Pandemi Covid-19 telah mengubah cara kita bekerja dan beraktivitas, memaksa kita berinovasi dan beradaptasi menyusun kembali agenda serta strategi merespons perubahan agar tetap mencapai tujuan dan berdampak di tahun yang penting ini.

Inipula yang menjadi semangat Yayasan BaKTI dan Forum KTI dalam menjalankan mandat sebagai organisasi pertukaran pengetahuan, untuk melaksanakan perhelatan penting Road to Festival Forum KTI sebagai rangkaian Festival Forum KTI yang baru akan digelar di tahun 2022 mendatang di Nusa Tenggara Timur. Pandemi COVID-19 tak mengurungkan niat perayaan lahirnya beragam inisiatif yang menunjukkan keberhasilan kolaborasi berbagai pihak dalam menjawab beragam tantangan pembangunan di berbagai pelosok di kawasan timur Indonesia.

“Kolaborasi menjadi kata kunci yang tak kalah penting setelah adaptasi di masa pandemi ini. Kita dituntut untuk bersinergi, bekerja sama secara kolaboratif dengan berbagai pihak, beradaptasi dalam berbagai tanggung jawab dan peran, menempatkan empati di saat melewati masa-masa penuh tantangan ini untuk meraih tujuan bersama” Prof. Dr. Ir. Hj. Winarni Monoarfa, MS (Ketua Pokja Forum KTI).

Road to Festival Forum KTI yang diselenggarakan secara online akan mengangkat tema 'Semangat Kolaborasi untuk Indonesia' dan dilaksanakan pada 26 - 27 Oktober 2021 melalui aplikasi Zoom.  Selain mengangkat enam inisiatif cerdas dari Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Tenggara, Papua, dan Papua Barat, event ini juga menghadirkan Sambutan dukungan pelaksanaan Road to Festival Forum KTI dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A., M.B.A. dan Erna Witoelar – Advisory SDGs Academy Indonesia.  

Berikut dengan bangga kami perkenalkan keenam inisiatif cerdas yang diangkat pada perhelatan Road to Festival Forum Kawasan Timur Indonesia.

Sistem Pertanian Terintegrasi

Nusa Tenggara Timur memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Setidaknya ada 1,5 juta hektar lahan pertanian di daerah tersebut. Namun lebih banyak warga bumi flobamora ini memilih untuk menjadi buruh di luar negeri. 
Kondisi lahan di Nusa Tenggara Timur memang cukup menantang. Lapisan tanah yang dangkal dan berbatu-batu karang membuat lahan sulit dikelola. Kondisi iklim yang kering dengan sumber air yang terbatas menambah berat tantangan pengelolaan lahan untuk pertanian di sana.

Kondisi alam yang sulit sebenarnya bisa direkayasa dengan praktik pertanian yang cerdas. Kemajuan ilmu pengetahuan dan tekonlogi telah memungkinkan pertanian di lahan yang kering dan berkarang seperti di Nusa Tenggara Timur bisa memberi hasil yang lebih baik. Namun tidak mudah untuk meyakinkan warga agar dapat mengubah pola pikir warga dalam melihat tantangan sebagai sebuah peluang menuju kesuksesan.

Praktik pertanian organik terpadu dan terintegrasi menjadi solusi yang ditawarkan oleh Gestianus Sino. Sedikit nekat, Gesti membeli lahan untuk dijadikan lahan pertanian. Lahan mulai ditata, batu karang yang menutupi sebagaian besar lahan dibongkar dan dipindahkan.

Gesti mulai menata lahan seluas 1.000 meter persegi untuk kegiatan budidaya sayur dan ternak. Bersama teman-temannya di GS Organic, Gesti percaya bahwa pertanian yang baik untuk lahan kering berkarang NTT adalah pertanian organik terintegrasi.

Tidak sedikit orang yang meragukan kebun sayur Gesti. Memang, tantangan yang terbesar  adalah menghadapi pesimisme orang-orang di sekitar yang menganggapnya gila karena membongkar karang. Namun Gesti selalu yakin bahwa metode pertanian yang diterapkannya ini dapat mengubah lahan berkarang tersebut menjadi lahan pertanian yang produktif.

Perlahan-lahan upaya mengelola lahan pertanian ini mulai menunjukkan hasil.  Tanaman sayur tumbuh subur di atas lahan yang  telah lama tertidur. Setelah beberapa kali panen sayur organik, berangsur-angsur semakin banyak pihak yang mulai melirik apa yang dikerjakan GS Organik.

Tidak sedikit pihak yang mengunjungi dan kemudian mendukung kebun GS Organic. Ada yang dari Bank Indonesia KPw Provinsi NTT, Kementerian Pertanian, Kominfo, dan Kemendesa. Masing-masing pihak terlibat dan memberi dukungan dengan cara berbeda.   Namun semua pihak telah sama-sama melihat sendiri bagaimana pola pertanian yang diterapkan GS Organic dapat menciptakan kemandirian pangan, mendatangkan manfaat ekonomi, dan tidak merusak lingkungan.  

Sejauh ini kegiatan pertanian organik terintegrasi yang dilakukan sudah membawa dampak, bagi Gesti dan keluarga, tetangga dan kerabat, dan kelompok-kelompok tani dampingan. 
Kegiatan ini telah menghadirkan makanan yang sehat bagi keluarga, meningkatkan ekonomi keluarga dengan menjual produk horti, ternak, serta pupuk.

Kelompok mitra dan dampingan GS Organik juga telah mempraktikan pola pertanian organik terintegrasi. Selain itu GS Organik juga memberi bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi siswa dan mahasiswa yang menjalanka nmagang dan PKL di kebun GS Organik
Perubahaan yang paling dirasakan Gesti bersama GS Organik adalah terbukanya kesempatan bermitra dengan lebih banyak orang dan lembaga untuk bisa mengajak orang lain mempraktikan pola pertanian organik terpadu. Tidak sedikit pelajar dan mahasiswa yang datang ke kebun GS Organik untuk mempelajari metode pertanian organik terpadu di sana.

Bagi Gesti dan GS Organik, apabila sebuah pekerjaan dilakukan secara total dan cerdas, pasti ada solusi untuk setiap permasalahan. Kreativitas dan keberanian untuk selalu berinovasi menjadi dua hal utama yang menjadi kunci sukses GS Organik dengan metode pertanian organik terintegrasi.

Pengetahuan untuk Kebijakan

Di Sulawesi Selatan, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dan Yayasan BaKTI melaksanakan program rintisan Penyusunan Kebijakan Berbasis Pengetahuan yang didukung oleh Knowledge Sector Initiative (KSI) yang merupakan kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia. KSI didanai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) dan dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/BAPPENAS).

Melalui program ini, untuk pertama kalinya di Sulawesi Selatan, pemerintah provinsi bekerja bahu membahu dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan lembaga swadaya masyarakat untuk menghasilkan sebuah kebijakan berbasis pengetahuan setelah melalui satu  siklus penyusunan kebijakan dimana suatu agenda prioritas daerah didukung melalui sebuah kajian terapan yang menjadi dasar penyusunan suatu kebijakan. 
Sejak awal 2019 telah dilaksanakan serangkaian diskusi multipihak dalam rangka mengidentifikasi, menyepakati dan merekomendasikan isu prioritas yang perlu dikaji secara mendalam melalui tahapan proses agenda setting. Juga telah diselesaikan pelaksanaan kajian kolaborasi rantai nilai komoditas sutra berdasarkan hasil rekomendasi proses agenda setting. Proses advokasi dan formulasi kebijakan berdasarkan rekomendasi hasil kajian tengah berlangsung dan akan menghasilkan sebuah Peraturan Gubernur Labelisasi Sutra Sulawesi Selatan.

Peraturan Gubernur Labelisasi Sutra Sulawesi Selatan menjadi sebuah produk kebijakan yang spesial karena  proses penyusunannya telah menghadirkan perubahan. Jika sebelumnya penyusunan kebijakan masih lebih didasarkan pada asumsi dan belum sepenuhnya berbasis pengetahuan, maka pergub labelisasi sutra  yang baru saja ditandatangani ini lahir dari sebuah upaya kolaboratif multi pihak  yang melaksanakan kajian bersama mempersatukan beragam bidang keilmuan.

Melalui program rintisan pengembangan pengetahuan untuk penyusunan kebijakan ini, kita dapat melihat interaksi antar aktor dalam model ekosistem pengetahuan, di antaranya (i) knowledge producer, yaitu para peneliti di lembaga pemerintah, universitas dan non-pemerintah termasuk di LSM; (ii) knowledge user, dalam hal ini adalah pemerintah selaku penyusun kebijakan; dan (iii) knowledge intermediaries, yang menjembatani proses produksi pengetahuan menjadi kebijakan yang dijalankan misalnya oleh LSM seperti Yayasan BaKTI.

Selain berupaya membangun proses perumusan kebijakan yang bersandar pada hasil kajian, program ini juga mendorong keterlibatan banyak pihak dalam proses tersebut. Karena itulah pelaksanaan kajian ini melibatkan peneliti dari organisasi pemerintah daerah (Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan), organisasi non pemerintah (Yayasan BaKTI dan SRP Payo-Payo), dan para akademisi dari Universitas Hasanuddin, Makassar. Pengkajian ini kemudian berhasil membangun rancangan studi yang mengintegrasikan sejumlah kerangka analitis dari beragam perspektif berbeda, dan menyajikan laporan hasil kajian kepada pihak-pihak yang berpotensi membawanya ke proses-proses perumusan kebijakan.

Proses formulasi kebijakan berdasarkan hasil rekomendasi kajian saat ini sedang berlangsung berupa penyusunan Peraturan Gubernur Labelisasi Sutra Sulawesi Selatan. Proses pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) ini sudah berlangsung dan saat ini sedang dalam proses konsultasi ke Kemendagri. Harapannya dalam waktu dekat Peraturan Gubernur Labelisasi Sutra Sulawesi Selatan dapat ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Proses penyusunan kebijakan ini melibatkan multi pihak dari pemerintah daerah, akademisi, LSM, dan sektor swasta.

Program rintisan ini masih terus berlanjut, namun sudah banyak pembelajaran yang diperoleh dari proses panjang ini. Keberhasilan memilih tema kajian dalam proses agenda setting, desain kajian, hasil kajian, rekomendasi kebijakan yang berhasil dirumuskan, keterlibatan para pihak di seluruh tahapan, dan berlanjutnya upaya untuk menghasilkan kebijakan berbasis pengetahuan, seluruhnya telah menghasilkan pelajaran berharga yang mungkin bisa diterapkan dalam usaha serupa di tempat-tempat lain.

Optimalisasi PAD Melalui Pajak dan Retribusi Online

Sejak tahun 2018 masyarakat Maluku Tenggara telah mengenal sebuah sistem aplikasi online yang berhasil mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi. Sistem aplikasi yang menggunakan alat yang disebut smart register ini dipasang di tempat-tempat usaha dan terhubung dengan semua objek pajak retribusi seperti restoran, hotel, tempat hiburan, semua objek pungutan pajak dan retribusi termasuk bandara dan terminal.

Smart register mencatat seluruh transaksi secara real time. Setiap transaksi akan terbaca dalam sistem yang terhubung dengan Bapenda sehingga dapat memantau melalui dashboard. Bahkan sistem ini terhubung dengan perangkat android sehingga bisa dipantau dari mana saja.  

Ide menggunakan smart register ini lahir dari tekad pemerintah kabupaten Maluku Tenggara untuk mengatasi empat tantangan utama yang sebelumnya dihadapi  Maluku Tenggara, yaitu belum optimalnya PAD dari pajak dan retribusi, rendahnya kesadaran membayar pajak dan retribusi, belum transparannya pengelolaan pajak dan retribusi, serta masih sulitnya pengawasan terhadap pelaku 
usaha.

Seluruh pihak yang terlibat, bersama-sama menjalankan kegiatan dan mensosialisasikan penggunaan aplikasi smart register kepada pelaku usaha dan masyarakat. Sosialisasi dilakukan dengan pendekatan persuasif, menemui pelaku usaha dan wajib pajak secara langsung. Seluruh OPD yang terlibat memberikan dukungan dalam bentuk penguatan regulasi, penyediaan anggaran, dan pelaksanaan berbagai kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM ASN .

Sistem online pajak dan retribusi menggunakan aplikasi smart register berhasil meningkatkan PAD dari dari pajak restoran, rumah makan, hotel, tempat hiburan dan berbagai jenis retribusi lainnya. Selama dua tahun berjalan adalah pendapatan asli daerah terutama dari pajak hotel dan restoran mengalami peningkatan sebesar 50 hingga 100 persen per objek pajak.

Suksesnya penggunaan aplikasi smart register dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi tak lepas dari usaha kolaboratif antara Badan Pendapatan Daerah dan Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) dan berbagai OPD terkait , DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Korsupgah KPK RI, dan dukungan dari kepala daerah

Dengan pengelolaan yang kini lebih transparan, kehadiran smart register berhasil menghindarkan penyalahgunaan wewenang dan tindak korupsi di sektor pajak dan retribusi. Penggunaan sistem aplikasi online juga mampu mengubah perilaku ASN dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien dan bagi wajib pajak untuk mengetahui hingga membayarkan pajak kapan saja dan dimana saja dengan alat komunikasi yang dimilikinya. Selain itu, penggunaan sistem ini turut mengubah perilakku petugas dan wajib pajak/retribusi untuk memanfaatkan teknologi sehingga terjadi efisiensi pengeluaran anggaran belanja dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memantau pajak dan retribusi.

Kolaborasi Badan Pendapatan Daerah dan Bank Pembangunan Daerah Maluku berhasil menjangkau lebih banyak wajib pajak/retribusi dalam waktu yang lebih singkat. Kolaborasi ini juga melanggengkan budaya saling mendukung untuk kemajuan bersama dimana semua pihak yang terlibat bisa saling mengisi dan melengkapi mengatasi masalah yang ditemui sesulit apapun itu sembair mengikis ego sektoral antar SKPD maupun antara Daerah

Dari waktu ke waktu semakin banyak dampak positif yang sangat dirasakan di tengah tuntutan pembangunan terus meningkat.  Selain terus mengoptimalkan penggunaan aplikasi online untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui lebih banyak sumber, penggunaan aplikasi online juga menjadi terobosan awal untuk pemanfaatan teknologi dalam berbagai bidang lainnya sebagai bagian dari pembenahan sistem kerja dan budaya kerja yang selama ini masih bersifat manual.

Sejahtera dengan Perencanaan Pembangunan Kampung yang Sinergis

Tantangan permasalahan layanan dasar di Papua dan Papua Barat dirasa belumlah cukup tertangani hanya dengan upaya peningkatan kapasitas unit layanan dan kampung.

Tampak bahwa persoalan kesehatan dan pendidikan yang terjadi sebagian besar adalah persoalan yang berulang dari tahun-tahun sebelumnya. Namun metode penanganan yang dilakukan pun masih sama di setiap tahunnya. Oleh karena itu, perlu ada perubahan pada pola kerja dan perencanaan.

Belajar dari kondisi yang terjadi ini, ide untuk membangun sinergi antara kampung dan unit layanan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk menghadapi masalah-masalah kesehatan maupun pendidikan di masyarakat muncul dan mulai dikembangkan.

Bersinergi dalam hal ini adalah memadukan upaya dan sumber daya yang dimiliki antara kampung dan unit layanan dasar kesehatan dan pendidikan untuk menjawab permasalahan yang dialami bersama-sama. Membangun sinergi bersama dengan pihak-pihak yang telah memperoleh peningkatan kapasitas sebelumnya, diyakini dapat memberikan dampak yang lebih luas dalam menghadapi permasalahan layanan dasar.

Sinergi perencanaan adalah sebuah model yang diperkenalkan Program KOMPAK - LANDASAN di 8 Kabupaten di Papua dan Papua Barat. Model sinergi perencanaan mendorong kerja sama antar unit pemerintahan, termasuk unit layanan, untuk saling mengisi dan melengkapi dalam upaya bersama membangun sebuah rencana agar pelaksanaan pelayanan dasar khususnya bidang kesehatan dan pendidikan dapat lebih cepat mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Dengan demikian, rencana yang disusun oleh unit-unit yang berbeda namun beroperasi di wilayah yang sama dapat saling terhubung dan saling mendukung saat mengatasi permasalahan.

Jika selama ini kampung dan unit layanan membuat perencanaan untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri-sendiri, maka dalam sinergi perencanaan ini, kampung dan unit layanan bekerja sama mulai dari tahap perencanaan. Kehadiran unit layanan ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah kerja unit layanan tersebut berada. Upaya dari unit layanan akan memberikan hasil yang lebih efektif bagi masyarakat manakala masyarakat juga turut melakukan peran mereka untuk mendukung tercapainya hasil yang diharapkan.

Dalam konsep bersinergi, puskesmas sebagai unit layanan dasar kesehatan dan sekolah sebagai unit layanan dasar pendidikan turut berperan membantu menyelesaikan tantangan pembangunan yang dihadapi oleh kampung. Sebaliknya, kampung mengambil peran membantu upaya Puskesmas dalam mengatasi persoalan kesehatan yang dialami masyarakat. Kampung dan masyarakat juga turut berperan membantu upaya sekolah mengatasi persoalan pendidikan yang dihadapi oleh sekolah dalam upaya mencerdaskan anak-anak di kampung tersebut. Masing-masing sektor melakukan peran mereka yang tidak dapat dilakukan sektor lainnya untuk mencapai hasil yang diharapkan
bersama.

Dalam konteks pembangunan di Papua dan Papua Barat, sangat sulit menemukan kampung yang membuat perencanaannya secara mandiri terlebih melakukan perencanaan secara bersinergi. Sambutan baik diperoleh di berbagai kabupaten dampingan Program KOMPAK-LANDASAN Fase II di antaranya Manokwari Selatan, Fakfak, Sorong, Kaimana, Jayapura, Nabire, Asmat dan Boven Digoel.

Melalui sinergi perencanaan dapat unit pemerintah menghasilkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat. Adanya pertemuan antara kampung dan unit layanan ini menjadi kesempatan untuk memaparkan data, menganalisa dan membahas solusinya bersama-sama sehingga program yang direncanakan pun berdasarkan dengan permasalahan dan kebutuhan di masing-masing unit layanan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Karena itu, poin penting untuk berjalannya konsep ini sendiri adalah komitmen dari pemerintah daerah.

Apa yang dilakukan oleh KOMPAK-LANDASAN bukanlah mengubah proses perencanaan yang selama ini telah berjalan, melainkan mencoba mengaitkan antara perencanaan di masing-masing unit layanan dan kampung. Pertama-tama dengan mengkaji alur perencanaan pada masing-masing unit layanan dan kampung, kemudian mencari celah di mana proses sinergi perencanaan ini dapat dimasukkan. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh puskesmas dan sekolah yang memiliki keterkaitan dengan masyarakat itu dapat terhubung pada proses yang pas. Sehingga ada pelibatan masyarakat pada proses
tertentu dalam perencanaan unit layanan, dan ada pelibatan unit layanan dalam proses perencanaan kampung.

Berjalannya perencanaan yang bersinergi antara pemerintah kampung dan unit penyedia layanan kesehatan dan pendidikan adalah pertama kalinya di Papua dan Papua Barat yang dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia.

Posyandu Prakonsepsi: Satu Tahap Lebih Dulu

Posyandu Prakonsepsi adalah pelayanan pada bagi pasangan usia subur dan ingin mendapatkan keturunan yang meliputi pelayanan kesehatan reproduksi da perbaikan gizi sebelum konsepsi atau pembuahan terjadi.

Posyandu Prakonsepsi d Banggai lahir dalam usaha menjawab berbagai masalah kronis serius di Kaupaten Banggai seperti tingginya angka kematian ibu (AKI), cukup banyaknya anak balita dengan tubuh pendek atau stunting, dan tingginya penyakit tidak menular yang kini mendominasi penyebab kematian di Indonesia.  Oleh karenanya Posyandu Prakonsepsi bertujuan meningkatkan status kesehatan calon ibu, mengurangi perilaku, faktor individu, lingkungan yang dapat memperburuk kesehatan ibu dan anak, serta memperbaiki kondisi kesehatan ibu dan anak.

Terdapat tujuh kegiatan inti dalam Posyandu Prakonsepsi. Ketujuh kegiatan itu dimulai dengan rekrutmen wanita prakonsepsi, kelas prakonsepsi, pengukuran status gizi calon ibu, pengukuran lingkar lengan atas dan lingkar panggul, pemeriksaan tekanan darah, pengukuran hemoglobin, dan pemberian suplemen tablet penambahd arah atau multi gizimikro.

Posyandu Prakonsepsi masih terbilang baru di Indonesia, khususnya di Kabupaten Banggai.  Dibutuhkan peran lintas sektor serta dukungan masyarakat untuk mendukung dan memastikan manfaatnya. Oleh karena itu, beragam aktivitas advokasi kepada stakeholders tingkat kabupaten, kecamatan, dan selanjutnya tingkat desa dilakukan untuk memperkenalkan gagasan Posyandu Prakonsepsi.

Sosialisasi dilakukan pertama-tama dalam lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai lalu ke berbagai instansi terkait antara lain Kantor Kementerian Agama, TP-PKK Kabupaten Banggai, Universitas Hasanuddin, kepala desa / lurah, bidan desa, dan KUA. Dalam sosialisasi disampaikan beragam permasalahan kesehatan yang ada di Puskesmas Kampung Baru dan gagasan mengenai peran yang diharapkan dari masing-masing pihak yang terlibat.

Sejak pertama kali diperkenalkan, kehadiran Posyandu Prakonsepsi telah membawa perubahan yang besar di Kabupaten Banggai. Kunjungan pemeriksaan ibu hamil dan jumlah persalinan di fasilitas kesehatan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Angka kematian ibu melahirkan pun berangsung menurun.

Selain itu karena jumlah kunjungan pemeriksaan ibu hamil mengalami peningkatan, tenaga kesehatan bisa mengenal lebih dekat ibu hamil yang memeriksakan diri. Dengan demikian, tenaga kesehatan lebih mudah berdiskusi dengan ibu hamil mengenai beragam informasi terkait persiapan melahirkan dan penanganan kondisi medis yang diperlukan.

Tidak sedikit tantangan yang dihadapi dalam mengelola Posyandu Prakonsepsi di Kabupaten Banggai. Tidak semua calon ibu hamil memiliki disiplin yang sama dalam mengkonsumsi makanan bergizi dan obat-obat penambah darah yang dianjurkan. Di masa pandemi, saat kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat diberlakukan, aktivitas posyandu pun harus melakukan beberapa adaptasi, termasuk mengunjungi ibu hamil peserta Posyandu Prakonsepsi dari rumah ke rumah.  

Jika Posyandu Prakonsepsi dapat terus dijalankan maka di masa depan maka semakin banyak ibu hamil yang menerima layanan berupa pemeriksaan dan pemantauan kehamilan berkala serta berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mempersiapan kelahiran. Semakin banyak bayi yang lahir dengan kondisi sehat untuk kemudian menjadi generasi sehat, anak cerdas, dewasa produktif dan lansia bahagia.  

Ambulans Motor Melayani Kebutuhan Kesehatan Flores Timur

Dalam sebuah seminar yang diselenggarakan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Flores Timur,  dan dihadiri semua stakeholders di tahun 2006 silam, banyak kisah miris perjuangan para medis Flores Timur  terungkap. Satu di antaranya adalah perjuangan mereka ketika merujuk pasien dari pulau Solor dan Adonara ke rumah sakit rujukan yang berpusat di Larantuka.  

Bagi mereka, bukanlah masalah bila alam sedang bersahabat. Namun tidak demikian ketika gelombang laut mengganas di antara bulan Desember hingga Maret. Sebagai manusia, nyali paramedis juga ciut menghadapi gempuran gelombang laut selat Gonsalu  ketika merujuk pasien. Apalagi fasilitas keselamatan kapal terbatas.

Kabupaten Flores Timur adalah sebuah kabupaten kepulauan. Sarana transportasi laut adalah satu-satunya yang menghubungkan warga untuk menuju ibukota kabupaten di mana terdapat rumah sakit rujukan daerah. Jumlah kasus rujukan ke rumah sakit tersebut terbilang cukup tinggi. Pada tahun 2019 jumlah rujukan dari 11 wilayah kecamatan yang ada di pulau Adonara dan Solor mencapai 4.280 kasus.

Selama ini masyarakat hanya dapat mengandalkan kapal angkutan umum saat dirujuk ke rumah sakit. Tidak sedikit kasus ibu melahirkan di atas kapal dengan fasilitas seadanya di antara para penumpang. Dan di musim ombak besar, warga cenderung memilih pasrah tinggal di rumah dan tidak melanjutkan pengobatan. Akibatnya angka kesakitan dan kematian di Flores Timur melonjak pada waktu-waktu tertentu.

Kesulitan yang dihadapi para tenaga medis ini sudah berulang kali disampaikan kepada pengambil kebijakan agar mengambil langkah konkrit dalam  mengatasi persoalan ini. Walaupun demikian harapan para bidan yang diwakili bidan Ida ini belum bisa dipenuhi pemerintah karena minimnya anggaran daerah. Permintaan bidan Ida ini memantik YKS untuk ikut berjuang memenuhi harapan bidan Ida dan para Nakes lainnya yang bekerja di wilayah kepulauan.  

Kiprah YKS dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dimulai sejak pertengahan tahun 2002 dengan mengembangkan Program Manajemen Kerusakan Minimum Sepeda Motor untuk pelayanan kesehatan di pedesaan Flores Timur atau lebih dikenal dengan Ambulans Motor. Dalam perjalanan program, YKS juga melihat banyak puskesmas  memiliki armada mobil ambulans yang terbatas. Setiap Puskesmas hanya memiliki satu unit mobil ambulans. Itu pun ada yang kondisinya sangat memprihatinkan karena sudah termakan usia.

Persoalan ini sering menjadi keluhan masyarakat, ketika membutuhkan mobil ambulans untuk mengantar pasien  rujukan ke pelabuhan yang menjadi titik penyeberangan menuju rumah sakit rujukan.  Sejumlah armada sepeda motor dioperasikan untuk memfasilitasi petugas kesehatan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan berjalan sukses saat ini.

Pada tahun 2019 YKS bekerja sama Kedutaan Jepang di Indonesia untuk mengadakan Ambulans Laut. Ambulans laut adalah perahu cepat yang dilengkapi dengan fasilitas kesehatan standar yang memungkinkan pasien rujukan merasa nyaman selama perjalanan. Kehadiran ambulans laut ini juga memangkas  waktu  tempuh agar pasien rujukan terutama yang  bersifat kedaruratan, lebih cepat mendapat penanganan medis  untuk menekan angka kematian akibat terlambat mendapatkan penanganan.

Selain bekerja sama dengan Kedutaan Jepang di Indonesia, YKS juga bekerja sama dengan Overland Magazine melalui Motorcycle Outreach dan Shell Advance,  untuk menambah tiga unit mobil ambulans bagi tiga puskesmas yakni Puskesmas Waiwadan, Puskesmas Lite dan Puskesmas Baniona. Dalam kerja sama ini, juga dilakukan penambahan 15 unit sepeda motor Honda CRF 150 untuk meregenerasi sepeda motor yang dioperasikan sebelumnya guna melayani masyarakat di  lima kecamatan yakni, Solor Barat, Wotan Ulumado, Adonara Tengah, Adonara Barat dan Lewolema.

Untuk mendukung seluruh program ini, YKS mendirikan sebuah bengkel yang menjadi pusat pemeliharaan semua kendaraan yang dioperasikan untuk pelayanan kesehatan di lapangan. Selain, bengkel motor ini  juga dibuka untuk umum. Dana yang didapat dari usaha ini digunakan kembali untuk biaya operasional program.

Video pelaksaaan Road to Festival Forum KTI dapat mengunjungi bit.ly/videoRoadtoFKTI

Unduh Graphic Recording melalui link ini