Memberi masukan signifikan pada agenda pembangunan yang lebih luas

Berita

You are here

 » Sosialisasi Dampak Perkawinan Anak Kepada Anak-Anak di Tingkat SMP dan SMA di Kota Makassar
Sosialisasi Dampak Perkawinan Anak Kepada Anak-Anak di Tingkat SMP dan SMA di Kota Makassar

Indonesia negara ke 7 di dunia dan ke 2 di ASEAN sebagai negara dengan kasus perkawinan anak tertinggi. Sekitar 39,17 persen atau 2 dari 5 anak perempuan usia 10-17 tahun pernah menikah sebelum usia 15 tahun. Sekitar 37,91 persen kawin di usia 16 tahun, dan 22,92 persen kawin di usia 17 tahun.
Sedangkan di Sulawesi Selatan merupakan provinsi urutan ke 12 yang paling banyak kasus perkawinan anak di Indonesia (Data Susenas 2018). Dari range usia, usia perkawinan anak perempuan paling tinggi di usia 16 – 18 Tahun di angka 25,34%, berikutnya di usia < 16 tahun sekitar 7,53%. Beberapa faktor tingginya perkawinan anak antara lain dikarenakan faktor kemiskinan keluarga, tradisi dalam keluarga, pergaulan beresiko, buruknya asah, asih dan asuh dalam keluarga. Dengan tingginya kasus perkawinan anak di Sulsel berdampak pada perempuan yang menikah < 18 tahun rata-rata lama sekolah yang dimiliki 7 tahun atau setara dengan tamat Sekolah Dasar, artinya tingginya tingkat putus sekolah yang disebabkan oleh anak menikah. Berpotensi mewariskan kemiskinan (struktural) karena minimnya skill dan pengetahuan, resiko tertinggi dari Virus Papiloma (HPV) penyebab kanker lebih cepat tertular pada perempuan usia dibawah 17 tahun, atau 5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan usia 18-22 tahun, pasangan suami istri usia anak/ remaja berisiko mengalami gangguan mental sebesar 41% dan persentase perceraian pada perempuan pelaku pernikahan usia anak di tahun 2013 sebesar 4,31 persen, pada tahun 2015 meningkat menjadi 4,53 persen.

Siswa dan Siswi SMP Negeri 7 Makassar sedang menyimak Materi tentang Perkawinan Anak. Kegiatan DI Aula SMPN 7 Makassar
Siswa dan Siswi SMP Negeri 7 Makassar sedang menyimak Materi tentang Perkawinan Anak. Kegiatan DI Aula SMPN 7 Makassar

Untuk itu Yayasan BaKTI melalui Program MAMPU bersama dengan mitra Koalisi Stop Perkawinan Anak melakukan Kegiatan Aksi Kolektif dalam memperingati Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan pada Perempuan dengan mengambil tema Kampanye Stop Perkawinan Anak dengan melakukan beberapa kegiatan penyadaran dalam bentuk Sosialisai di Sekolah-Sekolah (SMP dan SMA) dengan target sasaran anak-anak di sekolah terutama anak di sekolah yang memiliki prevelensi perkawinan anak yang tinggi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membangun komitmen multi stakeholders baik pemerintah, non pemerintah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya agar ada upaya untuk mengurangi terjadinya perkawinan anak, karena Pelaminan Bukan Tempat Bermain Anak. Selanjutnya juga disosialisasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5/2019 tentang Dispensasi Perkawinan yang mendengar dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
Pada bulan Oktober 2019, UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang UU Perkawinan diberlakukan. UU baru ini menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Dengan
diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019, diperkirakan jumlah permohonan dispensasi kawin yang melibatkan anak perempuan ke pengadilan akan meningkat.

Tags Berita: 
Indonesian