Program BangKIT memfasilitasi Pelatihan Pengolahan Produk Hasil Pertanian Komoditi Tanaman Sagu, Umbi-umbian dan Pala di Kabupaten Seram Bagian Timur. Kegiatan ini berlangsung di Kota Bula pada 24 April - 1 Mei 2025. Kegiatan pelatihan dilaksanakan di Hotel Mutiara, Bula Kabupaten SBT melibatkan 37 orang peserta dari 17 desa, dimana sebagian besar (32 orang) adalah perempuan. Tenaga pelatih yang terlibat berasal dari dinas ketahanan pangan dan dinas koperasi UMKM kabupaten SBT yang didukung oleh kelompok pengolahan dampingan pemerintah daerah. 

Program BangKIT Fasilitasi Pelatihan Teknis & Manajerial Pengembangan dan Pengelolaan BUMDes di Seram Bagian Timur pada 24-26 April 2025 dan Sumba Barat Daya pada 28-29 April 2025.

Pelatihan Pendidikan Inklusif bagi Tenaga Pendidik dilaksanakan pada 22-24 April 2025 di Makassar atas kerjasama Program INKLUSI dengan Program INOVASI yang merupakan program Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki kebijakan dan praktik pembelajaran. Pelatihan yang diselenggarakan selama tiga hari di Hotel Novotel Makassar ini diikuti oleh  23 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 9 orang dan perempuan sebanyak 13 orang.

Sekretariat INKLUSI menggandeng DFAT melakukan Kunjungan Monitoring Evaluation and Learning (MEL) ke Kendari, Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pekerjaan BaKTI dan Mitra lokalnya dalam mendukung Sekolah Inklusif, Unit Pelaksanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Kelompok Konstituen termasuk kemajuan, kemungkinan keberlanjutan, tantangan dan kontribusi mitra.

Program INKLUSI-BaKTI memfasilitasi Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Inklusi Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 29 April 2025. Kegiatan berlangsung di gedung Baruga A Kantor Bupati Maros. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada Bappeda Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas Provinsi Sulawesi Selatan dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan bersama Yayasan BaKTI melalui Program INKLUSI, pada 21 Mei 2025 mengadakan kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan inklusif Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini bertempat di ruang rapat kantor Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada 10-13 Juli 2025 bertempat di Hotel Sambi Resort dan Ruang Pelatihan Perdikan-Insist dilaksanakan Lokakarya Penguatan Manajemen Organisasi untuk sub mitra Program INKLUSI-BaKTI. Lokakarya ini diikuti oleh direktur dan koordinator program, serta Tim BaKTI dan Tim INKLUSI-BaKTI, berjumlah 19 orang (8 orang perempuan dan 11 orang laki-laki). Fasilitator dan pelatihan dalam Lokakarya ini adalah Tim Perdikan-Insist, yaitu Roem Topatimasang, Toto Rahardjo, Noer Fauzi, dan Donny Nurcahyo.

Program INKLUSI-BaKTI terlibat dalam Advokasi dan Partisipasi Level Nasional, salah satunya adalah Advokasi untuk Penyusunan Pedoman Pemenuhan Hak Restitusi Anak, bekerja sama dengan beberapa lembaga nasional. Karena itu, pada 02 Juni 2025 bertempat di Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dilakukan pertemuan persiapan untuk Advokasi Penyusunan Pedoman Pemenuhan Hak Restitusi Anak. 

Program INKLUSI BaKTI mendukung pembentukan dan penguatan organisasi payung untuk penyandang disabilitas, seperti Perkumpulan PenyandangDisabilitas Indonesia (PPDI). Pada 23 April 2025, bertempat di Warkop De Roof, Kota Ambon dilaksanakan pertemuan untuk persiapan Pembentukan PPDI Provinsi Maluku. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 23 peserta (13 perempuan dan 10 laki-laki) dari berbagai organisasi penyandang disabilitas di Kota Ambon. 

Program INKLUSI-BaKTI di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penguatan kelompok Kelompok Konstituen melalui revitalisasi kelompok. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 – 23 Juni 2025  di Desa Baruga, Manggeloreng,  Minasa Baji, dan Mattirotasi. Penguatan Kelompok Konstituen ini diikuti peserta dari  Pemerintah Desa dan pengurus serta anggota  Kelompok Konstituen.