Untuk melaksanakan proses pembangunan, dibutuhkan energi yang besar. Untuk memenuhi kebutuhan energi nasional perlu dipikirkan untuk menemukan dan mengembangkan energi alternatif yang murah, mudah namun tetap ramah lingkungan. 

Selama 2 tahun lebih Pemerintah Kabupaten Luwu Utara bersama dengan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) Tokalekaju  dan Perkumpulan Wallacea  melakukan inisiasi kegiatan Sustainable Land Use Planning (SLUP) atau Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan (PPLB) di Kecamatan Rampi, yang bertujuan untuk mewujudkan penyusunan perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat khususnya dalam isu penataan ruang di Kabupaten Luwu Utara.  

Secercah harapan baru mulai dirasakan oleh anak-anak yang tidak sekolah di Kabupaten Mamuju.   Kini semakin banyak pihak yang peduli terhadap pentingnya pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Kepedulian terhadap pendataan anak putus sekolah dan pengembalian anak ke sekolah mulai merambah ke banyak pihak, termasuk Polres Mamuju.

Beberapa pengalaman pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan mata pencaharian berkelanjutan (sustainable livelihoods) berbasis agroforestry yang telah difasilitasi oleh  LSM Operasi Wallacea Terpadu (OWT) dari tahun 2010 –hingga kini di Kabupaten Kolaka  Timur adalah (1) Agroforestry berbasis karet, (2) Agroforestry berbasis Lada; (3) Pengembangan tanaman buah-buahan yang dikembangkan secara vegetatif; (d)  Membangun Sumber Benih Unggul di tingkat desa; (4) Memfasilitasi masyarakat untuk  memanfaatkan limbah pertanian menjadi pupuk organik, (5) Memfasilitasi pertanian  Jamur Merang.

Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (Yayasan BaKTI) Makassar sebagai lembaga yang berfokus pada pertukaran pengetahuan akan mengadakan Diskusi Inspirasi BaKTI yang mengangkat topik ”Ruang Konsultasi Solusi (RKS) – Program inovasi Polsek Tallo, Makassar” dengan tujuan:

Angka kemiskinan di Kabupaten Maros masih cukup tinggi. Berdasarkan data Bappeda Kabupaten Maros, jumlah orang miskin pada tahun 2011 adalah 47.440 (13,17%) tahun 2012 menjadi 33.112 (12,69%) dan tahun 2013 naik menjadi 42.400 (13,15%). Angka ini tergolong cukup tinggi dibandingkan dengan persentase angka kemiskinan propinsi yang pada Maret 2013 sekitar 9,54%. Padahal, Kabupaten Maros dianugerahi sumber daya alam yang melimpah mulai dari pertambangan, laut, perkebunan, taman wisata dan juga bertetangga dengan Kota Metropolitan Makassar.