Selama kurun waktu hampir tiga tahun terakhir semenjak ditetapkannya pandemi COVID 19 di Indonesia, data Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa 2.217 hoaks terkait COVID 19 telah beredar lebih dari 6 ribu kali di media sosial. Selain itu, sejumlah 528 hoaks terkait vaksinasi COVID 19 beredar lebih dari 30.000 kali di media sosial. Penyebabnya adalah era digital saat ini yang tidak dapat dihindari, di mana akses untuk terhubung ke internet kian mudah, maka masyarakat akan semakin mudah pula terpapar berbagai informasi.

Terlepas dari manfaat teknologi digital ini, internet juga berisi informasi yang tidak layak dan negatif untuk anak-anak seperti interaksi di berbagai media sosial yang mengarah pada kekerasan verbal atau perundungan, hingga terjadinya kekerasan seksual.  Online Children Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA) atau Eksploitasi dan Kekerasan Seksual Anak di Ranah Daring semakin meningkat, sehingga menuntut perhatian semua pihak di sekitar anak, seperti  orang tua, guru, pemuka masyarakat, aparat hukum, dan tentunya kita semua.

Setelah sukses dilaksanakan di Kota Makassar, pelatihan pencegahan dan penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG), serta Eksploitasi dan Kekerasan Seksual Anak di Ranah Daring (OCSEA) dilanjutkan pula di Kabupaten Maros bertempat di Hotel Grand Town Maros, 8 Juni 2023.

Sebagai tindak lanjut dari Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG), serta Eksploitasi dan Kekerasan Seksual Anak di Ranah Daring (OCSEA) yang dilaksanakan 1-2 Juni 2023 di Kota Makassar dan 3-4 Juni 2023 di Kabupaten Maros, pemerintah kelurahan/desa berkolaborasi dengan Shelter Warga dan PATBM dari wilayah intervensi program Unicef gencar melakukan edukasi ke para orangtua dan pengasuh untuk lebih meningkatkan keamanan online anak.
Berikut Highlight kegiatan Edukasi Cegah KBG dan OCSEA di Masyarakat:

Dalam rangka mendorong pemerintah mengenai perlindungan anak, UNICEF bersama Yayasan BaKTI bertemu dengan Wali Kota Makassar dan Bupati Maros, 8-9 Juni 2023. Pada pertemuan di 2 tempat tersebut, Tim UNICEF menyampaikan wujud kepedulian dan pemenuhan hak-hak dasar anak untuk meningkatkan kesejahteraan perkembangan anak dan hak memperoleh pendidikan utamanya di kota Makassar dan Maros.

UNICEF bekerja sama dengan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) Universitas Hasanuddin didukung oleh Yayasan BaKTI melaksanakan kuliah umum dengan tema “Eksploitasi dan Kekerasan Seksual di Ranah Daring” yang dihadiri lebih dari 300 orang mahasiswa dari berbagai fakultas yang bertempat di Baruga Prof Dr H Baharuddin Lopa SH Fakultas Hukum Unhas.

Dalam rangka mewujudkan program kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF, telah ditandatangani dokumen kerja sama antara UNICEF dan Yayasan BaKTI khususnya dalam Program WASH (Water Sanitation and hygiene). Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan sektor air minum dan sanitasi yang layak.

Yayasan BaKTI didukung oleh UNICEF bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG), Eksploitasi dan Kekerasan Seksual Anak di Ranah Daring (Online Child Sexual Eksploitation and Abuse – OCSEA) yang diperuntukkan bagi Fasilitator dan Organisasi Masyarakat di Kota Makassar.

Menjelang berakhirnya program Social Behaviour Change (SBC) kerja sama UNICEF dan BaKTI dalam mendukung pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk penanggulangan hoaks dan misinformasi kesehatan, maka upaya replikasi terus dilakukan. Sejak dimulainya program ini pada Januari 2023, koordinasi di berbagai pihak telah dilakukan seperti Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang menjadi wilayah sasaran program yaitu Kota Makassar, Kabupaten Maros, Bone dan Wajo. 

PUSPAGA adalah bentuk layanan pencegahan di bawah koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai wujud kepedulian Negara dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan/pengasuhan, keterampilan menjadi orangtua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga.