Musyawarah Perempuan Nasional
Program INKLUSI - Yayasan BaKTI pada periode April - Juni 2023 telah melakukan sejumlah kegiatan sebagai berikut:
Musyawarah Perempuan Nasional
Yayasan BaKTI adalah satu dari delapan mitra Program INKLUSI. Di dalam Program INKLUSI, terdapat kegiatan yang dilakukan secara bersama atau kolektif, yang dikerjasamakan untuk mendorong perubahan yang lebih besar. Seperti Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan 2023, yang merupakan aksi kolektif yang dikoordinasikan oleh KAPAL Perempuan. Musyawarah Perempuan Nasional dilaksanakan di Jakarta tanggal 17-18 April 2023 lalu.
Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan 2023 dilaksanakan di Hotel Luwansa Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring/offline di Hotel Luwansa, Jakarta dan secara daring/online. BaKTI dan submitra mengikuti secara daring di 7 wilayah Program INKLUSI-BaKTI. Untuk mengikuti musyawarah secara daring, masing-masing wilayah berkumpul di kantor-kantor pemerintah atau rumah makan/kafe, dan minimal dihadiri oleh 20 orang peserta dari OPD, kelompok konstituen, dan tim INKLUSI.
Dalam Musyawarah Perempuan Nasional dipaparkan delapan isu, yakni kemiskinan perempuan, perempuan dan pekerja migran, perkawinan anak, ekonomi perempuan, kepemimpinan perempuan, kesehatan perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perempuan dan lingkungan hidup. Selanjutnya dibentuk tim perumus untuk membuat rumusan yang akan diusulkan pada RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 yang akan disampaikan kepada Bappenas.
Participatory Analisis and Reflection
Program INKLUSI-BaKTI telah berjalan setahun (April 2022-April 2023). Selama setahun banyak sekali pembelajaran dan inovasi yang dilakukan di tujuh wilayah program. Untuk mengukur pencapaian, melakukan evaluasi, dan melakukan refleksi, maka pada tanggal 8-12 Mei 2023 di Lombok Nusa Tenggara Barat telah dilakukan Participatory Analysis and Reflection. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan analisis dan refleksi secara partisipatif yang melibatkan semua mitra.
Kegiatan Participatory Analysis and Reflection difasilitasi oleh tim SOLIDARITAS, yaitu Nanda S, Rahmi Yunita, dan Emma P. Kegiatan ini juga dihadiri Rebecca Monev dari Sekretariat INKLUSI.
Kegiatan ini telah dilakukan analisis dan refleksi mengenai pencapaian dan perkembangan KAA dan EOPO Program INKLUSI BaKTI tahun 2023. Telah dilakukan evaluasi mengenai penerapan GEDSI dalam perencanaan Program hingga penerapan dalam kegiatan; juga adanya usulan dari mitra BaKTI kepada Sekretariat INKLUSI mengenai pembelajaran untuk kegiatan Patnership/Kemitraan (Kegiatan Kemitraan dilaksanakan di Jakarta pada 20-22 Juni 2023).
Mentong dan Technical Assistance ke Mitra
Kegiatan Mentoring dan TA ke Mitra merupakan kegiata reguler yang dilaksanakan oleh Program INKLUSI BaKTI. Kegiatan ini bertujuan untuk:
1. Melaksanakan monitoring untuk mengetahui seberapa progress kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh mitra daerah khususnya dalam pelaksanaan kegiatan tri wulan I.
2. Melaksanakan diskusi dengan tim Mitra daerah terkait pelaksanaan kegiatan dan rencana selanjutnya untuk pencapaian output pada setiap EOPO.
3. Melakukan diskusi dengan tim Mitra daerah terkait rencana pelaksanaan kegiatan advokasi dan legaldrafting perda dan kebijakan lainnya.
Mitra daerah yang telah mendapat kegiatan Mentoring dan TA antara lain: YeSMA (Tana Toraja), YLP2EM (Parepare), RPS (Kendari), LRC (Lombok Timur) dan UDN (Kupang). Peserta kegiatan Mentoring dan TA ini adalah Direktur, Koordinator Program, Program Officer, Finance Officer, Admin Officer dan 2 Staff Lapangan.
Bengkel Komunikasi - Pelatihan Penulisan Kreatif, Pengelolaan Website dan Publikasi
Yayasan BaKTI bekerja sama dengan Ume Daya Nusantara (UDN) telah melaksanakan pelatihan bertajuk Bengkel Komunikasi bagi mitra daerah program INKLUSI. Pelatihan ini akan mengangkat tema “Mengoptimalkan Pemanfaatan Website Mitra sebagai Media Informasi dan Advokasi”. Pelatihan ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan yang bersifat teknis mulai dari penyiapan, fungsi dan di tahap akhir praktik pembuatan dan pemanfaatan website mitra.
Kegiatan Bengkel Komunikasi dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas mitra Program INKLUSI-BaKTI dalam mengelola media komunikasi, khususnya website lembaga masing-masing. Pelatihan Bengkel Komunikasi dilakukan pertama untuk Yayasan UDN (Yayasan Ume Daya Nusantara) pada 15-16 Mei 2023. Bengkel Komunikasi difasilitasi oleh Ita Masita, Victoria Ngantung, M. Ghufran H. Kordi K, dan Dani Wetangterah, serta narasumber Doni yang menyampaikan materi secara daring (dalam jaringan) atau online. Kegiatan Bengkel Komunikasi dirangkaikan dengan pengenalan kewirausahaan sosial. Ini untuk mengenalkan kepada 4 champion yang dikuatkan oleh Yayasan BaKTI terkait dengan FKTI dan dukungan dan kerjasama BaKTI dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kegiatan Bengkel Komunikasi diikuti oleh Tim INKLUSI UDN dan peserta dari KPD (Kelompok Pemerhati Desa), nama lain dari kelompok konstituen. Dengan mengikutkan peserta dari kelompok konstituen, harapannya kelompok konstituen juga menuliskan cerita-cerita mengenai program maupun hal-hal terkait dengan masalah-masalah sosial di wilayah, baik untuk kepentingan Program INKLUSI, maupun untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat.
Materi yang disampaikan mengenai Kewirausahaan Sosial, Mengapa Perlu Website, Mengelola Website, Membuat Halaman Website dan Mengelolanya; Menentukan website terdiri dari satu halaman atau beberapa halaman; Halaman apa saja yang perlu ada (termasuk hierarki halaman); dan Menentukan pengelolaan setiap halaman. Kemudian peserta berlatih menulis dan mengupload tulisan dan foto di website.
INKLUSI Partnership Forum
Inklusi Partnership Forum merupakan kegiatan yang mempertemukan Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Komunitas dan Mitra Inklusi dalam satu Forum untuk salaing bertukar pengetahuan dan pembelajaran apa yang selama ini dilaksanakan di desa. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Inklusi bekerjasama dengan Bappenas.
Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta dari tanggal 20 dan 21 Juni 2023 dengan mengundang Mitra dan Sub Mitra Inklusi dari seluruh wilayah dampingan Inklusi.
KEGIATAN INKLUSI MAROS-BAKTI dan SUB MITRA
Penyusunan Peraturan Desa Inklusif di 12 Desa di Kabupaten Maros
Pada 24-30 Mei 2023 dilaksanakan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang Desa Inklusif di 6 desa di Kabupaten Maros, yaitu Desa Tanete, Simbang, Samangki, Damai, Toddopulia, dan Lekopancing. Enam desa lainnya akan melaksanakan Konsultasi Publik Raperdes Desa Inklusif pada Juli 2023, untuk melengkapi 12 desa di Kabupaten Maros yang merupakan piloting Desa Inklusif.
Konsultasi Publik Raperdes Desa Inklusif dimulai dengan pembukaan oleh Koordinator Program INKLUSI-BaKTI Maros, Ismawati, kemudian dilanjutkan sambutan oleh Camat Simbang dan Camat Tanralili. Tim penyusun Perdes Desa Inklusif yakni Idrus dan Rizky mempresentasikan Raperdes Desa Inklusif, kemudian direspon oleh dengan memberi masukan atau catatan Raperdes. Umumnya peserta memberi respon positif mengenai pembentukan Perdes Desa Inklusif, karena sebelumnya desa hanya membuat Perdes rutin terkait dengan APBDes. Peserta mengapresiasi pembentukan Perdes Desa Inklusif dan mengharapkan dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga mereka selama ini belum memperoleh hak-haknya dapat diperhatikan oleh pemerintah desa.
Peserta yang hadir pada Konsultasi Publik Raperdes Desa Inklusif di antaranya BPD (Badan Perwakilan Desa), tokoh agama, tokoh masyarakat, kader dan aktivis perempuan, perwakilan disabilitas, forum anak, dan sebagainya. Konsultasi Publik juga dihadiri oleh OPD (organisasi perangkat daerah) kabupaten, di antaranya DP3A Dalduk KB, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas Catatan Sipil.
Penyusunan Peraturan Bupati Maros tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus.
Penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) Maros tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus, merupakan turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak. Penyusunan Perbup Penyelenggaraan Perlindungan Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus, dilaksanakan atas kerjasama Program INKLUSI-BaKTI dan PKBI Sulawesi Selatan. Tujuan penyusunan Perbup ini, selain untuk mengimplementasikan Perda Kabupaten Layak Anak, juga menjadi pedoman bagi pemerintah untuk penanganan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Tim Penyusuan Perbup yang bekerja sepanjang Mei hingga Juni 2023 dipimpin oleh Kepala Dinas DP3A Dalduk KB Kabupaten Maros, yang beranggotakan DP3A Dalduk KB, Dinas Sosial, dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Maros.
Tim bekerja selama kurang lebih dua bulan, Mei-Juni 2023. Draf Perbup yang telah disusun, selanjutnya didiskusikan dengan OPD dan lembaga terkait untuk mendapatkan koreksi dan masukan. Berdasarkan masukan dari OPD dan lembaga-lembaga terkait, tim melakukan finalisasi, dan menyerahkan kepada Bagian Hukum Setda Maros untuk sinkronisasi dan perbaikan. Dan kemudian telah disahkan menjadi Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2023 tentang Penyelanggaran Perlindungan Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus.
Konsultasi Publik Standar Operasional Prosedur (SOP) UPTD PPA Kabupaten Maros.
Program INKLUSI-BaKTI juga memperkuat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A Dalduk KB) Kabupaten Maros dan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Maros. Di antaranya adalah penyusunan SOP (Standan Operasional Prosedur) UPTD PPA, untuk menyesuaikan dengan tugas dan fungsi UPTD PPA, setelah perubahan P2TP2A menjadi UPTD PPA.
Penyusunan SOP UPTD PPA dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh DP3A Dalduk KB dan UPTD PPA. Draf SOP UPTD PPA yang disusun kemudian dikonsultasi-publikkan pada 22 Mei 2023 di Kafe Bagas, Maros. Konsultasi Publik dihadiri oleh OPD terkait dengan layanan, kepolisian, rumah sakit, puskesmas, pekerja sosial, dan kelompok konstituen.
Konsultasi Publik Draf SOP UPTD PPA dibuka oleh Kepala Dinas DP3A Dalduk KB Maros, selanjutnya Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3A Dalduk KB Maros, Hasmawati mempresentasikan Draf SOP UPTD PPA. Kemudian, peserta memberi masukan dan komentar untuk perbaikan dan penyempurnaan Draf SOP UPTD PPA. Draf SOP UPTD PPA yang dibahas dalam konsultasi public tersebut, di antaranya SOP Pelaporan, SOP Penjangkauan, SOP Penanganan, SOP Pendampingan Hukum, SOP Rujukan; dan SOP konseling.
Sosialisasi Reses Partisipatif dan Inklusif
Sosialisasi Reses Partisipatif dan Inklusif di Kupang adalah untuk mengenalkan model Reses Partisipatif dan Inklusif, sebagai salah satu model reses yang memiliki beberapa keunggulan, terutama dalam pelaksanaan yang partisipatif (metode diskusi kelompok atau diskusi kelompok terfokus), perwakilan peserta yang beragam (lebih inklusif), dan dokumentasi.
Sosialisasi Panduan Reses Partisipatif dan Inklusif dilakukan di Kafe Kopi O Kota Kupang, 17 Mei 2023 lalu yang dihadiri oleh 5 anggota DPRD, 1 orang merupakan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan 4 anggota DPRD Kabupaten Kupang.
Kegiatan dibuka oleh Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI, Muhammad Yusran Laitupa. Selain mengenalkan Yayasan BaKTI, Muhammad Yusran Laitupa juga menyampaikan sejarah singkat pengembangan Reses Partisipatif dan Inklusif. Kemudian Presentasi Panduan Reses Partisipatif dan Inklusif oleh M. Ghufran H. Kordi K, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Lima anggota DPRD yang menghadiri kegiatan tersebut merespon positif Reses Partisipatif dan Inklusif, dan siap melakukan reses tersebut, dan meminta dukungan BaKTI dan UDN. Lusia Palulungan yang menceritakan penerapan Reses Partisipatif dan Inklusif di beberapa daerah dan hasil-hasil yang telah dicapai. Beberapa keuntungan yang diperoleh adalah reses ini dapat mengakomodasi kepentingan kelompok marginal dan bagaimana anggota DPRD dapat memperluas dukungan terhadap dirinya melalui kelompok marginal tersebut.
Peresmian Sekolah Piloting Inklusi di Kota Kendari
Sekolah Piloting Inklusi merupakan salah satu sekolah yang dijadikan percotohan penyelenggaraan Pendidikan yang inklusif. Sekolah ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua anak untuk dapat merasakan Pendidikan dari negara tak terkecuali anak disabilitas dan anak kurang mampu.
Sekolah Inklusif diarapkan menjadi salah satu solusi untuk memutus mata rantai rendahnya Pendidikan bagi anak disabilitas dikarenakan tidak semua anak disabilitas mendapatkan akses pendidikan dikarenakan sekolah tidak memiliki aksessibilitas dan persepktif dalam memberikan layanan bagi anak disabilitas.
Piloting sekolah inklusif dipilih di SMPN 2 Kota Kendari dengan pertimbangan pemerintah dan stakeholders pendidikan siap untuk melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan inklusif. Peresmian Sekolah Inklusif yang dilaksanakan 13 Mei 2023 lalu, merupakan Kerja sama antara Yayasan BaKTI dan RPS melalui dukungan program Inklusi dan Pemerintah Kota Kendari serta organisasi disabilitas dan stakeholders pendidikan di Kota Kendari. Peresmian sekolah Inklusif dilaksanakan oleh Pejabat Walikota Kendari.
Penyusuan Draf Perda Kota Ambon Layak HAM dan Inklusif
Peraturan Daerah (PERDA) ini merupakan salah satu peraturan daerah yang digagas oleh Rumah Generasi salah satu Sub Mitra Yayasan BaKTI untuk implementasi program Inklusi di Kota Ambon. Perda ini memberikan penghormatan dan perlindungan kepada penyangdang disabilitas, perempuan miskin, anak, lansia, transgender dan kelompok minoritas lainnya agar pemenuhan hak-hak mereka dapat dipenuhi oleh negara.
Draft Perda ini disusun Bersama dengan melibatkan KOMNAS HAM Wilayah Maluku, Universitas Pattimura, Pemerintah Kota Ambon dan INFID dan tentunya dengan dukungan Program Inklusi. Saat ini draft perda sudah selesai disusun dan dalam waktu dekat akan dikonsultasikan dengan Komisi Nasional Disabilitas (KND).