Dengan bangga Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN), Suharso Monoarfa, menyampaikan bahwa Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2025-2045 telah memasuki babak akhir pembahasan. RPJPN tersebut mendukung pelaksanaan visi Indonesia Emas 2045 yakni mewujudkan Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Visi Indonesia Emas 2045 memiliki lima sasaran utama. Pertama, pendapatan per kapita setara negara maju. Kedua, kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang. Ketiga, kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat. Keempat, daya saing sumber daya manusia (SDM) meningkat. Kelima, berkelanjutan dengan menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca menuju net zero emisi.

Untuk mencapai kelima sasaran utama tersebut Kementerian PPN telah menetapkan delapan agenda pembangunan dan 17 arah Pembangunan. Lantas, bagaimana cara melakukannya? Kementerian Bappenas/PPN telah merancang strategi yang menjadi game changer, yaitu melalui serangkaian transformasi.

Transformasi yang menjadi game changer ini fokus pada tiga hal, yakni transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. “Ketiga fokus transformasi ini merupakan kunci penting yang saling terkait dan memengaruhi bagaimana kita mampu mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.

Indonesia harus unggul dalam SDM yang diwujudkan dalam transformasi sosial. SDM ini akan menjadi aktor untuk melakukan perubahan sekaligus menikmati hasil pembangunan. Kemudian, dengan SDM yang hebat dan unggul itu maka dapat mendorong transformasi ekonomi untuk membawa Indonesia keluar dari middle income trap. Sementara itu, dengan transformasi tata kelola, maka transformasi ekonomi dan sosial dapat berjalan dengan baik melalui penciptaan tatanan publik yang partisipatif.

Ibarat menaiki tangga, pencapaian menuju Indonesia Emas 2045 juga harus dilakukan secara bertahap, terukur dan konsisten dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) lima tahunan. Tahap pertama, 2025-2030 merupakan penguatan fondasi transformasi. Tahap kedua, 2030-2035 merupakan akselerasi transformasi. Tahap ketiga, 2035-2040 menuju ekspansi global. Tahap keempat, 2040-2045 tercapainya Indonesia Emas.

Suharso menambahkan bahwa ketiga transformasi itu hanya dapat berjalan apabila stabilitas nasional kuat yang dicerminkan dalam supremasi hukum, stabilitas kepemimpinan Indonesia, serta landasan transformasi sosial budaya dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Konteks Pembangunan Kewilayahan
Transformasi juga harus diterjemahkan dalam pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Meski Kawasan Timur Indonesia (KTI) masih dihadapkan dengan berbagai tantangan - antara lain SDM, infrastruktur dan konektivitas, serta ketersediaan dan akses layanan dasar - namun melalui transformasi ini diharapkan dapat menjawab tantangan dan bahkan berkontribusi besar. “Pada 2045 KTI ditargetkan mampu menyumbangkan 28.5% GDP nasional,” ujar Suharso.

Untuk mencapai itu, beberapa potensi yang akan dikembangkan antara lain melalui sektor pariwisata, ekonomi kreatif, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Seperti Bali dan Nusa Tenggara akan menjadi super hub untuk pariwisata dan ekonomi kreatif nusantara yang bertaraf internasional. Sementara hub kemaritiman wilayah timur akan ada di Maluku, juga sekaligus menjadi hub ekonomi biru di timur Indonesia.

Wilayah Kalimantan akan menjadi super hub ekonomi Nusantara yang berpotensi menjadi pusat aglomerasi dan pengembangan ekonomi baru berkluster ekonomi. Sementara Sulawesi akan menjadi penunjang ibu kota dan industri berbasis sumber daya alam. “Ibu kota dalam hal ini adalah Kota Nusantara yang berada di Kalimantan,” ujarnya.

Sementara itu, sejalan dengan rencana induk percepatan pembangunan Papua yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden, wilayah Papua akan diarahkan menjadi percepatan pembangunan wilayah Papua sehat, cerdas dan produktif untuk menciptakan Papua mandiri, adil, dan sejahtera.

Jelang akhir pidatonya, Suharso menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak. Visi Indonesia Emas 2045 menurutnya tidak mungkin tercapai tanpa dukungan dan kolaborasi dari semua pihak. Peranan KTI ke depan sangat diperlukan mengingat hampir semua game changer ada di wilayah KTI, terutama transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola.

Ia berharap praktik-praktik baik dalam Festival Forum KTI ini menjadi contoh baik dalam upaya kolaborasi dan bahan pembelajaran - cross learning - bagi seluruh stakeholder pembangunan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, akademisi, dan pelaku pembangunan lainnya.

Ia juga menambahkan, seluruh upaya percepatan pembangunan di KTI harus diperkuat dengan sinergi dan integrasi berbagai program pembangunan dan sumber pendanaan. “Sinergi ini penting untuk menjalin kerja sama lintas sektor, lintas platform, lintas ahli, dan dilakukan dengan membentuk model kolaborasi pentahelix,” imbuhnya.

Suharso menjelaskan bahwa model kolaborasi tersebut diharapkan dapat mengisi gap pembangunan wilayah yang melibatkan local champion dan transfer of knowledge, sehingga distance knowledge semakin pendek. Selain itu, adanya replikasi praktik cerdas juga memberi daya ungkit yang tinggi dalam pelaksanaan program pembangunan.

“Saya ucapkan selamat kepada Festival FKTI yang ke IX tahun 2023, semoga bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya menutup pidato kunci.