Kebutuhan pelatihan berkaitan budidaya tanaman perkebunan atau tanaman jangka panjang merupakan salah-satu diantara berbagai inisiatif yang muncul dalam perencanaan penghidupan masyarakat desa program BangKIT. Tanaman perkebunan atau termasuk tanaman jangka panjang pada lokasi program BangKIT di Seram Bagian Timur dengan komoditi utama pala dan cengkeh merupakan usaha penghidupan yang paling dominan dilakukan oleh masyarakat desa melalui perkebunan rakyat.

Para pelaku usaha di desa-desa lokasi program BangKIT masih sering mencampuradukkan antara keuangan usaha dan keuangan rumah tangga yang berimplikasi pada ketidakstabilan keuangan dan risiko keuangan usaha serta rumah tangga. Selain itu dalam mengembangkan usaha yang ada, kapasitas para pelaku usaha masih memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan strategi usaha dan akses terhadap sumberdaya yang ada.

Pelatihan Teknik Budidaya dan Pengembangan usaha Peternakan Skala Rumah Tangga dilaksanakan di  salah satu lokasi Program BangKIT (Pengembangan Penghidupan Masyarakat Yang Inklusif di Perdesaan Kawasan Timur Indonesia) yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya. Pelatihan dilaksanakan dengan menggandeng pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai mitra strategis yang telah menjadi simpul bagi Yayasan BaKTI dan pemerintah daerah dalam usaha mendukung pengentasan kemiskinan serta meningkatkan pengembangan mata pencaharian masyarakat desa.

Seram Bagian Timur (SBT) sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Maluku, memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar pada salah satu Wilayah Pengelolaan Perikanan WPP 715 (Laut Seram). Besarnya potensi yang dimiliki ini tidak akan mencapai maksimal jika tidak dikelola  secara  optimal.  Dalam  mengoptimalkan  sektor  perikanan  dan  kelautan  diantaranya melalui pengembangan produk pengolahan hasil perikanan.

Perencanaan penghidupan berkelanjutan desa yang dikembangkan oleh masyarakat desa secara inklusif dan partisipatif melalui fasilitasi Program Pengembangan Penghidupan Masyarakat yang Inklusif di Pedesaan Kawasan Indonesia Timur (BangKIT) bertujuan untuk meningkatkan akses peluang penghidupan bagi masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan dan kerawanan pangan. Salah satu wilayah sasaran program BangKIT adalah desa-desa di Seram bagian Timur (SBT).

Indonesia Inclusive Livelihoods for Poor Rural Communities in Eastern Indonesia Project merupakan proyek kerja sama Bank Dunia dan Yayasan BaKTI sebagai lembaga pelaksana yang diimplementasikan di 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Seram Bagian Timur (Provinsi Maluku) dan Kabupaten Sumba Barat Daya (Provinsi NTT).

Program BANGKIT (Indonesia Inclusive Livelihoods for Poor Rural Communities in Eastern Indonesia Project) adalah program kerja sama Bank Dunia dan Yayasan BaKTI sebagai lembaga pelaksana yang akan diimplementasikan di 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Seram Bagian Timur (Provinsi Maluku) dan Kabupaten Sumba Barat Daya (Provinsi Nusa Tenggara Timur). Proyek ini merancang dan mengimplementasikan model perencanaan dan pengembangan mata pencaharian yang inklusif dan berbasis masyarakat, agar mas

Pagi itu tanggal 30 April 2024, sepanjang jalur di depan kantor Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya masih saja lengang, namun pasar tradisional disekitaran kecamatan sudah bergeliat sedari pagi, pedagang dan pembeli saling aduh tawar menawar harga, anak-anak berseliweran mengekor orang tua mereka. Pintu kantor kecamatan Kodi sudah terbuka, nampak para pekerja kecamatan sudah mulai beraktifitas.

Program BangKIT (Pengembangan Penghidupan Masyarakat yang Inklusif di Pedesaan Kawasan Indonesia Timur) yang dikelola BaKTI memberikan dukungan terhadap inisiatif yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas masyarakat di wilayah dampingan melalui serangkaian pelatihan keterampilan teknis dan manajerial sesuai dengan kebutuhan. Salah satu kegiatan dukungan yang dilaksanakan adalah berupa pemberian pelatihan bagi warga desa dampingan berupa pelatihan teknis dan manajerial pertanian hortikultura secara alami.

Perencanaan pengembangan penghidupan atau Village Livelihood Plan (VLP) yang telah disusun masyarakat selanjutnya diintegrasikan dan disinkronkan dengan perencanaan pembangunan desa dan perencanaan daerah. Proses tersebut mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan yang sudah ada. Masyarakat desa yang diwakili oleh Pokja Desa menyampaikan usulan melalui Musrenbangdes untuk dapat didukung oleh dana desa (RKP 2024) dan APBD (melalui DU RKP 2025).