Side Event Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) 

Pembicara:

1. Maliki, S.T., MSIE, Ph.D. – Plt. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan/Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (PKPM) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
2. Iwan Kurniawan, S.T., M.M. – Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah – Kementerian Dalam Negeri
3. Dr. Ir. Zulkifli, M.Si. – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Gampong (DPMG) Aceh
4. Iskandar Zulkarnain, S.T., M.Si. – Kepala Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam – Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
5. Juhardy Dikson Selan – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Penegmabngan Daerah (Bappelitbangda/BP4D) Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) 
    

Penanggap:

1. Afrijal Dahrin DJ, S.STP., M.E. – Plh. Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri
2. Drs. Agung Widiadi, M.Sc. – Direktur SIstem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan
3. Ika Retna Wulandary, S.T., M.Sc. – Direktur Regional III, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Moderator:

1. Grace Palayukan
2. Iskhak Fatonie

Pemerintah telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai upaya untuk mendorong pemerataan layanan yang mencakup layanan dasar bidang pendidikan, kesehatan dan sosial. Capaian penerapan SPM ini diukur dengan menggunakan indeks capaian mutu dan capaian penerima layanan dasar. 

Demikian juga dari sisi pembiayaan dan belanja telah ditetapkan pemanfaatannya diprioritaskan untuk memenuhi capaian SPM. Capaian baik dari sisi mutu maupun penerima layanan dasar diukur dengan data yang dikumpulkan untuk selanjutnya dianalisis sebagai bagian dari penyusunan rencana aksi SPM. 
 
Namun demikian, pengukuran kinerja layanan dan capaian penerima layanan menghadapi tantangan adanya fragmentasi sistem data dan tidak terkoneksinya sistem data/analisis ke dalam perencanaan penganggaran layanan, hingga monitoring dan evaluasinya. Adanya fragmentasi sistem ini diperburuk dengan pengumpulan data yang dijalankan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemda dengan berbagai sistem, pendekatan dan metode berbeda dengan tingkat keamanan yang bervariasi sehingga menyulitkan pembagian dan pemakaiannya, terutama data mikro sasaran penerima layanan. 
 
Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan Satu Data (Perpres 39/2019), DFAT juga telah memberikan dukungan kepada Bappenas dalam upaya integrasi dan bagi pakai data, khususnya data hasil analisis di sistem SEPAKAT ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan (SIPD) dan memperkuat penyediaan data mikro berbasis desa/masyarakat di berbagai daerah, seperti di Tanah Papua, Aceh dan NTB. Untuk itu perlu didorong komitmen dan upaya percepatan integrasi sistem dan peningkatan kapasitas SDM untuk pendataan/pemutakhiran data serta memanfaatkan data dan sistem yang terintegrasi. 
 
Pemaparan dua direktur yang menjadi narasumber diskusi, yakni Maliki – Plt. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan/Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (PKPM) Bappenas dan Iwan Kurniawan – Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Dirjen Bangda, Kementerian Dalam Negeri, menjelaskan bahwa tentang sistem data dan informasi atau aplikasi yang dibangun di Kementerian Lembaga, baik data mikro maupun makro, misalnya Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), SEPAKAT, dan SIPD merupakan dasar pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang inklusif. 
 
Menanggapi hal ini, perwakilan dari daerah diantaranya Nusa Tenggara Barat, Aceh, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan, mengatakan bahwa pihaknya sudah atau sedang membangun sistem data dan informasi untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Perwakilan dari Kementerian Lembaga, yaitu Ika Retna Wulandary – Direktur Regional III Bappenas, Agung Widiadi – Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan DJPK Kementerian Keuangan, dan Yanuar Andriyana Putra – Kepala BIdang Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi, Pusdatin, Kementerian Dalam Negeri, juga memberi tanggapan khususnya tentang rencana implementasi kebijakan yang mereka telah susun terkait sistem informasi dan aplikasi untuk penerapan SPM. 
 
Sesi diskusi ini berlangsung interaktif, peserta tampak antusias untuk bertanya dan menaggapi. Beberapa peserta dari daerah mengungkapkan bahwa mereka merasa terbebani dengan banyaknya aplikasi yang disiapkan oleh pemerintah pusat khususnya kementerian sektoral. 

Mereka juga menambahkan bahwa setidaknya ada empat tantangan yang dihadapi daerah dalam membangun sistem data dan informasi. Pertama, infrastruktur yang tidak memadai, seperti blank spot atau tidak ada koneksi internet di beberapa area. Kedua, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas. Ketiga, anggaran di daerah yang sangat minim untuk membangun suatu aplikasi dan memutakhirkan data. Keempat, regulasi di daerah yang terbatas. 

Di akhir pertemuan, Iwan Kurniawan menutup diskusi dengan mengharapkan agar pertemuan berbagi pengalaman (knowledge sharing) ini dapat dilakukan secara rutin dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait dengan sistem informasi/data/aplikasi. Ia juga berharap catatan dari pertemuan tersebut dapat ditindaklanjuti sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan dan dimasukkan ke dalam agenda-setting. “Saya berharap masukan-masukan dan rekomendasi dari pertemuan berbagai pengalaman tersebut dapat menjadi landasan kebijakan dalam rangka penerapan SPM oleh pemerintah pusat dan pemenuhan SPM bagi pemerintah daerah,” pungkasnya.

Highlights side event ini dapat Anda saksikan pada video berikut: