Tentang Rumah Tunggu

Pada November 2007 pemerintah Kabupaten MTB bersama UNICEF mengembangkan program pelayanan kesehatan mandiri dengan pola pendekatan gugus pulau. Dengan pendekatan ini, Kabupaten MTB membagi wilayah pelayanannya ke dalam dua gugus besar yaitu Gugus Tanimbar Selatan dan Tanimbar Utara. Setahun kemudian diadakan kerja kelompok Gugus Pulau di Saumlaki dengan peserta Tim District Team Problem Solving (DTPS) Kabupaten MTB, Kepala Puskesmas, dan Camat untuk menetapkan Kecamatan Selaru sebagai model Rumah Tunggu pertama.

Dua tahun pasca penerapan pendekatan gugus pulau, lahirlah ide Rumah Tunggu untuk menangani ibu hamil beresiko di pulau-pulau kecil dalam wilayah Kabupaten MTB. Rumah Tunggu adalah rumah yang disediakan oleh masyarakat bagi bagi ibu hamil beresiko untuk menjadi tempat menunggu persalinan. Layanan yang disediakan di Rumah Tunggu meliputi layanan persalinan, pemeriksaan laboratorium, imunisasi ibu dan bayi baru lahir, pemeriksaan ibu dan anak pasca melahirkan, dan pemeriksaan antenatal. Rumah Tunggu juga dilengkapi fasilitas ambulans dan akomodasi serta jasa konsumsi, perlengkapan mandi dan perlengkapan mencuci bagi satu orang penunggu.

Rumah Tunggu dibuat untuk mengatasi persoalan "Tiga Terlambat" yaitu terlambat untuk mengetahui persoalan, terlambat merujuk dan terlambat penanganan. "Tiga Terlambat" inilah yang paling banyak menyebabkan ibu hamil meninggal dunia

Tentang Pendidikan Harmoni

Hasil penelitian awal WVI di Palu dan Poso tahun 2009 ditemukan bahwa pemahaman akan perbedaan suku dan agama yang ada di masyarakat masih lemah. Di Palu, 35 persen anak menyatakan tidak mau berteman dengan mereka yang berbeda agama dan 14,2 persen tidak tahu. Di Poso, 10,8 persen anak tidak mau berteman dan 15 persen tidak tahu.

Pendidikan Harmoni kemudian dipilih untuk menjadi pendidikan kontekstual dengan tujuan membangun dan mengembangkan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial yang diintegrasikan dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal untuk memunculkan lingkungan pembelajaran yang ramah agar anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik dalam penghargaan terhadap alam dan nilai-nilai lokal sambil tetap berpikir dalam skala nasional. Terdapat tiga pilar utama yang ditekankan dalam Pendidikan Harmoni, yakni harmoni diri dalam kesadaran sebagai makhluk ciptaan Sang Ilahi, harmoni sesama, dan harmoni alam. Nilai-nilai harmoni yang dikembangkan dalam harmoni diri adalah tanggung jawab, keyakinan pada ajaran agama, kepercayaan. Pada harmoni sesama nilai-nilai yang dikembangkan adalah penghargaan, kejujuran, kepedulian, dan pada harmoni alam adalah ramah lingkungan, melindungi, kewarganegaraan.

Dukungan bagi Pendidikan Harmoni tidak hanya datang dari pemerhati pendidikan atau Dinas Pendidikan saja. Wahana Visi Indonesia merangkul Yayasan Pendidikan Kristen Sulawesi Tengah, Muhammadiyah Sulawesi Tengah, FBO-Alkhairaat, dan Universitas Tadulako untuk menyatukan berbagai pandangan dan menentukan pengembangan kerjasama strategis di masa depan. Kemitraan berbagai pihak ini sesungguhnya adalah aset terbesar dalam pengembangan Pendidikan Harmoni, dimana Pendidikan Harmoni telah terintegrasi ke dalam sistem pendidikan di Sulawesi Tengah.

Tentang Kelompok Tenun Sumba

Tidak hanya menjadi busana yang melindungi tubuh, kain tenun ikat bagi masyarakat NTT adalah pelengkap ritual adat yang berkaitan dengan daur hidup manusia. Sayang sekali, belakangan ini dengan semakin banyaknya pilihan tekstil dari pabrik dengan beragam corak dan warna yang menarik, keterampilan menenun semakin jarang diminati.

Pada awal berdiri duabelas tahun lalu, Kelompok Wanita Tani (KWT) Tapawala Ba'di hanya beranggotakan empat orang. Dua tahun kelompok ini belajar menenun sampai akhirnya menarik perhatian ibu-ibu lain untuk bergabung. Seiring berjalannya waktu, hasil tentun KWT Tapawala Ba'di mulai dikenal warga desa sekitar Mbatakapidu dan Kota Waingapu.

KWT Tapawala Ba'di tidak hanya berupaya melestarikan tanaman pewarna alami, mereka juga menanam beberapa jenis tanaman pangan lokal yang mulai langka ditemui. Jadilah kelompok ini memperluas fokus belajar dan kerja mereka dari menenun ke kegiatan pertanian.

Pelestarian tanaman pangan lokal yang dilakukan KWT Tapawala Ba'di adalah bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTT yang senantiasa mendorong diversifikasi pangan dan pangan lokal melalui Desa Mandiri Pangan Desa Sejahtera. Tujuan program ini adalah mewujudkan kedaulatan pangan melalui diversifikasi pangan dan perubahan kebijakan.

Tentang Konservasi Laut Selayar

Menyadari bahwa tugas menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati adalah tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat, sejak tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Selayar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menerapkan Program Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Selayar, KKLD diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang konservasi wilayah perairan. Tujuan utama program ini adalah menyediakan daerah perlindungan khusus untuk menjaga kelestarian hayati laut dan mencegah kerusakan terumbu karang.

Sebelum ditetapkan menjadi Program Kawasan Konservasi Laut Daerah, masyarakat diperkenalkan pada konsep Daerah Perlindungan Laut (DPL). Pada setiap desa dibentuk kelompok masyarakat yang bertugas mengawasi setiap DPL di desa masing-masing. Pengawasan Daerah Perlindungan Laut dilakukan sebagai usaha kolaboratif dengan memanfaatkan bantuan dana dari program pemerintah.

Agar efektif, pembentukan DPL juga ditunjang oleh Peraturan Desa (Perdes). Perdes ini lah yang menjadi landasan pemberian sanksi bagi siapapun yang melanggar peraturan pemanfaatan sumberdaya terumbu karang dan ekosistem didalamnya.

Tentang Usaha Bersama Nonggup

Tahun 2009, sebanyak 29 warga Kampung Ogenetan sepakat mendirikan koperasi yang dinamakan Nonggup. Nonggup berarti kebersamaan. Kebersamaan untuk mewujudkan impian masyarakat Kampung Ogenetan. Saat itu modal dalam bentuk uang yang terkumpul adalah sebesar dengan modal 8-10 juta rupiah. Segera setelah koperasi terbentuk, masyarakat bersepakat untuk tidak lagi menjual karet ke tengkulak dan memilih menjual karetnya ke koperasi.

Menyadari dapat menghasilkan empat sampai tujuh ton karet setiap bulan, Koperasi Nonggup pun memberanikan diri menggagas kerjasama dengan perusahana karet PT Montelo di Kabupaten Boven Digoel. Harga karet yang dijual Koperasi ke PT Montelo berkisar 15 ribu sampai 23 ribu rupiah. Keuntungan dari jual beli karet dibagikan kembali kepada anggota Koperasi sebagai Sisa Hasil Usaha. Cara ini ternyata berhasil dan kemudian menarik perhatian lebih banyak warga Ogenetan.

Perkembangan Koperasi Nonggup luar biasa cepat. Hanya dalam tiga tahun, anggota Koperasi Nonggup bertambah hampir lima kali lipat. Saat ini anggota Koperasi Nonggup sendiri sudah berjumlah 136 orang di Kampung Ogenetan saja. Saat ini cabang Koperasi Nonggup juga ada di Langguan ibukota Distrik Iniyandit, Distrik Mindiptana dan Distrik Arimop.

Tentang SIPBM Polman

Program Sistem Pendataan Berbasis Masyarakat (SIPBM) dimulai dengan pendataan di enam desa di Kecamatan Tinambung dan lima desa di Kecamatan Tapango. Pendataan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan anak usia 0 sampai 18 tahun dan hasil pendataannya menjadi bahan dasar perencanaan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun.

Sebuah tim kemudian dibentuk terdiri dari di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Tim tersebut terdiri dari elemen Dians Pendidikan, LSM, dan pers yang punya perhatian besar bagi dunia pendidikan. Ketiga unsur ini berkolaborasi menjadi sebuah kekuatan besar untuk mengawal program SIPBM.

Di tahun 2005, pendataan tuntas dilaksanakan pada 7 desa di kecamatan Tinambung dan Tapango. Dari temuan data SIPBM ini teridentifikasi anak-anak usia Sekolah Dasar yang putus sekolah dilengkapi dengan penyebabnya, dan kondisi ekonomi orang tua. Kegiatan pendataan juga mengidentifikasi pihak-pihak yang berpotensi memberikan dukungan agar anak-anak tersebut dapat kembali ke sekolah.

Serangkaian pembahasan untuk menentukan rencana aksi berdasarkan temuan dari kegiatan pendataan pun dilakukan. Pihak-pihak yang dapat memberikan dukungan pun kemudian diajak serta untuk mengembalikan anak-anak tersebut ke bangku sekolah. Sebanyak 11 anak putus sekolah yang teridentifikasi di Desa Tapango akhirnya kembali bersekolah berkat dukungan Komite Sekolah.

Melihat program SIPBM membawa hasil dan dampak nyata, data SIPBM kemudian dijadikan data dasar untuk Penyusunan Rencana Strategis Pendidikan Polewali Mandar untuk tahun 2008 hingga 2013.

Tentang Geng Motor Imut

Berbagi ilmu. Inilah yang mendorong sekelompok pemuda asal Kupang melakukan konvoi motor mengunjungi daerah-daerah terpencil di bumi Timor sejak tahun 2005. Saat itu, Noverius Nggili, Gunawan Dwi Junianto, Semi Kase, Donald Mangngi, Jurgen Nubatonis, dan keenam teman lainnya baru menjadi alumni muda Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana. Pada saat yang sama, mereka juga prihatin melihat kondisi petani dan peternak di Nusa Tenggara Timur yang sepertinya tak kunjung tak kunjung sejahtera.

Tahun 2010, kelompok anak muda ini bertransformasi menjadi sebuah lembaga yang dinamakan Geng Motor iMuT. Kata iMuT dipilih untuk mewakili singkatan Aliansi Masyarakat Peduli Ternak. Syarat minimal untuk menjadi anggotanya adalah memiliki dua ekor ternak, bersedia membagi ilmu, dan bersedia berkelana dengan menggunakan motor. Tapaleuk urus ternak atau berkelana urus ternak pun dipilih untuk menjadi semboyan. Bagi Geng Motor iMuT, ternak adalah entry point untuk meningkatkan kapasitas peternak dan petani agar bisa mandiri dan sejahtera.

Setidaknya telah 44 desa dan kelurahan di 9 pulau di NTT telah dikunjungi oleh Geng Motor iMuT sejak tahun 2005. Seiring dengan bertambahnya jumlah anggota, Geng Motor iMuT mewujudkan lebih banyak ide kreatif mereka dengan membentuk Bengkel Inovasi.