Monitoring Sekretariat Nasional INKLUSI di Kabupaten Tana Toraja dilaksanakan pada tanggal 13 - 15 Mei 2024. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk memonitoring perkembangan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) setelah dibentuk. Unsur yang terlibat dalam monitoring yaitu Tim Sekretariat INKLUSI Nasional, Tim INKLUSI BaKTI,  YESMa sebagai mitra lokal BaKTI, DPRD, DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) , UPTD PPA, Pemerintah Lembang (Desa), Forum Media, Kelompok Konstituen, penerima manfaat program termasuk unsur disabilitas dan kelompok rentan lainnya, dengan metode Wawancara Mendalam, Focus Discussion Group (FGD) yang dilakukan secara terpisah dari masing-masing unsur, dan kunjungan lapangan ke Kelompok Konstituen dan UPTD PPA Kabupaten Tana Toraja. 

FGD dengan YESMa, untuk menggali informasi tentang perkembangan dan capaian program INKLUSI di Tana Toraja melalui mitra lokal BaKTI. FGD dengan Pemerintah Lembang dan Kelompok Konstituen untuk menggali informasi tentang  dukungan pemerintah Lembang terhadap Kelompok Konstituen dan kelompok rentan lainnya. Selanjutnya FGD dengan DP3A dan UPTD PPA untuk menggali informasi tentang pelaksanaan program UPTD PPA dan tantangannya. Selain pelaksanaan FGD, juga dilaksanakan wawancara mendalam terhadap Kepala Lembang Lea, Penerima Manfaat Program INKLUSI, Pejabat DP3A, Kepala UPTD PPA, Ketua BAPEMPERDA (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Kab. Tana Toraja, dan Koordinator Forum Media. Setelah pelaksanaan monitoring di Kabupaten Tana Toraja, dilanjutkan dengan monitoring di Kota Parepare pada tanggal 16 mei 2024. Monitoring di kota Parepare dengan menggunakan metode FGD yang melibatkan YLP2EM sebagai mitra lokal BaKTI dan perwakilan Kelompok Konstituen (KK) yaitu KK Melati dan KK Masagenae. 

Setelah seluruh rangkaian proses FGD dan wawancara mendalam dilaksanakan, beberapa rangkuman hasil refleksi monitoring adalah monitoring perlu diperluas ke beberapa desa dampingan agar informasi yang diperoleh bisa variatif. Monitoring secara partisipatif juga perlu terus dilaksanakan agar lebih menggali capaian yang membanggakan dan hal apa yang perlu diperbaiki. Pengorganisasian Masyarakat pun perlu ditingkatkan terutama keterlibatan kelompok disabilitas dan pengetahuan Kelompok Konstituen perlu ditingkatkan terutama pada kemampuan untuk menilai fasilitas publik yang ada di desa.