Kerja sama UNICEF-BaKTI memfasilitasi serangkaian kegiatan advokasi beberapa program terkait Child Protection dan Water and Sanitation Hygiene di wilayah Sulawesi Selatan, Humanitarian Programme Document (HPD). Child Protection berfokus pada pengembangan pelaksanaan PKSAI (Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif). Sejumlah kegiatan penting telah dilaksanakan selama periode Juli - September 2020 sebagai berikut:

 

Penyusunan Panduan Pemanfaatan Data Profil Kependudukan dalam SIAK untuk Program Perlindungan Anak dan Layanan Anak

UNICEF Indonesia melalui Yayasan BaKTI bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Makassar dan Kabupaten Gowa telah menyusun Buku Panduan Pemanfaatan Data Profil Kependudukan untuk Program Perlindungan dan Layanan Anak. Buku panduan ini berisi tentang gambaran umum SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan hasil ekstrak data SIAK yang dianalisis.  Hal ini selanjutnya dapat dijadikan rujukan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di daerah lain dan juga oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai referensi data dan informasi kependudukan yang tepat, akurat dan mutakhir. Selain itu dapat dimanfaatkan untuk perumusan berbagai kebijakan pembangunan, rancangan program dan kegiatan serta pelayanan kepada masyarakat dan kepentingan pembangunan lainnya, khususnya dalam mendukung program perlindungan dan layanan anak.

Hasil ekstrak dan analisis data SIAK dari beberapa elemen yang telah dilakukan Dukcapil Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, menunjukan data dan informasi penting yang dapat ditindaklanjuti oleh semua OPD. Misalnya ditemukan anak dengan Kepala Keluarga Seorang Ibu. Dampaknya perlu ditindaklanjuti khususnya yang berkaitan dengan keterpenuhan kebutuhan perlindungan dan layanan anak yang dibutuhkan. Untuk mempermudah kabupaten/kota lainnya dalam memanfaatkan data profil kependudukan dalam SIAK, Proses penyusun dilakukan mulai 2 Mei-30 Juli 2020. Pihak yang terlibat yakni penulis, narasumber dari Dinas Dukcapil Kota Makassar dan Gowa, serta tim analisis dokumen.

Monitoring Puskesos sebagai Strategi Keberlanjutan Service Hub (Pusat Layanan) PKSAI Kabupaten Gowa Tahap II

UNICEF melalui Yayasan BaKTI bersama Pemerintah Kabupaten Gowa telah menyelenggarakan monitoring dan penguatan kapasitas pelaksanaan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebagai Service Hub PKSAI (Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif) Puskesos tahap kedua. Pelaksanaan monitoring Puskesos di Desa Panakukang, Desa Barembeng dan Desa Lembang Loe dilakukan oleh tim gabungan yang terintegrasi dari berbagai OPD (Bappeda, Dinas Sosial, PKSAI, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas PMD).

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan selama 3 hari, keberadaan Puskesos di tingkat desa memiliki peranan penting untuk mencegah anak tidak mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Monitoring dilakukan secara offline/kunjungan langsung (dengan tetap patuh pada protokol kesehatan) ke 3 Desa (Lembang Loe, Barembeng dan Panakukang) pada tanggal 14, 15, 16 Juli 2020. Peserta dari Lembang Loe sebanyak 11 orang (3 laki-laki, 8 perempuan), Desa Barembeng, 13 orang, (3 laki-laki, 10 perempuan), dan desa Panakukang, 13 orang (3 laki-laki, 10 perempuan).

Tim monitoring (6 orang) hadir selama tiga hari terdiri dari Ibu Kepala Dinas DP3A, Koordinator Puskesos kabupaten, Kepala Bidang Resos, Perwakilan PKSAI, Bappeda (bidang Sosbud), dan Dinas PMD. Berdasarkan catatan tim monitoring tahap II, Puskesos di Desa Barembeng dan Panakkukang telah memberikan beberapa layanan terhadap anak rentan, misalnya pengurusan akta kelahiran, pengembalian anak ke sekolah, pembinaan terhadap anak yang mengisap lem, fasilitasi anak disabilitas untuk mengakses pendidikan, dll. Dari sisi kebijakan, rata-rata puskesos sudah memiliki SK Pengelola yang ditandantangani oleh Kepala Desa.

 

Pelatihan Primero Bagi Pengelola PKSAI di Daerah Replikasi Sulawesi Selatan (Kabupaten Maros, Bulukumba, dan Kota Parepare) dan Takalar

Untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas bagi penyedia layanan dan pekerja sosial dalam melakukan manajemen kasus yang berbasis aplikasi. UNICEF bersama Kementerian Sosial telah mengembangan aplikasi otomatisasi pencatatan kasus yang dikenal dengan aplikasi Primero. Keterlibatan sakti peksos dalam penanganan layanan kesejahteraan sosial anak dan kasus-kasus perlindungan anak telah meningkatkan pengakuan dan pemahaman terhadap peran profesi pekerjaan sosial. Model layanan seperti respon kasus Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK), maupun respon kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) meningkatkan kesempatan para pekerja sosial untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menyelesaikan masalah anak dan keluarga dengan memanfaatkan sistem dan sumber daya yang ada.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para pekerja sosial dan instansi pemberi layanan dalam melakukan manajemen kasus secara baik, komprehensif dan tuntas. Untuk mendukung pencapaian tujuan ini, UNICEF melalui Yayasan BaKTI telah menyelenggarakan pelatihan pemanfaatan aplikasi yang terlaksana dari tanggal 19-21 Agustus 2020, diikuti oleh 19 orang peserta (8 laki-laki-11 perempuan), Mereka berasal dari Dinas Sosial, Sakti Peksos dan P2TP2A dari kabupaten Maros, Bulukumba, Kota Parepare dan Kabupaten Takalar.

 

Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) di 5 Wilayah (Makassar, Gowa, Maros, Bulukumba dan Parepare) Provinsi Sulawesi Selatan



PKSAI hadir untuk membangun kolaborasi layanan rehabilitasi sosial anak sehingga menjadi wadah koordinasi dan pengendalian layanan penanganan masalah kesejahteraan anak, termasuk penyelenggaraan manajemen kasus jika telah terjadi kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak. Dukungan komitmen kuat dari semua pihak sangat dibutuhkan, sehingga tujuan utama dari PKSAI bisa tercapai secara optimal.

Untuk mengetahui kemajuan dan tantangan yang dihadapi oleh PKSAI di 5 wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, UNICEF melalui Yayasan BaKTI bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memfasilitasi kegiatan pertemuan koordinasi lintas sektor Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI). Total peserta yang ikut petemuan ini sejumlah 95 orang (perempuan 59, laki-laki 36 orang).

Pembuatan Video Tutorial Pendidikan Keterampilan Hidup (PKH)

Anak-anak dengan keterampilan hidup yang baik akan mampu menyelesaikan masalah-masalah melalui pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Untuk mendukung pengembangan keterampilan hidup bagi anak remaja di masa Covid-19, maka UNICEF melalui Yayasan BaKTI memfasiltiasi pembuatan Video Tutorial Life Skills Education (LSE). Kegiatan ini melibatkan vendor pembuat video pendek, tim komunikasi BaKTI sebagai editor, dan 8 orang trainer pendidikan berasal dari Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

Pembuatan Video ini merupakan tahap awal pada kegiatan diseminasi yang akan diimplementasikan ke 6 Sekolah SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan 2 MTs (Madrasah Tsawaniyah) di tiap 7 kabupaten/kota: Makassar, Gowa. Takalar, Bulukumba, Maros, Pangkep dan Bone. Output dari kegiatan ini berupa 8 Video Tutorial Pendidikan Keterampilan Hidup yang akan di-diseminasikan di 7 kabupaten/ kota: Makassar, Gowa. Takalar, Bulukumba, Maros, Pangkep dan Bone.

 

Pelatihan Menggambar Online untuk Anak Remaja LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)

Di masa pandemi COVID-19, anak tetap dituntut menjaga kondisi tubuh. Imunitas harus kuat untuk melawan virus. Kunci menjaga imunitas tubuh tidak hanya soal asupan untuk anak, tetapi juga perasaan bahagia. Mereka yang bahagia, memengaruhi imunitas tubuh yang kuat. Untuk menjaga suasana hati anak dan remaja tetap bahagia dan gembira meski harus di rumah saja, maka UNICEF melalui Yayasan BaKTI memfasilitasi kegiatan positif di masa pandemi dengan mengadakan pelatihan menggambar online untuk anak dan remaja LKSA, menghadirkan pelatih Raisa Ramli juara Komik Dunia yang diselenggarakan oleh UNICEF.

Tujuan dari kegiatan ini, yang pertama untuk membangun karakter positif anak LKSA dengan menggambar komik dimasa Pandemi COVID-19, kedua mengasah kreatifitas anak LKSA dengan menggambar komik dimasa Pandemi Covid-19. Pelaksanaannya melalui virtual aplikasi Zoom yang berlangsung selama 2 hari, tanggal 4-5 September 2020, dengan melibatkan peserta anak dan remaja LKSA baik dari perwakilan Makassar, Gowa maupun Maros. Jumlah peserta sebanyak 27 orang, 19 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Untuk menambah semangat peserta, maka pihak panitia menyiapkan 5 hadiah untuk 5 peserta dengan gambar komik terbaik dengan tema Anak di Masa Pandemi Covid-19, yang diseleksi oleh Riska Raisa Ramli.

 

Kegiatan Strategi Pencegahan Perkawinan Anak oleh Anak

Banyaknya tantangan yang dihadapi dalam menghapus praktik perkawinan anak di masa pandemi menunjukkan bahwa perlu ada langkah yang ditempuh sejak awal. Untuk itu dalam upaya menekan angka perkawinan anak di masa Covid-19, UNICEF bersama Yayasan BaKTI mengadakan kegiatan pengembangan strategi pencegahan perkawinan anak oleh anak dengan melibatkan 46 peserta dari  perwakilan Forum Anak dan Generasi Berencana (GenRe) di 3 Provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah (9/9). Adapun tujuan kegiatan ini untuk menyusun rencana strategi dan intervensi pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah.

Kepala Perwakilan UNICEF Willayah Sulawesi dan Maluku, Henky Widjaja, PhD memberikan pengantar pada kegiatan ini. Hadir pula Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga BAPPENAS membuka acara dan sekaligus memaparkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, dan Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan memberikan materi terkait Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak oleh Anak dan Remaja di Tingkat Daerah. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya rencana strategi dan intervensi pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah.

 

Pelatihan Manajemen Kasus untuk Para Pekerja Sosial dan Relawan Sosial

Melihat peranan penting para Pekerja Sosial maupun Relawan Sosial, terutama dalam hal pencegahan, perlindungan, pemenuhan kebutuhan, maupun membantu segala permasalahan yang dihadapi anak pada situasi pandemi COVID-19, maka UNICEF melalui Yayasan BaKTI mengadakan kegiatan pelatihan manajemen kasus untuk para pekerja sosial dan relawan sosial dari 3 Provinsi: Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah dilaksanakan 16-17 September lalu. Dengan tujuan memperkuat keterampilan pekerja sosial dan relawan sosial dalam membantu permasalahan anak di situasi pandemic covid-19 dan menerapkan hasil pembelajaran di Masyarakat.

 

Pertemuan District Studi Akses Sanitasi Jamban Sehat bagi Kelompok Terakhir (Last Miles)

Sulawesi Selatan telah mencapai akses sanitasi yang tinggi 96,68%, menempati provinsi kedua akses sanitasi yang tertinggi di bawah Yogyakarta. Namun demikian, upaya pemerintah Sulawesi Selatan untuk menjadi provinsi kedua setelah Yogyakarta berstatus bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF) masih terganjal dengan banyaknya desa belum ODF. Dari 3,047 desa, hanya 2,082 desa atau sebesar 68% desa yang sudah berstatus ODF.

Kendala mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai provinsi ODF sedang dihadapi oleh banyak kabupaten di Sulawesi Selatan. Sejumlah kabupaten itu mengalami stagnasi akselerasi peningkatan dari titik angka cakupan terakhirnya. Mereka kelihatannya menghadapi kendala atau kasus spesifik sehingga sulit mencapai 100 % akses sanitasi jamban sehat atau layak.

Kabupaten Pangkep, Maros, dan Jeneponto adalah kabupaten yang akses cakupan sanitasinya sudah tinggi. Namun ketiganya, berdasarkan data STBM Maret 2020, mengalami keterlambatan pergerakan akselerasi dari capaian terakhir 89,1%, 89,6% dan 94,8%. Meskipun ketiga pemerintah daerah tersebut telah mengalokasikan anggaran secara berkelanjutan untuk percepatan akses sanitasi melalui kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), pemicuan CLTS (Community Led Total Sanitation) dan sosisalisasi program Lima Pilar STBM  di semua lapisan masyarakat.

Guna mempelajari fakta lapangan tentang penyebab terjadinya stagnasi akselerasi cakupan sanitasi dan segala informasi yang meliputinya, UNICEF melalui Yayasan BaKTI  bekerjasama dengan Pokja AMPL (Air Minum Penyehatan Lingkungan) Provinsi dan Kabupaten melaksanakan studi cakupan sanitasi di ketiga kabupaten tersebut yang mana masih diduga memiliki kelompok-kelompok warga masyarakat yang belum mengakses sanitasi jamban sehat atau layak.

Rangkaian kegiatan studi akses sanitasi sehat bagi kelompok last miles meliputi (1) pertemuan tingkat kabupaten di tiga kabupaten, Maros, Jeneponto, dan Pangkep; (2) FGD tingkat kecamatan bagi semua kepala desa di kecamatan target; (3) FGD tingkat Puskesmas bagi semua sanitarian dan pengelola program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); (4) Interview lapangan bagi warga kelompok terakhir yang belum mengakses sanitasi jamban sehat di semua desa di kecamatan target; dan (5) penyusunan laporan studi. Pertemuan ini dilaksanakan tanggal 1 September di Maros, 3 September di Jeneponto dan 9 September di Pangkep. 

Pertemuan di ketiga kabupaten tersebut diikuti oleh masing-masing 10 orang dari unsur focal point OPD kunci yakni Kepala Bappeda, Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kabid Kesmas Dinkes, Camat dari kecamatan target, Kepala Puskesmas kecamatan target, fasilitator kabupaten program STBM, dan koordinator sanitarian kecamatan.

Beberapa output yang dicapai adalah:

• Pemerintah kabupaten Maros, Jeneponto, dan Pangkep melalui Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Kesehatan menyetujui pelaksanaan studi akses sanitasi jamban sehat bagi kelompok warga masyarakat yang terakhir belum memiliki akses untuk sanitasi sehat (last miles).
• Terkumpul data dan informasi awal sekunder maupun primer dari segenap focal point sektor sanitasi.
• Bappeda, Dinas Kesehatan dan camat menyetujui lokasi atau kecamatan wilayah studi last miles ditentukan berdasarkan data cakupan sanitasi dalam STBM smart yang real time secara nasional.
• Sesuai data STBM Smart segenap peserta di kabupaten Maros, Jeneponto dan Bantaeng menyetujui lokasi studi last miles sebagai berikuti:
  • Kabupaten Maros: Kecamatan Tompo Bulu dengan segenap 8 desa
  • Kabupaten Jeneponto: Kecamatan Arung Keke, semuanya 7 desa
  • Kabupaten Pangkep: Kecamatan Labakkang, semua 13 desa
• Bappeda dan Dinas Kesehatan mengusulkan mendapatkan laporan hasil studi last miles untuk digunakan sebagai input dan masukan untuk perencanaan penyelesaian masalah sanitasi khususnya bagi kelompok-kelompok terakhir yang ditemukan maupun yang masih ada di wilayah lainnya.
• Tersusun agenda pelaksanaan kegiatan studi selanjutnya yang disepakati untuk dilaksanakan selama periode September-Oktober 2020, yakni Focus Group Discussion (FGD) tingkat kecamatan, FGD tingkat Puskesmas/sanitarian, dan interview lapangan. 

Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Sekolah, Juli-September 2020

Pertemuan Pembahasan Dokumen Strategi Sanitasi Sekolah Kabupaten Bone (17-18 September 2020) dan Kabupaten Bulukumba (24-25 September 2020). Pokja AMPL nasional mengamanatkan Pokja kabupaten/kota menyusun dokumen Strategi Sanitasi Sekolah (SSS) untuk kemudian diintegrasikan ke dalam dokumen  Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Ketersediaan dokumen SSS yang sebagai bagian integral dari SSK akan menjadi rujukan pemerintah kabupaten/kota dalam merumuskan program pembangunan sanitasi yang komprehensif termasuk sanitasi sekolah yang berbasis kebutuhan.

Mandat tersebut bertujuan untuk menggerakkan semua pihak di daerah agar bersama-sama mewujudkan tujuan SDGs goal indikator 4a terkait dengan ketersediaan sarana sanitasi di sekolah, yaitu akses pada sumber air yang layak, fasilitas jamban yang berfungsi dan terpisah antara laki-laki dan perempuan, serta akses pada sarana cuci tangan dengan ketersediaan sabun dan air mengalir. Mandat ini juga telah digariskan dalam undang-undang kesehatan No.36/2009.

Menindaklanjuti amanat tersebut, Pokja provinsi, kabupaten Bone dan Bulukumba bekerja sama dengan UNICEF dan Yayasan BaKTI telah menyusun dokumen perencanaan Strategi Sanitasi Sekolah. Prosesnya dimulai sejak Januari 2020 yang mencakup (1) Pelatihan Pengumpulan Data Sanitasi Sekolah SD/MI (Kab. Bone; SD/MI/SMP) bagi Sanitarian; (2) Analisis data Sanitasi Sekolah; dan (3) Penyusunan draf Dokumen SSS; (4) Pembahasan dokumen SSS.

Rangkaian kegiatan selanjutnya adalah pembahasan hasil pemetaan sanitasi sekolah dan draf dokumen SSS bersama dengan segenap OPD terkait untuk mencermati semua makna data yang tertuang sebagai muatan dokumen SSS. Di samping itu, kesepahaman akan isi dokumen SSS akan memudahkan semua pihak untuk merumuskan rencana pembangunan sanitasi sekolah yang integratif.

Kegiatan pembahasan dokumen laporan hasil pemetaan kondisi sanitasi sekolah dan draf dokumen SSS di Kabupaten Bone dan Bulukumba diikuti oleh masing-masing 10 orang focal point OPD unsur tim Pokja AMPL,  yakni Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pendidikan.

Isi dari dokumen laporan hasil pemetaan kondisi sanitasi sekolah adalah analisis data sanitasi sekolah yang mencakup tiga komponen sanitasi sekolah yaitu (1) sarana prasarana sanitasi sekolah; (2) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan (3) manajemen sanitasi sekolah.

Isi dokumen Strategi Sanitasi Sekolah (SSS) mencakup semua analisis data dari dokumen hasil pemetaan kondisi sekolah, tujuan dan sasaran sanitasi sekolah, strategi pengembangan sanitasi sekolah, program kegiatan SSS, dan monitoring evaluasi sanitasi sekolah.

Pertemuan online pendampingan dan konsultansi hasil akhir Twinning Program dan rekomendasi keberlanjutan program



Program twinning terdiri dari kegiatan dengan skema dua kali kunjungan belajar tim mentee UPTD PAL (Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengolahan Air Limbah) ke tim mentor serta kunjungan pendampingan tim mentor di daerah mentee. Kegiatan dilaksanakan secara berselang-seling kunjungan belajar dan pendampingan.

Kegiatan saling mengunjungi secara offline sudah selesai dilaksanakan oleh kedua belah pihak sejak Februari 2020. Kegiatan belajar dan pendampingan berikutnya dilaksanakan secara online akibat kondisi pandemi Covid 19.

Kegiatan pendampingan materi Topik 5 yang terakhir oleh mentor Kab. Gresik untuk Kota Palopo dan materi Topik 1 oleh mentor Kab. Sidoarjo untuk Kota Parepare dan Kab. Pinrang berlangsung 3 September, 9 September, dan 15 September 2020.

Hadir dalam rapat daring tersebut adalah Kepala UPTD PAL Gresik dan tim Senior Service Provider (SSP-PT. Silicon Adilarasta) selaku tim mentor, tim mentee UPTD PAL Palopo terdiri dari focal point sektor sanitasi air limbah Bappeda, Dinas LH, Dinas PUPR, dan kepala UPTD PAL Palopo, Forkalim, UNICEF Sulsel, BaKTI, dan IUWASH Jakarta. Demikian juga tim mentor UPTD PAL Sidoarjo dan tim SSP-PT. Silicon Adilarasta, Forkalim, tim mentee UPTD PAL Parepare dan tim mentee UPTD PAL Pinrang masing-masing dari Bappeda, Dinas LH, dan Dinas PUPR.

Pendampingan secara offline ini sekaligus juga merupakan rapat monitoring terakhir hasil pelaksanaan keseluruhan pelaksanaan RKTL dan rekomendasi tindak lanjut kesinambungan hasil Program Twinning.

Beberapa output dari kegiatan ini:

• Adanya update terbaru capaian hasil RKTL tim mentee Palopo yakni (1) Surat Keputusan Gubernur Sulsel, yang ditandatangani oleh Sekprov tentang pembentukan kelembagaan baru UPTD IPLT Mancani Palopo; (2) Studi akademik UPTD PAL Palopo; (3) Draf dokumen Perwali Kota Palopo tentang pengoperasian UPTD IPLT Mancani Palopo; dan (4) Hasil perbaikan komponen teknis IPLT Mancani Palopo.
• Capaian hasil tersebut sesuai dengan objective program twinning untuk Topik 5 yakni  pembentukan dan pengoperasian  kelembagaan baru  UPTD PAL Palopo di bawah Dinas PUPR,  yang sudah terpisah dari TPA Sampah di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo.
• Update terbaru capaian hasil implementasi RKTL Parapare meliputi: (1) revisi SOP pengoperasian UPTD PAL sudah selesasi;(2) optimalisasi komponen penting IPLT meliputi penambahan bak penerima lumpur tinja; (3) pembuatan dan modifikasi tangki imhoff baru; (4) pengaliran air limbah ke semua kolam-kolam biologis.
• Update terbaru capaian hasil implementasi RKTL mencakup: (1) revisi SOP pengoperasian UPTD IPLT sudah selesai; (2) pemasangan loster pada dasar bak pengering lumpur tinja; (3) pengatapan bak pengering lumpur tinja; (4) pengurasan lumpur tinja dari dalam bak pengering.
• Adanya kesepakatan antara tim mentee dan UNICEF untuk melanjutkan pendampingan tindak lanjut hasil akhir program twinning yang melibatkan Dinas PUPR Provinsi dan Balai Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.