Berikut ini highlights dari Program BaKTI - INKLUSI periode Juli-Desember 2023

Studi Tiru Satgas PPKS Unhas di Satgas PPKS UGM

Pada tahun 2023 Program INKLUSI-BaKTI juga mendukung Penguatan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Universitas Hasanuddin (UNHAS). Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) Satgas PPKS, penyusunan Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Pelatihan Satgas PPKS, dan studi tiru di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta yang dilaksanakan di Yogyakarta, 3-4 Juli 2023 lalu

Studi Tiru di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta dilakukan untuk mempelajari manajamen pencegahan dan penanganan kasus yang dilakukan oleh Satgas PPKS UGM. Satgas PPKS UGM telah cukup maju dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, karena sebelum pembentukan Satgas PPKS UGM, sejak tahun 2020 UGM telah membentuk unit layanan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Studi tiru dilakukan dengan mendengarkan penjelasan manajemen pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, juga mengunjungi dan berdialog dengan lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan Satgas PPKS, di antaranya Unit Konsultasi Psikologi Fakultas Psikologi, Komite Perilaku Profesional dan Health Promoting University FKKMK, Gadjah Mada Medical Center, Asrama Mahasiswa, dan FCC (Fisipol Crisis Center) yang merupakan Satgas PPKS di tingkat fakultas.

Konsultasi Publik Raperda Kota Parepare tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.
Program INKLUSI-BaKTI melakukan advokasi kebijakan berupa Peraturan daerah (Perda), Peraturan bupati (Perbup)/Peraturan walikota (Perwali), dan Peraturan desa (Perdes). Pembentukan Perda dapat didorong melalui DPRD ataupun OPD terkait, atau pun melalui inisiatif DPRD. Dukungan program untuk pembentukan Perda sangat tergantung pada kebutuhan DPRD dan OPD yang terkait.
Di Parepare, melalui YLP2EM Program INKLUSI bekerja sama dengan DPRD Kota Parepare mendorong pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, yang pada 18 Juli 2023 dilakukan Konsultasi Publik untuk ketiga kalinya. Konsultasi Publik dimaksudkan untuk mensosialisasikan Draf Raperda Perlindungan Penyandang Disabilitas, sekaligus meminta masukan dan catatan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Reperda.

Konsultasi publik dilaksanakan di Hotel Kenari Parepare, 18 Juli 2023 yang menghadirkan Tim Penyusun Draf Raperda Perlindungan Penyandang Disabilitas, Jonna Aman Damanik dari Komisi Nasional Disabilitas (KND), Ketua DPRD Parepare, Komisi II DPRD Parepare, dan Program INKLUSI-BaKTI. Peserta yang menghadiri Konsultasi Publik ketiga sebanyak 100 orang.

Konsultasi Publik dibuka oleh Ketua DPRD Parepare, kemudian dilanjutkan dengan pemarapan pokok-pokok Raperda Perlindungan Penyandang Disabilitas oleh Ibrahim Fattah mewakili Tim Penyusun, kemudian dilanjutkan dengan catatan dan masukan dari Jonna Aman Damanik dari Komisi Nasional Disabilitas. Masukan dan catatan juga disampaikan oleh peserta dari berbagai unsur di Kota Parepare, termasuk perwakilan dari organiosasi disabilitas.

Penguatan Fordisma
Tindak lanjut dari Terbitnya Surat Keputusan Bupati Nomor 1182/KPTS/460/XI/2022 tentang Pembentukan Forum Disabilitas Kabupaten Maros, maka Inklusi BaKTI melakukan Penguatan Forum Disabiltas Kabupaten Maros, bertempat  di Leang-leang Bantimurung. Kegiatan ini dikuti oleh pengurus FORDISMA. Hasilnya adalah  adanya program kerja  FORDISMA  Tahun 2023-2024. Kegiatan ini dihadiri juga oleh Bupati Maros yang memberikan sambutan dan arahannya agar lembaga FORDISMA dapat terus aktif memperjuangkan hak-hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Maros. Disampaikan pula bahwa pemerintah daerah senantias mendukung kegiatan-kegiatan ayng dilakukan.

Inklusi Day

Inklusi Day merupakan kegiatan yang digagas oleh KEMITRAAN, salah satu implementing partner dari Program Inklusi. Kegiatan ini dilaksanakan di salah satu desa adat di Kabupaten Maros. BaKTI sebagai salah satu mitra Inklusi juga di undang untuk memeriahkan kegiatan ini, salah satu bentuk partisipasi BaKTI adalah dengan menghadirkan kelompok konstituen dan FORDISMA (Forum Disabilitas Maros) pada kegiatan tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 25 – 26 Agustus 2023. Kegiatan juga dihadiri oleh Bupati Maros, OPD terkait dan Konjen Australis di Makassar.

Pelatihan Penulisan Kreatif, Pengelolaan Website, dan Publikasi Media

Pelatihan Penulisan Kreatif, Pengelolaan Website, dan Publikasi, serta Pelatihan Media untuk staf YESMa dilaksanakan di Kafe Royal Square, Makale, Tana Toraja. Pelatihan oleh Ita Masita Ibnu, M. Ghufran H. Kordi K, Doni, dan Frans Gosali. Peserta pelatihan adalah 7 orang dari staf Program INKLUSI-YESMa, dan 3 orang dari Kelompok Konstituen, di Makale, 21-22 Agustus 2023. 

Sebelumnya, Doni telah memfasilitasi pembuatan website YESMa, yang kemudian selama dua hari dilakukan pelatihan untuk membuat konten berupa berita/artikel, foto, dan video yang akan diupload pada website. Pada hari pertama, peserta dilatih membuat konten berupa berita/artikel, di mana peserta harus membuat tulisan, kemudian dilakukan koreksi dan perbaikan, sehingga dianggap layak diunggah ke website. Pada hari pertama, peserta berlatih bersama M. Ghufran H. Kordi K. Pada hari kedua, peserta dilatih untuk mengunggah tulisan, foto, dan video, serta bagaimana mengelola website. Di hari kedua ini peserta berlatih bersama Ita Masita, Frans, dan Doni. Doni memberikan materi pelatihan secara daring/online.

Dengan adanya website ini, diharapkan YESMa semakin banyak memroduksi berita, artikel, foto, dan video yang diunggah ke dalam website, sehingga memudahkan pencatatan dan pelaporan kegiatan-kegiatan YESMa, sekaligus menjadi media untuk mengenalkan YESMa kepada publik.  

Penguatan Kapasitas Forum Media dan Jurnalis Tana Toraja.

Penguatan Kapasitas Forum Media dan Jurnalis adalah salah satu kegiatan untuk memperkuat Forum Media pada tahun 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk (1) mengenalkan perspektif perspektif gender, disabilitas, dan Inklusi sosial kepada jurnalis; (2) menganalisis pemberitaan-pemberitaan yang bias gender, disabilitas, dan Inklusi sosial; serta (3) melatih jurnalis membuat peliputan dan pemberitaan perspektif gender, disabilitas, dan Inklusi sosial. Pelatihan ini menggunakan buku Panduan Jurnalis Berperspektif Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial

Penguatan Kapasitas Forum Media dan Jurnalis di Tana Toraja dilaksanakan di Kafe Royal Squar Makale, yang difasilitasi oleh Rusdin Tompo, sedangkan M. Ghufran H. Kordi K dan Fred Soselisa sebagai narasumber. Peserta Pelatihan sebanyak 12 orang yang berasal dari media cetak, elektronik, dan online. Pelatihan ini dilaksanakan 22-23 Agustus 2023 di Makale Kabupaten Tana Toraja. 

Pada hari pertama, Pelatihan dibuka oleh Koordinator Program INKLUSI-YESMa, Matias Tanan, kemudian dilanjutkan dengan materi mengenai Berita Inklusif oleh M. Ghufran H. Kordi K, dan Pengalaman Menulis Berita Inklusif oleh Fred Soselisa. Selanjutnya, Rusdin Tompo memandu peserta untuk menganalisis berita-berita yang bias dalam diskusi kelompok, kemudian dipresentasikan. Pada hari kedua, rencana peliputan, yaitu rencana liputan untuk berita perempuan, berita mengenai anak, berita penyandang disabilitas. Materi terakhir adalah presentasi dan diskusi mengenai Jurnalisme Advokasi.

Penguatan Kapasitas Forum Media dan Jurnalis Maros

Penguatan Kapasitas Forum Media dan Jurnalis di Maros dilaksanakan di Kafe Alfayyed pada 01 September 2023. Pelatihan diikuti oleh 18 jurnalis dari media cetak, elektronik, dan online. Pelatihan ini difasilitasi oleh Kamaruddin Aziz dan M. Ghufran H. Kordi K sebagai narasumber. Pelatihan ini menggunakan buku Panduan Jurnalis Berperspektif Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial.

Setidaknya 4 materi disampaikan dalam pelatihan, yaitu: (1) Liputan dan Pemberitaan Inklusif; (2) Diskusi & presentasi berita yang bias Perempuan, Anak, Disabilitas, Kelompok Marginal, dan Rentan; (3) Mempersiapkan Peliputan untuk Pemberitaan Perempuan, Anak, Disabilitas, Kelompok Marginal dan dan Rentan; dan (4) Jurnalisme Advokasi.

Pelatihan dibuka oleh Koordinator Program INKLUSI-BaKTI Maros, Ismawati. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari M. Ghufran H. Kordi K yang menyampaikan materi tentang Liputan dan Pemberitaan Inklusif. Materi M. Ghufran H. Kordi K menyoroti informasi dan pemberitan yang biasa terhadap Perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marginal lainnya, kemudian juga disampaikan instrumen yang perlu dirujuk, istilah dan diski yang digunakan dan seterusnya. Setelah itu, dilanjutkan dengan diskusi mengenai Berita yang bias Perempuan, Anak, Disabilitas, Kelompok Marginal, dan Rentan, dengan merujuk pada presentasi yang disampaikan M. Ghufran H. Kordi K. Peserta menyampaikan informasi-informasi yang bias, baik yang dilakukan oleh mereka karena kurang pengetahuan dan informasi, tapi juga pada ruang rendaksi atau editor, ada juga perbaikan atau penambahan yang kadang menyebabkan pada perubahan.

Diskusi dilanjutkan dengan materi Mempersiapkan Peliputan untuk Pemberitaan Perempuan, Anak, Disabilitas, Kelompok Marginal dan dan Rentan. Pada sesi ini peserta diminta untuk membuat liputan atau berita, baik yang sudah ada maupun yang baru, setidaknya memenuhi unsur Inklusi, misalnya judul yang tidak bias, isinya sesuai dengan kaidah jurnalis tapi memasukkan unsur-unsur Inklusi, dan advokasi untuk perubahan dan perbaikan. Untuk itu peserta harus bekerja masing-masing sesuai dengan media. Pada unsur advokasi ini teman-teman harus membuat garis bawah, karena itu merupakan bagian dari materi Jurnalisme Advokasi. Nanti presentasi dari teman-teman akan didiskusikan untuk melihat, bagaimana isi berita terkait dengan isu yang diangkat dan ada yang diadvokasikan di dalam berita tersebut.

Pelatihan Penulisan Kreatif, Pengelolaan Website, dan Publikasi Media

Pelatihan Penulisan Kreatif, Pengelolaan Website, dan Publikasi Media di Ambon diikuti oleh staf Rumah Generasi sebanyak 10 orang. Pelatihan dilaksanakan pada 12-13 September 2023 di Kafe View, yang difasilitasi oleh Victoria Ngantung, M. Ghufran H. Kordi K, Doni, dan Frans Gosali.

Hari pertama, pelatihan dibuka oleh Direktur Yayasan BaKTI, Muhammad Yusran Laitupa. Dalam sambutannya, Yusran menyampaikan, BaKTI mendukung peningkatan kapasitan lembaga mitra, termasuk apa yang dibutuhkan oleh mitra, termasuk pembuatan dan pengelolaan website. Karena Rumah Generasi sudah mempunyai website dan pengelolaanya sudah cukup baik, maka yang dibutuhkan adalah bagaimana memperkaya konten.  

Kemudian dilanjutkan dengan materi Membuat Berita/Opini. Setelah penyampaian materi, peserta diminta membuat berita/tulisan per orang. Tulisan-tulisan yang telah dibuat kemudian dikoreksi secara bersama-sama untuk memperbaiki dan menambahkan informasi-informasi penting sehingga dianggap layak diunggah ke website.

Pada hari kedua, peserta berlatih mengunggah tulisan, foto, dan video ke dalam website, sekaligus menghapus dan menggantikan materi yang lain. Di hari kedua ini peserta didampingi oleh Doni, Victoria Ngantung, dan Frans Gosali. Doni menyampaikan materi mengenai manajemen website dan keamanannya secara daring.

Penguatan Kapasitas Forum Media dan Jurnalis.

Penguatan Kapasitas Forum Media dan Jurnalis di Ambon dilaksakan pada 13-14 September 2023 di Kafe View. Pelatihan diikuti oleh 13 jurnalis media cetak, elektronik, dan online, yang difasilitasi oleh Insani, jurnalis senior dan aktivis Perempuan di Ambon. Sedangkan M. Ghufran H. Kordi K menyampaikan materi mengenai Liputan dan Pemberitaan Inklusif. Pelatihan ini menggunakan Panduan Jurnalis Berperspektif Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial.

Pada hari pertama, pelatihan dibuka oleh Direktur Yayasan BaKTI Muhammad Yusran Laitupa, yang menyampaikan bahwa isu Inklusi dan inklusif adalah isu global dan isu kemanusiaan.  Karena itu, kita semua berkewajiban untuk turut serta menyampaikan isu tersebut, dan ikut memperbaiki kehidupan kelompok rentan, minoritas, dan marginal. Media mempunyai posisi yang strategis, karena itu Program INKLUSI dan BaKTI ikut memperkuat jurnalis.

Materi mengenai  Liputan dan Pemberitaan Inklusif disampaikan oleh M. Ghufran H. Kordi K yang dilanjutkan dengan tanya jawab. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi dan mendiskusikan Berita yang bias Perempuan, Anak, Disabilitas, Kelompok Marginal, dan Rentan. Peserta mengidentifikasi berita yang telah dibuat sebelumnya, kemudian diberi catatan dan dipresentasikan.

Pada hari kedua, dilanjutkan dengan materi Mempersiapkan Peliputan untuk Pemberitaan Perempuan, Anak, Disabilitas, Kelompok Marginal dan dan Rentan. Peserta membuat rencana peliputan, siapa-siapa yang perlu diwawancarai, hingga dokumen yang perlu dipelajari. Materi terakhir adalah Jurnalis Advokasi yang disampaikan melalui presentasi Insani.

Sinergi Monev Program dan Keuangan BaKTI (SINAKTI)

Pada September-Oktober 2023 Yayasan BaKTI melaksanakan Sinergi Monitoring Evaluasi Program dan Keuangan BaKTI (SINAKTI) di enam wilayah yang merupakan wilayah kerja Program INKLUSI-BaKTI. SINAKTI dilakukan untuk Program INKLUSI-BaKTI dan mitra BaKTI pelaksana Program INKLUSI. SINAKTI telah dilakukan di RPS Kendari, Rumah Generasi Ambon, dan YESMa Tana Toraja. Kegiatan ini berlangsung di Kendari, 5-8 September 2023; Ambon, 19-22 September 2023; Tana Toraja, 19-22 September 2023.

SINAKTI bertujuan untuk: (1) melakukan review dan audit terhadap laporan keuangan Program INKLUSI pada periode program tahun 2022; (2) melakukan penilaian dan konfirmasi terhadap progres laporan kegiatan yang telah dibuat; (3) membantu pengurus dan anggota/staf mitra meningkatkan kinerja pelaksanaan dan pelaporan program kemitraan; (4) mereview perkembangan tata kelola organisasi mitra; serta (4) memberikan rekomendasi perbaikan pada pelaksanaan program maupun organisasi mitra.

Sebagai bentuk ‘audit’ dan ‘evaluasi’ pada program dan keuangan yang dilakukan secara partisipatif, pelaksanaan SINAKTI melibatkan lembaga mitra pelaksana Program INKLUSI-BaKTI, stakeholders, dan penerima manfaat.

Sedangkan tim yang melakukan SINAKTI adalah Santy Reza Rieuwpassa, Andi Patongai, Oktavius Samsurya Kadang, Nurmiyanti, Lydia Ranggalele, M. Ghufran H. Kordi K, Lenny Jaurentius, dan M. Taufan Hidayat.

Pelaksanaan SINAKTI dilakukan dengan pengisian kertas kerja, presentasi kertas kerja, diskusi, wawancara, dan pengecekan vendor. Kertas Kerja adalah kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang dijawab secara tertulis oleh peserta, kemudian dipresentasikan, didiskusikan, atau dikonfirmasi untuk memastikan bahwa jawaban yang diberikan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan dan melibatkan mereka.

Kertas Kerja untuk stakeholders dan penerima manfaat berisikan daftar pertanyaan mengenai pengetahuan mereka terhadap Program INKLUSI, keterlibatan mereka dalam pelaksanaan kegiatan (sebagai peserta/fasilitator/narasumber/panitia, dan lainnya), apa yang diperoleh (transportasi, konsumsi, honor, dan lain-lain) dan nilainya ketika mengikuti kegiatan, hingga catatan dan komentar terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

Dengan memadukan audit program dan keuangan yang dilaksanakan secara partisipatif, SINAKTI diharapkan memperkuat pencapaian program dan pelaporan keuangan Program INKLUSI. Di samping itu, dapat meningkatkan kapasitas lembaga mitra, baik dalam pengelolaan program maupun kelembagaannya.

Workshop penyusunan draft KAA-2024

KAA (Key Annual Achievement) merupakan salah satu kerangka dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan. KAA akan memberikan Batasan dalam bentuk indikator capaian yang dapat di ukur. Salah satu tujuan dalam penyusunan KAA adalah 1) menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan, 2) Menyusun indikator capaian, 3) Bagaimana cara mengukur indikator capain.

Program Inklusi BaKTI melaksanakan workshop penyusunan draft KAA tahun 2024 dengan melibatkan internal Inklusi BaKTI, dengan harapan agar draft KAA ini nantinya sudah dapat dijadikan bahan untuk diskusi dalam penyusunan KAA tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari yaitu tanggal 14 dan 15 September 2023 bertempat di Kantor BaKTI dan Café Papa Ong.
 

Studi Tiru DPRD Tana Toraja di Yogyakarta

Pada tahun 2023 Program INKLUSI-BaKTI juga mendukung penyusunan kebijakan daerah melalui inisiatif DPRD Toraja. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan Draft Peraturan Daerah Tentang Kabupaten Inklusif, harmonisasi perundang-undangan di Kementerian Hukum dan HAM kantor wilayah Sulawesi Selatan, dan Studi Tiru di Kota Yogyakarta. Studi tiru dilakukan untuk mempelajari pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak – hak penyandang disabilitas di kota yang telah cukup maju dalam peraturan (regulasi) dan pelayanan dasar bagi penyandang disabilitas. Kota Yogyakarta telah dianggap cukup maju, termasuk pada Lembaga legislative, Eksekutif (Pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan), serta pada bidang pelayanan dasar (Pendidikan dan Kesehatan). Sehingga perlu juga dipelajari oleh DPRD Toraja. Peserta studi tiru dari DPRD Tana Toraja terdiri dari Pimpinan DPRD, Pansus Ranperda Kabupaten Inklusif, dan staf secretariat dewan. Studi ini terlaksana mulai 4-6 September 2023. 

Hari pertama studi tiru dilakukan di dua tempat, yaitu di Puskesmas Sentolo 1 Kecamatan Sentolo Kab. Kulon Progo, diterima oleh Kepala PUSKESMAS Sentolo 1 dan staff beserta pemerintah kelurahan dan Kelompok Disabilitas binaan. Selanjutanya menuju ke Kalurahan (desa) Palbapang, Bantul. Kalurahan (desa) ini adalah salah satu desa inklusif yang terletak di kab. Bantul. Dalam kunjungan ini diterima oleh Lurah dan jajarannya, Kelompok Disabiltas, dan Fasilitator SIGAB.

Pada hari kedua kunjungan, ke DPRD Kota Yogyakarta dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Pada kunjungan ke DPRD Kota Yogyakarta diterima oleh staff Sekretariat Dewan (SETWAN). Pada kunjungan ini lebih banyak dilakukan dialog  antara DPRD Tana Toraja dengan Setwan DPRD Kota Yogyakarta. Lalu dilanjutkan kunjungan ke Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi untuk mengetahui kegiatan tentang Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan. Rombongan DPRD Tana Toraja diterima oleh Kepala Bidang Ketenagakerjaan, Kepala ULD Ketenagakerjaan, dan staf. 
Kunjungan hari ketiga di dinas Pendidikan dengan melibatkan ULD Pendidikan dan Kepala Sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif. Tim ULD Pendidikan Kota Yogyakarta menyampaikan tentang program afirmasi disabilitas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Pendidikan dan Resource Center.

Pelatihan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Lingkup Universitas Hasanuddin

Selain studi tiru yang telah dilakukan, penguatan kapasitas Satgas PPKS juga dilakukan melalui pelatihan yang mencakup pencegahan dan penanganan kasus Kekerasan Seksual. Selain Satgas PPKS Unhas, juga perlu penguatan kepada setiap fakultas yang secara khusus menjadi tempat terjadinya interaksi yang intens diantara warga kampus yaitu tenaga kependidikan, pegawai administrasi, mahasiswa, petugas kebersihan dan warga kampus lainnya. Olehnya itu akan dilakukan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Hasanuddin.

Kegiatan ini bertujuan :

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai upaya dan bentuk pencegahan kekerasan seksual dalam lingkup universitas.
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses dan mekanisme penanganan kasus kekerasan sesual berdasarkan PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021.
3. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai pelanggaran etik dan pelanggaran hukum
4. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai proses wawancara dan teknik konseling bagi korban dan terlapor.

Pelatihan yang dilaksanakan selama 2 hari selama 21-22 September 2023 dilaksanakan di Ruang Rapat Alt.4 Gedung Rektorat Universiatas Hasanuddin. Pelatihan ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni,dan Sistem Informasi/Ketua Satgas PPKS UNHAS. Fasilitator dan narasumber kegiatan berasal dari Satgas PPKS UGM dan Clinical Psykologist Makassar.

KEBIJAKAN DAERAH

Peraturan Desa Inklusif
Pemerintah Desa/ Kelompok Konstituen Terbitnya 12 Peraturan Desa Inklusi di 12 Desa dampingan INKLUSI BaKTI di Kabupaten Maros. Penetapan Peraturan Desa ini melalui proses Konsultasi Publik sebelumnya. 12 Desa tersebut yakni Desa Simbang, Desa Samangki, Desa Tanete, Desa Damai, Desa Lekopancing, Desa Toddopulia, Desa Borimasunggu, Desa Borikamase, Desa Mattirotasi, Desa Baruga, Desa Minasa Baji, dan Desa Mangeloreng. Proses penyusunan Peraturan Desa ini dimulai sejak April 2023 sampai September 2023.

Penetapan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Komisi Daerah Disabilitas  Kabupaten Maros. 
Advokasi ini dimulai dengan pembentukan Tim penyusun Perbup terdiri dari  Dinas Sosial, Peksos dan Bagian Hukum  serta Fordisma dengan Tugas melaksanakan pemantauan evaluasi dan advokasi pelaksanaan penghormatan , perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah. (Dinas Sosial ). Dan salah satu mandat dalam Bab V terkait pengangkatan Komisioner Komisi Daerah Disabilitas.]

Penjaringan Komisioner di fasilitasi oleh Dinas sosial dan fordisma menunjuk Tim penjaringan 5 orang  (Dinas Sosial, Bagian Hukum, Fordisma, Peksos, Inklusi BaKTI)  yang bertugas akan melakukan interview kepada calon komisioner, dan telah terpilih 7 komisioner KDD Maros melalui penjaringan yang terdiri dari 4 orang unsur  disabilitas  dan 3 orang dari Non Disabilitas. Proses menunggu audiensi dengan Bupati untuk Pengukuhan Komisioner KDD Kabupaten Maros Periode 2023-2026.
 

Penetapan Peraturan Bupati  Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan  Inklusif di Kabupaten Maros.
Advokasi ini dimulai dengam pembentukan Tim penyusun untu drafting dari dinas Pendidikan dan Bagian Hukum, Perbup ini meliputi  : penyelenggaran Pendidikan inklusif, akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas, Unit layanan disabilitas bidang Pendidikan,hak dan kewajibann, Kerjasama dan kemitraan, pembinaan,monitoring dan evaluasi, penghargaaan dan sangsi, pembiayaan. (Dinas Pendidikan), dan tindak lanjut perbup ini telah terbit Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan No. 421.9/33/KPTS/DISDIKBUD  menetapkan sekolah piloting dari di 14 Kecamatan  dengan satu sekolah / Kecamatan jenjang Pendidikan PAUD, SD, SMP. Dan Telah dilaksanakan  peningkatan kapasitas Pendidikan Inklusi Bagi 14 sekolah  tenaga Pendidik PAUD.

Penetapan Peraturan Bupati  Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Bagi Anak. 
Kegiatan ini diawali dengan pembentukan Tim penyusun dari dinas DP3ADALDUKKB dan Bagian Hukum, kebijakan ini sebagai salah satu kebijakan teknis sebagai turunan dari perda Sistem Perlindungan Anak  Kabupaten Maros, wujud kebijakan Inklusi pemerintah daerah serta pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat da lam penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak.  (DP3ADALDUKKB) pertemuan ini dilaksanakan dengan beberapa kali pertemuan  dengan menghadirkan Mitra Inklusi PKBI , Pendidikan, Kesehatan, Perhubungan, Bappeda, BPBD,UPTD PPA,Peksos, Dinas Sosial.

Penetapan Keputusan Bupati tentang RAD Kabupaten Layak Anak 
Sebagai pedoman bagi OPD dalam  mengintegrasikan kabupaten layak anak dalam program kegiatan tahun 2022-2026.

Penguatan Klinik PPRG Maros
Proses Advokasi ini  untuk memaksimalkan kelembagaan  PPRG Inklusi di Kabupaten maros. Dan melalui Bappelitbangda dan DP3DALDUKKB telah  dilaksanakan pertemuan koordinasi bagi Draiver PUG -PPRG Inklusi (Beppelitbangda, Keuangan DP3ADALDUKB, Inspektorat, PMD) untuk strategi dan peran Draiver dalam pelaksanaan  PPRG Inklusi.

Pertemuan ini ditindaklanjuti dengan: 

• Keputusan Bupati  Nomor 299/KPTS/266/1/2023 tentang Pembentukan Tim Asistensi Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender yang Inklusi Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023. 
• Keputusan Bupati  Nomor 405/KPTS/266/1/2023 tentang Pembentukan Tim Focal Poin Pengarusutamaan Gender Lingkup  Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023. 
• Keputusan Bupati  Nomor 418/KPTS/265/1/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023.
• Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang  Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan ini akan  menjadi kebijakan teknis dalam penganggaran  yang responsive gender bagi semua OPD.

Penyusunan SOP UPTD PPA
Advokasi ini awali dengan pembentukan Tim Penyusun Perbup, Dokumen SOP  dan Mekanisme Layanan, terdiri dari DP3ADALDUKKA dan Bagian Hukum. Selanjutnya dilaksanakan pertemuan secara regular dengan stakeholder terkait yaitu  Dinas Sosial, Pendidikan, BPBD, Bappeda, Pendidikan, Dukcapil, Kelompok Konstituen Bidang Pengaduan, DP3A, UPTD PPA, SLRT, Peksos, Kesehatan, dan NGO.