Program BANGKIT (Indonesia Inclusive Livelihoods for Poor Rural Communities in Eastern Indonesia Project) adalah program kerja sama Bank Dunia dan Yayasan BaKTI sebagai lembaga pelaksana yang akan diimplementasikan di 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Seram Bagian Timur (Provinsi Maluku) dan Kabupaten Sumba Barat Daya (Provinsi Nusa Tenggara Timur). Proyek ini merancang dan mengimplementasikan model perencanaan dan pengembangan mata pencaharian yang inklusif dan berbasis masyarakat, agar mas

Pagi itu tanggal 30 April 2024, sepanjang jalur di depan kantor Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya masih saja lengang, namun pasar tradisional disekitaran kecamatan sudah bergeliat sedari pagi, pedagang dan pembeli saling aduh tawar menawar harga, anak-anak berseliweran mengekor orang tua mereka. Pintu kantor kecamatan Kodi sudah terbuka, nampak para pekerja kecamatan sudah mulai beraktifitas.

Program BangKIT (Pengembangan Penghidupan Masyarakat yang Inklusif di Pedesaan Kawasan Indonesia Timur) yang dikelola BaKTI memberikan dukungan terhadap inisiatif yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas masyarakat di wilayah dampingan melalui serangkaian pelatihan keterampilan teknis dan manajerial sesuai dengan kebutuhan. Salah satu kegiatan dukungan yang dilaksanakan adalah berupa pemberian pelatihan bagi warga desa dampingan berupa pelatihan teknis dan manajerial pertanian hortikultura secara alami.

Perencanaan pengembangan penghidupan atau Village Livelihood Plan (VLP) yang telah disusun masyarakat selanjutnya diintegrasikan dan disinkronkan dengan perencanaan pembangunan desa dan perencanaan daerah. Proses tersebut mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan yang sudah ada. Masyarakat desa yang diwakili oleh Pokja Desa menyampaikan usulan melalui Musrenbangdes untuk dapat didukung oleh dana desa (RKP 2024) dan APBD (melalui DU RKP 2025).

Perencanaan penghidupan desa yang inklusif tiba pada tahap membuat konsensus atas rancangan pengembangan penghidupan yang telah disusun pada kegiatan musyawarah perencanaan sebelumnya. Mengawali 2024, program BangKIT memfasilitasi musyawarah desa  untuk membahas dan menyepakati bersama usulan rencana kegiatan penghidupan berkelanjutan di desa. 

Program Pengembangan Penghidupan Masyarakat yang Inklusif di Pedesaan Kawasan Indonesia Timur (BangKIT) bertujuan untuk meningkatkan akses peluang penghidupan bagi masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan dan kerawanan pangan di desa sasaran pada Kabupaten Seram Bagian Timur (Provinsi Maluku) dan Kabupaten Sumba Barat Daya (Provinsi NTT).

Program Pengembangan Penghidupan Masyarakat yang Inklusif di Pedesaan Kawasan Indonesia Timur (BangKIT) bertujuan untuk meningkatkan akses peluang penghidupan bagi masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan dan kerawanan pangan di desa sasaran pada Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Provinsi Maluku dan Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Program Pengembangan Penghidupan Masyarakat yang Inklusif di Pedesaan Kawasan Indonesia Timur (BangKIT) bertujuan untuk meningkatkan akses peluang penghidupan bagi masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan dan kerawanan pangan di desa sasaran. Salah satu wilayah sasarannya adalah Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.

Perencanaan penghidupan berkelanjutan desa yang dikembangkan oleh masyarakat desa secara inklusif dan partisipatif melalui fasilitasi Program BangKIT (Pengembangan Penghidupan Masyarakat yang Inklusif di Pedesaan Kawasan Indonesia Timur) diharapkan dapat menjawab tantangan akses penghidupan masyarakat desa khususnya yang rentan terhadap kemiskinan dan kerawanan pangan.

Saat ini Program BangKIT (Pengembangan Penghidupan Masyarakat yang Inklusif di Perdesaan Kawasan Timur Indonesia) baik di Kabupaten Seram Bagian Timur maupun Sumba Barat Daya sedang melaksanakan Kegiatan Musyawarah Desa. Kegiatan ini merupakan tahapan lanjutan setelah sebelumnya, desa melaksanakan lokakarya pengembangan perencanaan penghidupan yang inklusif  dan partisipatif, berdasarkan aset sumberdaya yang dimiliki desa dengan melibatkan kelompok kerja desa dan perwakilan masyarakat desa.