam menyongsong visi 2025. Sasaran tersebut yang telah ditetapkan melalui tiga butir pokok, yaitu percepatan pembangunan di berbagai bidang, dengan penekanan pada tiga hal; 1) perekonomian yang kokoh; 2) keunggulan kompetitif wilayah; dan 3) SDM yang berkualitas.

Dalam pemaparan selanjutnya, Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian PPN, Uke Muhammad Hussein, S.Si, MPP mengemukakan tiga hal yang menjadi relevan dalam konteks pembangunan KTI, dimana keunggulan kompetitif wilayah bukan lagi dalam kerangka korporatif, tetapi menyoroti keunggulan komoditas yang dimiliki oleh wilayah. SDM yang berkualitas tentunya akan berkontribusi pada produktifnya suatu wilayah. Setelah itu, kondisi ini harus didukung oleh struktur ekonomi yang kokoh, yang mana juga perlu dibangun dari pemerintah pusat. Salah satu isu strategis menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas yang berkaitan dengan Kawasan Timur Indonesia dalam hal penyusunan RPJMN adalah isu kewilayahan. Isu tersebut berkaitan dengan ketimpangan antar wilayah, dimana wilayah Barat sangat dominan, yang mana infrastruktur seperti jalan dan jembatan lebih baik pembangunannya dibanding KTI. Kemudian, pertumbuhan wilayah pula, dimana pusat-pusat pertumbuhan perlu semakin dikembangkan di KTI; bukan hanya di Sulawesi saja dimana pusat pertumbuhan seperti Mamminasata dan Manado-Bitung telah berkembang, tetapi dikembangkan hingga Maluku, NTT, dan juga Papua. Imbuhan terakhir dari Menteri PPN/Kepala Bappenas bahwa ketiga hal tersebut diatas merupakan sasaran strategis yang perlu menjadi perhatian bagi para penyusun dan perencana kebijakan di wilayah KTI yang akan berkontribusi pula pada percepatan pembangunan dalam konteks nasional.

Dalam Forum Kepala Bappeda se-KTI, sesi diskusi dan berbagi kemudian dilaksanakan dengan setiap perwakilan Bappeda provinsi KTI yang hadir memaparkan perkembangan akselerasi pembangunan, isu-isu strategis dan kinerja pembangunan yang menonjol di daerah masing-masing. Selain itu, perwakilan Bappeda provinsi KTI memberikan masukan untuk masalah, isu strategis, dan capaian pembangunan dirangkum dalam Matriks Provinsi yang akan diberikan sebagai input daerah untuk penyusunan background study untuk penyusunan Buku III RPJMN.

Unduh laporan Pertemuan Forum Kepala Bappeda Provinsi se KTI XIII di sini