Percepatan penyediaan layanan dasar yang berkualitas merupakan target pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat yang memiliki tantangan khusus dalam perbaikan pelayanan dasar antara lain karena sebaran penduduk yang meluas hingga ke daerah-daerahpelosok, dan belum memadainya kapasitas unit layanan untuk memberikan pelayanan berkualitas. Hingga saat ini indikator pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan perekonomian masyarakat di kedua provinsi masih jauh tertinggal dibandingkan indikator nasional. Upaya perbaikan pelayanan dasar terusmenerus dilakukan baik dalam bentuk program daerah maupun program nasional.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan kampung dapat diindikasikan oleh beberapa kenyataan seperti masih rendahnya peran-serta dalam pertemuan rapat kampung yang membicarakan penyusunan program pembangunan kampung, rendahnya peran-serta dalam memberikan informasi, saran/pendapat atau pemikiran untuk penyusunan rencana pembangunan dan dalam forum permufakatan penetapan program di kampung. Guna melakukan pembangunan kampung agar sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran maka harus dilakukan dengan perencanaan dan penganggaran yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagian besar kampung belum memiliki dokumen perencanaan dan penganggaran seperti Dokumen RPJM-Kampung dan RKP-Kampung sementara APB-Kampung disusun bukan merujuk pada hasil perencanaan namun lebih banyak dari daftar usulan masyarakat. Sementara di daerah belum banyak memiliki SDM yang dapat memfasilitasi proses perencanaan dan penganggaran sinergis kampung.

Upaya kesehatan dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur operasional dan standar pelayanan. Penyelenggaraan upaya kesehatan di Puskesmas dapat terlaksana secara optimal dengan manajemen yang baik. Manajemen Puskesmas adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematik untuk menghasilkan output Puskesmas secara efektif dan efisien. Manajemen Puskesmas terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban. Seluruh kegiatan di atas merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan berkesinambungan.

Oleh karenanya tidak kurang keluhan dari masyarakat terhadap layanan di Puskesmas, seolah-olah layanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas tidak atau kurang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik: (1) bagaimana Puskesmas membuat perencanaan? (2) apakah perencanaan yang dibuat oleh Puskesmas tersebut telah berdasarkan bukti maupun kebutuhan ataukah perencanaan yang dibuat oleh Puskesmas hanya merujuk pada perencanaan terdahulu? (3). Apakah perencanaan tahunan Puskesmas telah dibuat dengan baik bersama pemangku kepentingan lainnya yang berada di wilayah kerjanya? (4) atau apakah perencanaan tahunan yang dibuat oleh Puskesmas telah terintegrasi dengan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK).

Faktor kepala sekolah yang tidak transparan kepada guru dan masyarakat mengenai bantuan dana ke sekolah juga memicu kesenjangan antara kepala sekolah, masyarakat dan guru, padahal perencanaan dan penganggaran sekolah yang kurang transparan sering dikeluhkan masyarakat. Sehingga perlu dilakukan Pelatihan atau pendampingan yang sesuai dan peningkatan mekanisme pengukuran akuntabilitas yang bisa menjadi insentif yang efektif dalam meningkatkan professionalisme kepala sekolah dan guru.

Rendahnya kemampuan perencanaaan dan penganggaran terutama pada jenjang sekolah dasar; dengan didukung fakta, bahwa Tidak ada tenaga tata usaha , Kepala Sekolah SD/MI atau guru merangkap menjadi bendahara sekolah padahal tidak dibekali dengan kemampuan pengelolaan keuangan yang memadai. Sehingga perlu dilakukan pengembangan system perencanaan dan penganggaran yang akuntabilitas dan transparansi serta berbasis data dan partisipasif.

Provinsi Papua Barat dan LANDASAN II untuk mengembangkan sistem akuntabilitas keuangan Kampung, Puskesmas dan sekolah yang berlandaskan pada penyusunan perencanaan dan penganggarannya. Untuk mengimplementasikan gagasan tersebut, maka pada masa awal memperkenalkan mekanisme sinergitas ini, unit-unit layanan perlu mendapat penguatan dan pendampingan mulai dari tahapan perencanaan hingga ke pelaksanaanya, sehingga mereka dapat belajar sambil melaksanakannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka diperlukan strategi agar ada satu kampong, dengan sekolah dan puskesmas sebagai proyek percontohan yang bisa dijadikan lesson learn tentang sinegi perencanaan serta stakeholdernya mampu sebagai fasilitator yang mempunyai peran utama menjadi pemandu proses (process guide), mencoba proses yang terbuka, inklusif, dan adil sehingga setiap individu berpartisipasi secara seimbang dan membangun situasi dan kondisi yang nyaman dan aman supaya semua pihak bisa secara sungguh-sungguh berpartisipasi mempermudah pelayanan Kampung, Puskesmas dan sekolah, agar tantangan yang ada dapat teratasi. Aspek penting dalam suatu program/ kegiatan yang disusun sendiri diharapkan mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumber daya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal, dan berbagai pihak terkait terlibat (instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, swasta, dan lainnya), serta adanya berkelanjutan program tersebut.

Agar dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya yaitu Mengembangkan komunikasi dialogis dan Membangun relasi sosial dengan baik, perlu meningkatkan pemahaman tentang perencanaan dan penganggaran Kampung, Puskesmas dan sekolah pada satu kampung di distrik tersebut agar perannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yang disepakti, maka dalam rangka mengembangkan inovasi untuk pemberdayaan masyarakat, dan memfasilitasi penerapan inovasi pemberdayaan masyarakat sehingga setelah mendapatkan pelatihan, dapat difungsikan sebagai; (a) nara sumber, (b) pelatih, (c) mediator, dan (d) penggerak.dalam peningkatan mutu kampung, Puskesmas dan sekolah dalam perencanaan yang bersinergi.

Setelah sebelumnya melatih dua kampung di Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan, Tim KOMPAK-LANDASAN Fase II kembali diminta untuk oleh distrik untuk melatih sebelas kampung lainnya yang ada di Distrik Ransiki. Kegiatan ini berlangsung dalam dua batch yaitu pada 2-4 dan 7-9 Februari 2022. Pelatihan ini kembali melibatkan tim perencana di sebelas kampung, enam sekolah dan Puskesmas Ransiki yang memberikan pelayanan di wilayah tersebut.

Dari kegiatan ini, dihasilkan daftar usulan kegiatan oleh kampung dan unit layanan di mana mereka saling berbagi peran untuk mengatasi persoalan kesehatan dan pendidikan di wilayah mereka.  Dengan terlaksananya kegiatan ini, seluruh kampung di Distrik Ransiki pun telah menyusun perencanaan mereka secara bersinergi dengan unit layanan dasar di wilayahnya.