Hari I - 26 Juli 2023

Pelembagaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Inklusif: from Innovation to Day-to-Day Operations

Layanan dasar haruslah inklusif. Layanan dasar yang inklusif adalah layanan dasar yang dapat diakses oleh semua anggota masyarakat tanpa hambatan berarti. Artinya, jika ada anggota masyarakat yang masih menemui hambatan untuk bisa datang dan mengakses layanan, berarti layanan tersebut belum inklusif, masih ada warga yang tidak bisa mendapatkan layanan dasar tersebut.  Saat ini capaian penerapan SPM di wilayah Indonesia, khususnya pada Kawasan Timur Indonesia, masih mengalami kesenjangan dan belum optimal. Berbagai inovasi dan institusionalisasinya telah dilakukan melalui Kerjasama antara mitra pembangunan dan pemerintah untuk mempercepat penerapan layanan dasar yang inklusif. 
Di Side Event Festival Forum Kawasan Timur Indonesia ini Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) memfasilitasi ruang berbagi pengalaman menyebarkan praktik baik serta inovasi yang dibutuhkan untuk mencoba cara baru yang lebih inklusif dan efektif dalam memberikan layanan dasar pada wilayah yang terpencil dan sulit seperti di Kawasan Timur Indonesia. 

Kolaborasi Percepatan Penyediaan Data dan Analisis untuk Pemenuhan SPM Berkualitas

Pemerintah telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai upaya untuk mendorong pemerataan layanan, yang mencakup layanan dasar, diantaranya terutama urusan pendidikan, kesehatan, dan sosial. Namun demikian, pengukuran kinerja layanan dan capaian penerima layanan menghadapi tantangan adanya fragmentasi sistem data dan tidak terkoneksinya sistem data/analisis ke dalam perencanaan penganggaran layanan, hingga monitoring dan evaluasinya. Untuk itu perlu didorong komitmen dan upaya percepatan integrasi sistem dan peningkatan kapasitas SDM untuk pendataan/pemutakhiran data serta memanfaatkan data dan sistem yang terintegrasi.
Di Side Event Festival Forum Kawasan Timur Indonesia ini Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) berbagi gagasan dan pengalaman dalam mengadvokasi agenda pemanfaatan data untuk perencanaan penganggaran layanan dasar berbasis SPM yang lebih tepat sasaran yaitu yang berbasis bukti/data.

Promoting Equity in Research: role of Eastern Indonesia Universities in Knowledge Partnerships and Local Knowledge

Program Kemitraan Pengetahuan (KONEKSI) yang didanai DFAT, merupakan program di sektor pengetahuan dan inovasi Indonesia. Tujuan KONEKSI adalah untuk mencapai hubungan yang langgeng antara Indonesia dan Australia yang mengedepankan kepentingan bersama dan mendukung pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan penggunaan solusi berbasis pengetahuan untuk kebijakan dan teknologi yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan ini memposisikan KONEKSI sebagai wahana untuk menghasilkan pengetahuan tentang masalah sosial ekonomi yang kompleks, di mana solusi efektif seringkali berada di luar sektor atau kategori pemangku kepentingan yang unik. Ini akan mendukung siklus pengetahuan hingga kebijakan (knowledge to policy/K2P) dan siklus pengetahuan hingga inovasi ( knowledge to innovation/K2I), secara saling melengkapi dan sinergis. 

Program KONEKSI hadir berbagi informasi penting di side event di Festival Forum KTI IX Tahun 2023. Side event ini akan mempertemukan perwakilan dari lembaga penelitian di Indonesia Timur, Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia Timur (JiKTI), perguruan tinggi lokal dan pemerintah daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek, dan/atau pemangku kepentingan utama lainnya yang dimoderatori oleh Dr. Victoria Fanggidae, Wakil Direktur PRAKARSA dan peneliti.

Memberi Anak Awal yang Terbaik, Pengembangan Anak Usia Dini yang Holistik dan integratif (PAUD-HI)

Pertumbuhan dan perkembangan anak usia 0-6 tahun merupakan periode emas untuk pengembangan kemampuan kognitif, sosial, emosional dan fisik. Intervensi pada anak kelompok usia ini sangat penting karena merupakan fondasi untuk pembangunan Sumber Daya Manusia karena anak yang sehat dan yang secara sosial tumbuh secara optimal akan tumbuh menjadi orang dewasa yang produktif dan sejahtera. Bukti empirik menunjukkan investasi terhadap anak usia dini menghasilkan nilai investasi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Pendidikan anak usia dini terbukti meningkatkan kesiapan bersekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Isu pengembangan anak usia dini konteks NTT
Angka Partisipasi Kasar ke PAUD adalah 31,7% (BPS 2023). SSGI 2022 mencatat 35.3% anak usia dibawah 5 tahun yang stunting dan 10.7% yang wasting (SSGI, 2022). Dinas Kesehatan NTT (2023) mencatat 18944 anak-anak di NTT belum mendapat imunisasi dasar lengkap dan 16576 anak dengan zero dose. Hanya 5 dari 22 Kabupaten di NTT dengan status ODF dan 1 dari provinsi dengan kepemilikan akte kelahiran yang terendah di Indonesia (https://sdg4children.or.id). Pada diskusi panel ini, para narasumber akan berbagi pengalaman dan pembelajaran serta praktik baik tentang peran PAUD-HI dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. 

Menyingkap Potensi Sektor Swasta dalam Memberikan Manfaat bagi Petani Kecil

Diskusi panel dengan mitra sektor swasta PRISMA, termasuk manajer bisnis peternakan babi dan pemilik pembibitan jagung, untuk mempelajari bagaimana bisnis mereka memberikan hasil pembangunan berkelanjutan menggunakan model komersial yang menguntungkan petani kecil.

Side event ini juga diisi oleh oleh pemerintah provinsi NTT yang akan berbagi inovasi apa yang dilakukan pemerintah provinsi NTT untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bisnis yang mendukung bisnis melalui dukungan dari PRISMA. Side event  yang difasilitasi oleh PRISMA, kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia untuk menumbuhkan pasar pertanian yang inklusif di Indonesia. Tujuan strategis PRISMA adalah untuk mengatasi ketahanan pangan dan kemiskinan. 

Skills for Inclusive Digital Participation Policy Dialogue

Skills for Inclusive Digital Participation (SIDP) adalah proyek yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan digital untuk kelompok/individu yang tidak terlayani secara digital yaitu penyandang disabilitas, perempuan dan pemuda dari keluarga pra-sejahtera dengan memberikan pelatihan digital dasar dan menengah kepada kelompok tersebut. SIDP membuka kesempatan bagi penerima manfaat untuk mengambil bagian dalam aktivitas digital secara aman, mengakses sumber daya baru, dan meningkatkan mata pencaharian mereka. SIDP dilaksanakan di Indonesia, Nigeria dan Kenya sejak 2021, didanai oleh Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO) dan merupakan bagian dari Digital Access Programme FCDO.  

Di Indonesia, Proyek SIDP diimplementasikan di Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Bali. Sejauh ini telah melatih 133 community level trainers, 4119 peserta untuk pelatihan digital dasar dan 1450 peserta untuk pelatihan digital menengah. Skills for Inclusive Digital Participants akan menyelenggaran Policy Dialogue dan Diskusi pada Sesi Side Event - Festival Forum Kawasan Indonesia Timur pada 26 Juli 2023 di Kupang. 

Policy Dialogue akan membahas pembelajaran yang dapat dipetik dari implementasi SIDP dan mendiskusikan kemungkinan strategi untuk mempromosikan partisipasi digital yang inklusif di Indonesia Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dialog juga bertujuan untuk menekankan pentingnya mengikutsertakan penyandang disabilitas, perempuan, dan anak muda dalam kerangka kerja keterampilan digital pemerintah Indonesia. Untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dan semua individu memiliki akses ke peluang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan melalui keterampilan yang diajarkan, dan bagaimana SIDP dapat berkontribusi untuk mencapainya bersama, dengan dukungan pemerintah Indonesia.

Bunga Rampai Advokasi Akses Layanan Dasar bagi Masyarakat Adat

Kemitraan dalam program INKLUSI melakukan pendampingan terhadap masyarakat adat dan etnis minoritas di 7 provinsi. Program ini melibatkan 10 CSO yang sudah mulai melakukan pendampingan sejak tahun 2022. Program ESTUNGKARA sendiri bertujuan untuk mendorong pemenuhan hak kewarganegaraan bagi kelompok adat khususnya perempuan, anak dan disabilitas. Dalam mencapai tujuan ini, KEMITRAAN melalui strategi intervensi turut mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender melalui peningkatan ekonomi serta penguatan kapasitas dan edukasi terkait pendekatan GEDSI untuk mendukung posisi perempuan adat agar setara dengan kaum laki-laki dalam tatanan masyarakat

Kemitraan akan berpartisipasi pada event ini dengan terlibat dalam side event di Festival Forum KTI untuk tema kedua yaitu ‘Membuka Akses dan Pemenuhan Hak Kelompok Rentan dan Marjinal terhadap Layanan Dasar’. Bekerja sama dengan sub mitra Estungkara yang memiliki wilayah dampingan di wilayah timur yaitu SCF, Karsa, LBL dan PEREMPUAN AMAN. Kemitraan akan melibatkan komunitas untuk berbagi praktik baik dalam implemtasi Program Estungkara.

Youth Showcase: Pemimpin Muda dari Timur

Program INSPIRASI (Indonesia-Selandia Baru untuk Generasi Muda Inspiratif) adalah program kepemimpinan yang didukung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan dikelola oleh UnionAID dengan dukungan dana dari Aotearoa New Zealand’s International Development Cooperation programme. Dalam mengelola program ini, UnionAID bekerja sama dengan Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) sebagai mitra lokal di Indonesia dan Auckland University of Technology (AUT) di Selandia Baru.  Tujuan program ini untuk membantu para pemimpin muda dari NGO/CSO di Indonesia Timur untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kepercayaan diri sehingga mereka dapat menjadi pemimpin dalam pembangunan berkelanjutan di masyarakat dan wilayah Indonesia Timur yang lebih luas.

Dalam Festival Forum KTI IX kali ini, para Alumni Program INSPIRASI akan berpartisipasi dalam side event dengan tema  "Youth Showcase: Pemimpin Muda dari Timur" yang mengangkat pengalaman dan kerja-kerja alumni di isu kesehatan reproduksi, penanganan kekerasan terhadap perempuan, dan pendidikan anak usia dini serta pangan lokal.

Kolaborasi dan Sinergi Multipihak Mewujudkan Kebijakan Inklusif

Program INKLUSI (Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) yang dilaksanakan Yayasan BaKTI, salah satunya adalah mendorong pembentukan kebijakan inklusif di antaranya dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Inklusif, Peraturan Daerah Ramah HAM dan Inklusif, dan Peraturan Daerah Perlindungan Disabilitas. Juga mendorong berbagai kebijakan turunan di tingkat kabupaten dan kota sampai tingkat desa, seperti peraturan bupati/walikota bahkan sampai kebijakan desa yaitu peraturan desa inklusif.

Proses pembentukan kebijakan inklusif membutuhkan kolaborasi dan sinergi multipihak, baik untuk mempercepat proses pembentukan maupun impelementasinya. Pembentukan kebijakan inklusif di daerah tidak mudah, walaupun instrumen atau kebijakan internasional dan nasional sebagai kebijakan rujukan telah tersedia. Itu karena tema inklusi dan inklusif merupakan isu baru yang secara perspektif belum diterima secara umum.

Untuk mempercepat sekaligus memasyarakatkan pembentukan kebijakan, kolaborasi dan sinergi diperlukan. Program INKLUSI-BaKTI mendorong dan mengusulkan pembentukan kebijakan melalui pihak legislatif dan eksekutif, sesuai dengan tata aturan pembentukan perundang-undangan. Dalam prosesnya, pembentuk kebijakan, membutuhkan dukungan pihak-pihak berkepentingan, sehingga kebijakan inklusif yang dihasilkan dapat mengakomodasi semua kebutuhan dan kepentingan, serta sesuai dengan kaidah-kaidah inklusif.

Sinergitas Multi Stakeholder di Sektor Energi Terbarukan untuk Pengembangan Daerah - Pengalaman Provinsi Maluku

Mercy Corps Indonesia dan Infratec mengimplementasikan program New Zealand- Maluku Access to Renewable Energy Support (NZMATES) sejak kuartal akhir 2018 dimana Tujuan NZMATES adalah untuk mendukung penyerapan energi yang terbarukan, andal, dan terjangkau di daerah-daerah di luar jaringan dan yang terhubung jaringan listrik di di Provinsi Maluku. NZMATES bermitra dan berkolaborasi erat dengan PT. PLN, EBTKE, Bappeda Provinsi Maluku dan Dinas ESDM Propinsi Maluku untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan meningkatkan akses energi.

Program ini memberikan bantuan teknis kepada para mitranya yaitu Dinas ESDM, PLN UIW Maluku dan Maluku Utara, Institusi Pendidikan seperti Universitas Pattimura, Politeknik Negeri Ambon di tingkat propinsi maupun mitra nasional seperti PT. PLN Pusat maupun Ditjen EBTKE Kementrian ESDM.  Berbagai kegiatan telah dilakukan bersama antara lain penyusunan dokumen perencanaan energi daerah, policy brief terkait sustainability PLTS, dan SOP pengoperasian hingga dekomisioning PLTS; studi kelayakan proyek PLTS baik yang didanai oleh Pemerintah Pusat maupun yang didanai melalui PLN; monitoring pembangunan PLTS gedung-gedung pemerintah; peningkatan kapasitas mitra di bidang Energi Terbarukan terutama kompetensi di bidang PLTS dan micro-hydro; riset bersama terkait teknologi arus laut; dan diseminasi/sosialisasi manfaat Energi Terbarukan ke industri dan masyarakat