Pada 15 Maret 2023 Konsulat Jenderal Australia Makassar Ms. Bronwyn Robbins mengunjungi Kelompok Konstituen Watu-Watu Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kelurahan Watu-Watu adalah salah satu wilayah Program INKLUSI (Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) Yayasan BaKTI Makassar bekerjasama dengan Rumpun Perempuan Sultra (RPS).

Sebagai program yang didukung oleh Pemerintah Australia, kunjungan konsulat jenderal adalah untuk memantau Program INKLUSI termasuk memastikan keberhasilan kerja kelompok konstituen dan mencermati konstribusi pemerintah terhadap Program INKLUSI di Kota Kendari.

Ms. Bronwyn Robbins melihat langsung kegiatan Kelompok Konstituen Watu-Watu dan berdialog dengan pengurus kelompok konstituen. Ibu Limania, Ketua Kelompok Konstituen Watu-Watu menyampaikan sejumlah capaian pendampingan penanganan korban kekerasan dan perlindungan sosial, yang berkolaborasi dengan jaringan dan pemerintah. 
Kelompok Konstituen Watu-Watu terbentuk sejak 2015 melalui Program MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan),   beranggotakan 15 orang yang peduli terhadap isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Walaupun program MAMPU telah berakhir namun kerja pengorganisasian dan pendampingan kasus terus berjalan, atas dukungan RPS.  

Kelompok Konstituen Watu-Watu juga membangun jejaring dengan Pemerintah Kelurahan dan OPD terkait. Pemerintah juga mengakui bahwa adanya Kelompok Konstituen Watu-Watu sangat membantu dan bersinergi pemerintah. Hal ini karena Pengurus Kelompok Konstituen Watu-Watu telah dilibatkan dalam Satgas PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Kendari dan PUSKESOS berkolaboarasi pemerintah Dinas Sosial. 

Pada 2022 Program INKLUSI dilaksanakan di 15 Kelurahan termasuk Kelurahan Watu-Watu . Program INKLUSI diawali revitalisasi kepengurusan kelompok konstituen dengan melibatkan disabilitas dan kelompok rentan berjumlah 32 orang dari berbagai unsur. Kegiatan rutin yang dilakukan pertemuan bulanan bersama Kelompok Konstituen berdiskusi terkait isu-isu terkini, pendampingan kasus korban kekerasan dan pendampingan layanan perlindungan sosial, mengembangkan Lembaga Ekonomi Perempuan untuk simpan pinjam anggota dan Gerakan 5000. Diskusi dilakukan di sekretariat kelompok konstituen, di rumah ketua kelompok konstituen. 

Selain itu, pemerintah melibatkan Kelompok Konstituen pada Gerakan Masyarakat (GERMAS) untuk pendampingan posyandu remaja, posyandu lansia (lanjut usia) bekerjasama Puskesmas, pendataan disabilitas dan kelompok rentan, pengusulan data masyarakat miskin untuk Kartu Indonesia Sehat di Kementerian Sosial RI melalui Puskesos dan Dinas Sosial, memfasilitasi warga yang belum memiliki kartu identitas kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK), dan jaminan Kesehatan yang tidak aktif serta terlibat dalam Musrembang Kelurahan. 
Selanjutnya ibu Limania juga menyampaikan, untuk memperkuat dalam penanganan kasus, kelompok konstituen terus diberikan penguatan kapasitas dan keterampilan, seperti mengikuti TOT (training of trainner) untuk isu kekerasan terhadap perempuan dan pencegahan perkawinan anak berbasis komunitas, bengkel komunikasi, workshop publikasi pendataan Inklusi, kampanye HAKTP (hari anti kekerasan terhadap perempuan), penguatan dan penerimaan pengaduan dan layanan komunitas.

Berkat pelatihan dan kegiatan-kegiatan yang diikuti pengurus kelompok konstituen, beberapa pengurus telah menjadi narasumber pada kegiatan workshop yang diselenggarakan RPS dan jaringan lainnya bahkan kegiatan-kegitan pemerintah. Tidak hanya itu, kelompok konstituen mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan,  melakukan pencatatan setiap rapat pertemuan bulanan, pembukuan database kasus dan aktif berbagi cerita melalui media sosial lainnya.

Pada diskusi ini Ms. Bronwyn mengaku senang berkunjung di Kota Kendari Sulawesi Tenggara untuk berdiskusi bersama ibu-ibu bekerja dengan masyarakat difabel, lansia dan masyarakat miskin. Menurut Ms. Bronwyn, banyak capaian pada Program INKLUSI, ini menjadi keberhasilan bagi Kelompok Konstituen Watu-Watu dan keberhasilan masyarakat serta pemerintah.

Ms. Bronwyn juga menyampaikan bahwa terdapat 40 program unggulan Pemerintah Australia di Indonesia melalui kesepakatan bilateral salah satunya Program Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial di Kawasan Timur Indonesia. Karena itu, Ms. Bronwyn memastikan Pemerintah Kota Kendari dan Pemerintah Sulawesi Tenggara mendukung Program INKLUSI untuk pelayanan publik. Pemerintah diharapkan adanya kebijakan anggaran dan layanan yang tersedia untuk para penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya khususnya di bidang kesehatan, pendidikan dan penguatan ekonomi. Begitu pula pihak kepolisian tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, di mana  Program INKLUSI adalah upaya mengatasi diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok marginal, demi pembangunan yang inklusif. 

Apresiasi baik dari Mr. Bronwyn terhadap Kelompok Konstituen Watu-Watu atas capaian tidak terlepas dari dukungan pemerintah dan RPS yang terus bekerjasama dan bersinergi memastikan kelompok rentan mendapatkan layanan pembangunan yang inklusif. Tentu saja gerakan ini karena adanya kesadaran individu menjadi kesadaran kolektif dalam melihat situasi ketidakadilan terhadap perempuan dan kelompok rentan. 

Selain mendapat kunjungan dari Konsulat Jenderal Australia di Makassar, sebelumnya Kelompok Konstituen Watu-Watu telah mendapat kunjungan dari Sekretariat INKLUSI nasional. Menurut Limania, ini sangat membanggakan dan menjadi kekuatan dan semangat gerakan bagi Kelompok Konstituen Watu-Watu Kelurahan Watu-Watu di Kota Kendari untuk terus bekerja dan berbuat masyarakat.