Jalan mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia masih menemui beberapa tantangan, diantaranya dapat dilihat pada tingkat partisipasi politik dan kesempatan berkontribusi aktif dalam pembangunan yang disebabkan salah satunya karena adanya nilai-nilai patriarki dan konstruksi sosial di masyarakat.  Indeks Pembangunan Gender atau IPG di tahun 2010 sebesar 89,42 meningkat menjadi sebesar 90,99 di tahun 2018, walau terjadi peningkatan namun hal ini mengindikasikan masih terjadinya kesenjangan gender pada hasil pembangunan dan memperlihatkan progres yang sangat lambat.

Tahun ini menandai selesainya Program MAMPU dimana banyak capaian dan perubahan telah diraih baik di tingkat komunitas, daerah, maupun nasional. Hasil ini telah membawa perubahan positif di mana kapasitas, suara dan pengaruh perempuan, serta akses mereka ke layanan meningkat. Berbagai rangkaian kegiatan dilaksanakan oleh  Sekretariat Program MAMPU bersama seluruh mitra nasional dan daerah, termasuk Yayasan BaKTI.

Program MAMPU-BaKTI menyelenggarakan Pengenalan Tools Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SDGs dengan menggunakan Indikator Responsif Gender, Transformatif dan Inklusi (RTI) di Kabupaten Maros dan Kota Parepare, Tujuannya untuk memperkenalkan kepada Bappeda tools/alat dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian SDGs dengan menggunakan indikator RTI. 

Selain itu di periode April hingga Juni, Program MAMPU juga menggelar sejumlah kegiatan diantaranya: 

Perlindungan kepada setiap manusia telah diatur dalam Undang Undang Dasar 1945. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga mengatur tentang pemenuhan hak asasi manusia tidak terkecuali hak asasi perempuan. Banyak aturan yang telah dikeluarkan untuk perlindungan perempuan baik Internasional maupun Nasional.

Tahun 2015 menjadi titik awal bagi Yahya Putra memahami berbagai kasus terkait dengan perempuan

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) Yayasan BaKTI 2019 merupakan monev yang terakhir. Monev dilaksanakan pada 16-19 Desember di Hotel Ibis Maipa Makassar. Monev difasilitasi oleh Yudha Yunus dan May Januar dan diikuti oleh tim MAMPU BaKTI, Suboffice MAMPU BaKTI NTB, dan semua mitra di kabupaten/kota.

Kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan (UU No. 32 tahun 2004, Pasal 40 dan 41). Fungsi penganggaran merupakan salah satu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama-sama dengan pemerintah daerah.

Di era yang serba cepat, infografik menjadi jurus jitu mencuri perhatian. Sebab, menurut sebuah penelitian, manusia adalah makhluk visual. Di mana 70 persen reseptor sensorik ada di mata, dan hampir 50 persen otak kita terlibat dalam proses visual. Itulah sebabnya manusia mampu memahami infografik hanya dalam 1/10 detik.