Lembaga Rumah Generasi berkolaborasi bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon menyikapi pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang ULD Bidang Ketenagakerjaan. Dalam tugas ULD sebagai bentuk perencanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui: (a). identifikasi Akomodasi yang layak dengan memperhatikan ragam Penyandang Disabilitas; (b).

Salah satu aspek penting dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang inklusif termasuk di bidang Pendidikan.  Pendidikan inklusif adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang terbuka bagi siapa saja, dengan latar belakang berbeda, serta kondisi yang berbeda. Jadi pendidikan inklusif ini juga bisa diperuntukan bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus (difabel).  Pendidikan khusus ini akan menempatkan siswa dengan difabel bersama dengan siswa didik umumnya di dalam satu kelas. 

Advokasi Kebijakan dan Mentoring untuk Penyelenggaraan Layanan UPTD PPA, Pendidikan Inklusif dan Ketenagakerjaan Inklusif dilaksanakan di Kota Ambon dan Kabupaten Tana Toraja. Dalam implementasi program INKLUSI di Kota Ambon pada tahun 2023 telah banyak capaian yang diperoleh dalam kerjasama dengan pemerintah kota melalui  OPD  terkait dan Pemerintah Desa.

BaKTI bersama sub mitranya dan beberapa mitra nasional program INKLUSI aktif dalam mendorong akses layanan inklusif dan advokasi akomodasi layak pada layanan publik, salah satunya institusi peradilan. Juga melakukan penanganan kasus dan pendampingan Perempuan Berhadapan Hukum khusus di dalam proses persidangan.

Kegiatan Pemetaan dan Asesmen Kapasitas dan Potensi Kelompok Rentan Sumber Daya merupakan rangkaian dari kegiatan Pembentukan dan Penguatan Unit Usaha. Pada periode April-Juni 2024, kegiatan ini telah dilaksanakan di Kota Parepare, Kabupaten Kupang, dan Kota Kendari. Kegiatan bertujuan untuk memetakan potensi ekonomi yang dimiliki Kelompok Konstituen baik usaha kelompok maupun usaha anggota Kelompok. Selain itu juga untuk mengetahui kondisi permasalahan dan kebutuhan pelaku usaha kelompok rentan.

Mentoring dan Technical Assistance (TA) kepada mitra program INKLUSI-BaKTI merupakan kegiatan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan perencanaan, dan untuk meningkatkan kapasitas mitra terkait dengan perubahan atau perbaikan untuk mendukung program.

Pengorganisasian Kelompok Konstituen oleh Program INKLUSI-BaKTI merupakan usaha untuk membangun kekuatan (keberdayaan) masyarakat, sehingga dapat secara optimal memanfaatkan potensi yang dimiliki, dan di sisi lain masyarakat dapat memahami secara kritis lingkungannya serta mampu mengambil tindakan yang mandiri dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi, serta secara khusus menjalankan fungsi penerimaan pengaduan dan penyediaan layanan komunitas.

Pada Rabu, 05 Juni 2024 bertempat di Kantor Desa Minasa Baji, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Bupati Maros H.A.S Chaidir Syam, didampingi Direktur Yayasan BaKTI Muhammad Yusran Laitupa, Program Manager INKLUSI-BaKTI Lusia Palulungan, dan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Maros, meluncurkan Desa Rampung Administrasi Kependudukan di 12 Desa Wilayah Program INKLUSI-BaKTI. 

Kegiatan ini berfokus pada penguatan ekonomi bagi masyarakat rentan berdasarkan sumber daya lokal yang mereka miliki. Kegiatan ini telah dilakukuan di 2 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Maros dan Lombok timur. Karena beragam potensi usaha, maka penting untuk melakukan asesmen terkait dengan potensi serta kapasitas yang dimiliki oleh kelompok rentan dengan pengembangan sumber daya lokal yang mereka miliki.

Kegiatan penguatan kapasitas kepada kelompok konstituen/POKJA/KPD Program INKLUSI-BaKTI telah dilakukan di tujuh wilayah kabupaten/kota, yaitu Maros, Ambon, Lombok Timur, Kupang, Kendari, Tana Toraja, dan Parepare. Kegiatan ini menghadirkan Kelompok konstituen/POKJA/KPD yang khususnya pendamping kasus, selain itu hadir juga perwakilan dari UPTD PPA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, dan Dinas Sosial.