Partisipatif Internal Audit merupakan salah metode audit yang dilakukan secara partisipatif, baik program maupun keuangan, untuk mengukur kemampuan lembaga dalam manajemen maupun mengelola program. Di Yayasan BaKTI audit ini disebut Sinergi Monev program & Keuangan BaKTI (SINAKTI) dalam melakukan  pemeriksaan dengan menggunakan metode partisipatif yang memiliki tujuan untuk menelaah kembali dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan dalam keuangan dan operasional lainnya untuk memberikan keyakinan obyektif atas keandalan informasi, kesesuaian dengan kebijakan, rencana dan perjanjian/kesepakatan, perlindungan terhadap aset/sumber daya, penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. 

SINAKTI di Rumpun Perempuan Sultra (RPS) Kendari dilaksanakan pada tanggal 5 - 7 Agustus 2025 dan di  YLP2EM Parepare dilaksanakan pada tanggal 17 - 19 September 2025 diikuti sebanyak 64 orang yang terdiri dari 17 laki laki dan 47 perempuan dari berbagai unsur perwakilan penerima manfaat program terdiri dari pengurus inti Kelompok Konstituen, Layanan Berbasis Komunitas (LBK), Kelompok Usaha, DPRD, Pemerintah Daerah, Lurah, Organisasi Penyandang Disabilitas, Perguruan Tinggi, Jurnalis, CSO, dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. 

Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa personil pelaksana di tingkat mitra lokal memahami kebijakan, standar dan prosedur pengelolaan program dan grant INKLUSI sesuai dengan SOP INKLUSI dan Panduan Keuangan INKLUSI. Selain itu juga mengukur tingkat efektivitas implementasi program dan keuangan dengan membandingkan Key Activity Achievement (KAA) yang telah dibuat dengan realisasi implementasi program dan keuangan di lapangan yang dilakukan oleh Mitra Daerah. Serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi program di lapangan; Mengidentifikasi praktik baik yang terjadi dalam implementasi program di lapangan yang bisa dijadikan pembelajaran bersama baik bagi Mitra Daerah, BaKTI selaku mitra Nasional, INKLUSI maupun Mitra program INKLUSI lainnya.

Kegiatan inin juga dilaksanakan agar meminimalkan risiko tindak kecurangan (fraud) dan/atau berisiko menimbulkan potensi tindak kecurangan dan terjadinya pelanggaran terhadap kebijakan safeguard di tingkat mitra lokal, serta membangun pembelajaran untuk proses pemantauan pengelolaan grant baik secara keuangan maupun kegiatan sebagai langkah memetakan potensi resiko yang dapat membuat kinerja pencapaian program menjadi lemah.