Saling belajar dalam meningkatkan kualitas program
dan bekerja sama menyelaraskan upaya pembangunan

Berita

You are here

 » Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah se-Sulsel
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah se-Sulsel

Selama dua hari pelaksanaan di tanggal 7-8 Agustus 2018, Yayasan BaKTI bekerjasama dengan Pusat Analis Kebijakan - Lembaga Administrasi Negara (PUSAKA-LAN) dan Knowledge Sector Initiative (KSI) melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Indeks Kualitas Kebijakan, sebuah instrumen yang sederhana, efektif, mudah untuk digunakan, serta berbasis online yang dapat digunakan untuk menilai kualitas kebijakan publik. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan ini dengan mengundang partisipasi OPD terkait dari pemerintah kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam kegiatan Sosialisasi, instruktur kegiatan dari PUSAKA-LAN mengemukakan latar belakang, konsepsi, tujuan, kegunaan serta manfaat IKK bagi peningkatan kualitas kebijakan publik bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Selain itu, terkait pemberian bimbingan teknis, instruktur kegiatan bersama dengan BaKTI dan perwakilan PKP2A-LAN Makassar memberikan arahan dan simulasi mengenai operasionalisasi pengisian portal berbasis web IKK kepada peserta. 

Sosialisasi IKK melibatkan OPD strategis yang erat kaitannya dengan penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, yang diantaranya adalah Bidang Hukum, Badan Litbang, Bappeda, Bidang Organisasi, dan Dinas-Dinas lainnya tekait pelayanan dasar seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. 

Kegiatan ditutup oleh Bpk. Drs. H. Tautoto Tanna Ranggina, M.Si, Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.  Dalam penutupnya, beliau menekankan bahwa dua kata yang perlu disoroti dalam IKK adalah kata “kualitas” dan “kebijakan”, yaitu dalam kebijakan publik, semua akan bermuara pada bagaimana mendapatkan manfaat dari kebijakan, itulah yang dinamakan kualitas. Karena, apabila kebijakan dikeluarkan namun tidak ada manfaat yang diberikan, maka tidak akan berkualitas dan tidak berdampak nyata.

 

Tags Berita: 
Indonesian