Program INKLUSI - BaKTI memfasilitasi Studi Tiru Sekolah Inklusi dan Pengelolaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Pendidikan di Yogyakarta mulai Senin 26 Agustus hingga 30 Agustus yang akan datang. 

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya kebijakan pendidikan inklusif dan penerapan pendidikan inklusif di sekolah TK, SD, dan SMP. Dalam kegiatan studi tiru, peserta berkesempatan untuk melihat langsung dan berdiskusi tentang pengelolaan sekolah inklusif, fasilitas pendukung dan penyediaan akomodasi layak lainnya bagi anak berkebutuhan khusus. 

Studi Tiru ini juga bertujuan meningkatkan pemahaman peserta tentang pengelolaan sekolah inklusi dan pentingnya peran Guru Pembimbing Khusus dalam melakukan pendidikan inklusif, alokasi anggaran, modul pelatihan dan hal lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif khususnya sekolah inklusif yang telah dilakukan oleh ULD Bidang Pendidikan Kota Yogyakarta.

Studi Tiru Sekolah Inklusi diikuti oleh 64 perwakilan lima sub-mitra Program INKLUSI-BaKTI dan perwakilan Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah dan Guru, Pondok Pesantren, dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam lingkup wilayah kerja INKLUSI - BaKTI di Kabupaten Maros, Lombok Timur, Kupang, Tana Toraja, dan Kendari. Pada kegiatan ini, peserta mengunjungi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta; ULD Bidang Pendidikan Kota Yogyakarta; TK Negeri 5 dan 11, SD Tamansari 1 dan Karanganyar; SMPN 1, SMPN 6, dan SMPN 10 Yogyakarta.

Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif atau Program INKLUSI diupayakan untuk berkontribusi pada tujuan pembangunan yang lebih luas, yaitu tidak ada satupun yang tertinggal dalam pembangunan, lebih banyak kelompok marjinal berpartisipasi dan mendapat manfaat dari pembangunan di bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia.

Program INKLUSI-BaKTI bekerja di tujuh kabupaten/kota di Kawasan Timur Indonesia, yaitu Kabupaten Maros, Kota Parepare, Kabupaten Tana Toraja (Provinsi Sulawesi Selatan), Kota Kendari (Provinsi Sulawesi Tenggara), Kabupaten Lombok Timur (Provinsi Nusa Tenggara Barat), Kota Ambon (Provinsi Maluku), dan Kabupaten Kupang (Nusa Tenggara Timur), serta di Kota Makassar (Provinsi Sulawesi Selatan), khusus mendukung penguatan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Universitas Hasanuddin dan dukungan untuk Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan untuk pengembangan instrument-instrumen pemenuhan hak-hak disabilitas.