Pertanyaan lewat aplikasi mentimeter tentang isu apa yang paling menarik dan diberitakan akhir-akhir ini diberikan pada para jurnalis di Kabupaten Bulukumba. Jawaban mereka yang paling dominan yakni berita Makanan Bergizi Gratis (MBG), disusul sampah plastik, ijazah palsu, dan macam-macam isu lainnya.
Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf, meresmikan Paket Kebijakan PINISI BERLAYAR di pusat pelayanan pemerintahan terpadu Gedung Pinisi, 30 Oktober 2025. Peresmian itu menandai percepatan pembangunan sanitasi yang dan berkelanjutan di bumi pembuat perahu pinisi. Di depan 130 peserta (80 laki-laki; 50 perempuan) Bupati Andi Utta, panggilan akrabnya, menyampaikan pidato yang seolah menghentakkan semua kalangan.
Program Perlindungan Anak kerjasama antara BaKTI dengan UNICEF tahun 2025 memasuki akhir masa implementasi, sejumlah kegiatan telah dilaksanakan dan memperoleh hasil positif tetapi juga masih menghadapi tantangan. Untuk mengukur efektivitas relevansi dan capaian program, BaKTI dan UNICEF menyelenggarakan Joint Monitoring yang menghadirkan perwakilan unsur-unsur pemerintah dan masyarakat yang pernah memperoleh peningkatan kapasitas selama ini.
Dalam rangka memperkuat kolaborasi program perlindungan anak dan administrasi kependudukan, tim UNICEF-BaKTI mengadakan kunjungan kerja ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Makassar pada 27 Oktober 2025. Pertemuan koordinasi ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Dukcapil Makassar, Muh. Hatim, S.STP, M.TR.A.P., dan dihadiri oleh Ibu Tria Amelia Tristiana dari UNICEF serta Andi Nurlela dan Junardi Jufri dari Yayasan BaKTI.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat komitmen dalam membangun sistem perlindungan anak yang menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini tampak dalam pertemuan koordinasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan, UNICEF, dan Yayasan BaKTI yang berlangsung pada 17 Oktober 2025 di kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam situasi kebencanaan setiap orang akan mengalami kepanikan sehingga sangat mungkin mengalami risiko yang semakin besar. Apa lagi jika hal ini dialami oleh anak, berbagai risiko lanjutan bisa dialami, seperti kekerasan, pelecehan seksual dan terpisah dari orang tua. Hal ini sangat mungkin terjadi pada semua tahapan kebencanaan sehingga diperlukan strategi mengatasi risiko bencana secara efektif pada tahap pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana (rehab dan rekon).
Kemajuan teknologi digital membawa banyak manfaat bagi anak-anak dalam belajar dan berinteraksi, namun juga menghadirkan ancaman serius berupa eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak di dunia maya atau yang dikenal dengan Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA).
Anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan saat bencana terjadi. Mereka berisiko kehilangan pengasuh, terpisah dari keluarga, serta menghadapi ancaman kekerasan dan eksploitasi.
Yayasan BaKTI dengan dukungan UNICEF melaksanakan kegiatan Integrasi Layanan Dukcapil dengan Fasilitas Kesehatan untuk Penerbitan Akta Kelahiran Bayi Baru Lahir di Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Sistem Perlindungan Anak (SPA) yang berfokus pada penguatan tata kelola dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan pemenuhan hak identitas hukum anak sejak hari pertama kehidupan.
Sebagai bentuk dukungan peningkatan manajemen Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik UPTD PALD, pengopersian dan perawatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kabupaten Bulukumba, Yayasan BaKTI yang didukung oleh UNICEF bekerja sama dengan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sulawesi Selatan, Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Provinsi Sulawesi Selatan mengelola kegiatan pendampingan untuk pembentukan dan pengembangan unit pengelola teknis daerah air limbah domestik.