Seiring dengan usaha-usaha pembangunan yang diarahkan ke kawasan dan wilayah bagian timur Indonesia, banyak pengalaman pembangunan yang dapat dianalisa dan dikonfigurasi kembali dalam usaha untuk mendapatkan pendekatan pembangunan yang cocok dan aplikabel bagi penerima. Salah satu usaha yang perlu dilakukan adalah meningkatkan interaksi yang lebih membangun antara aktor dan motor pembangunan (stakeholders) di setiap level/tingkat, antara pemerintah dan organisasi sipil termasuk juga komunitas pembangunan internasional. Pada tingkat nasional, kolaborasi dan interaksi antara stakeholders harus dapat menanggapi sekaligus menerapkan prinsip efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Upaya ini seyogyanya dapat diperluas hingga pada level lokal (Provinsi dan Kabupaten/Kota), agar tercipta interaksi  secara vertikal antara pelaku di tingkat nasional dengan provinsi dan kabupaten/kota, maupun secara horisontal antara provinsi atau kabupaten/kota.

Forum Kawasan Timur Indonesia  (FKTI) hadir untuk menjembatani isu-isu tersebut melalui berbagai peluang bagi para stakeholders untuk berinteraksi. Interaksi ini bermanfaat membangun kepercayaan yang mengarah pada reformasi dan mendorong proses pembangunan yang lebih efektif. FKTI merupakan forum terbuka bagi para reformis pembangunan, terutama reformis yang berada di kawasan ini. FKTI telah mengadakan pertemuan sebanyak 3 kali . Pada pertemuannya yang terakhir di Mataram pada Agustus 2007 lalu, Forum ini mengadakan Forum Pemerintah Daerah (yang diwakili oleh 10 utusan Gubernur se-KTI) pertama. Pertemuan ini juga dihadiri oleh beberapa wakil lembaga pendana internasional yang memberi masukan dan komentar membangun. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan melalui FKTI Mataram adalah mendukung pengembangan kerjasama antar provinsi di KTI dengan melibatkan semua Kepala BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dari setiap provinsi di KTI.

Forum Kepala BAPPEDA pada dasarnya adalah diskusi dan tukar menukar pengalaman sekaligus menjadi media pembelajaran bagi smart practices (praktek cerdas) di bidang perencanaan.  Kegiatan ini adalah wahana transformatif dan partisipatif yang melibatkan para kepala Bappeda dalam mengeliminasi overlapping program serta inefektivitas dan inefisiensi proses perencanaan program pembangunan di tingkat regional. Di sisi lain, Forum Kepala Bappeda  merupakan instrumen pendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) khususnya dalam hal koordinasi perencanaan pembangunan sebelum sampai pada Musrenbang Nasional. Forum ini juga bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas instrument pendukung bagi terciptanya perencanaan pembangunan yang sistemik, terukur dan terarah. Forum Kepala Bappeda dilaksanakan dalam bentuk seminar dan lokakarya (semiloka) dalam sebuah siklus “action dan reflection”. Artinya adalah setiap rekomendasi (action) akan direview kembali implementasi dan kemajuannya pada pertemuan berikutnya (reflection). Hal ini dimaksudkan agar forum dapat dilaksanakan secara terarah dan dapat menghasilkan outcome yang terukur.

Forum Kepala BAPPEDA untuk pertama kalinya dilaksanakan di Ambon, Maluku pada tanggal 27-28 Februari 2008. Rekomendasi utama dari Forum I adalah menfasilitasi upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia perencana di KTI dan sistem informasi perencanaan pembangunan. Forum Kepala Bappeda II rencananya akan digelar di Kupang pada tanggal 9-10 September 2008. Forum ini akan menitikberatkan diskusi dan pembahasannya pada Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan.

Urgensi Isu

Dipilihnya topik “Sistim Informasi Perencanaan Pembangunan” adalah dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja perencanaan pembangunan. Adanya sistim informasi perencanaan pembangunan yang baik akan mengurangi kesenjangan dibidang perencanaan dan implementasi di lapangan. UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain menegaskan perlunya  menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hal ini memerlukan upaya dan strategi pengembangan informasi perencanaan pembangunan yang sistimatik dan holistik.  

Sama halnya, isu “peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia perencana di KTI”  merupakan hal yang cukup urgent ditengah-tengah upaya percepatan ketertinggalan KTI. Pertanyaannya adalah sejauh mana Pemerintah Daerah di KTI dapat secara bersama-sama mengartikulasikan isu pembangunan manusia ini kedalam kebijakan dan program pembangunan. Melalui fokus pembangunan yang didukung dengan program berbasis peningkatan SDM maka Pemda se KTI telah selangkah lebih maju dalam meng-address ketertinggalan SDM di kawasan ini.

Bagi KTI, pengembangan sistim informasi perencanaan pembangunan dan peningkatan kapasitas SDM penting tidak hanya dalam rangka mensinkronkan perencanaan antar daerah di Kawasan Timur Indonesia dan dengan perencanaan pembangunan nasional; namun juga merupakan strategi mempercepat pembangunan kawasan ini di segala bidang. Untuk mengakselerasi isu pembangunan kawasan ini, perlu dipikirkan strategi dan inovasi dalam rangka mengoptimalkan sistim informasi perencanaan pembangunan daerah dibawah kerangka regulasi sistim nasional; serta kebijakan di bidang pembangunan manusia di kawasan ini.

Unduh Catatan Pertemuan Forum Kepala Bappeda Provinsi se KTI II